Senin, November 9, 2026
Google search engine

Pemprov Jabar Naikan Anggaran Belanja Publik di APBD Perubahan

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menaikkan alokasi anggaran belanja publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga dua kali lipat di APBD 2025 Perubahan.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan kebijakan ini diambil untuk menambah belanja pemerintah yang tepat sasaran sebagai motor laju pertumbuhan ekonomi (LPE).

“Anggaran infrastruktur pada perubahan anggaran menjadi Rp4,9 triliun dari APBD 2025 Murni yang angkanya hanya Rp2,1 triliun,” katanya dalam PressTalk, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (23/9/2025).

Kemudian, sektor kesehatan naik Rp81,3 miliar menjadi Rp2,5 triliun. Ketahanan pangan menjadi Rp767 miliar atau naik Rp64,2 miliar. Terkahir pendidikan tetap mengalami peningkatan Rp120 miliar menjadi Rp11,3 triliun.

Berita Lainnya  Prabowo Cari Dedi Mulyadi yang Tidak Hadir dalam Rakornas TPAKD

“Ini kan kebutuhan dasar masyarakat semuanya kami atensi. Dari angka angka ini terlihat bahwa kami serius dan berkomitmen untuk membangun Jabar Istimewa,” tegasnya.

Di sisi lain guna menopang belanja. Pemdaprov Jabar menargetkan pendapatan APBD Perubahan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp9,7 triliun.

“Target PAD kita Rp31 triliun di antaranya PKB Rp6,2 triliun. Kemudian BBNKB Rp3,5 ,” katanya.

Berita Lainnya  Mulai 2027, Sekolah di Karawang Bakal Ada Ekstrakurikuler Baca Tulis Qur'an

Herman mengungkapkan, target pendapatan yang diusung ini memang terbilang tinggi, hanya saja hal ini dilakukan untuk melecut semangat agar pendapatan bisa mencapai target. “Terus terang ini sangat progresif, tapi kan pelayanan publik harus terus berjalan,” ucapnya.

Herman mengakui dalam merealisasikan target tersebut juga tidak mudah mengingat saat ini ekosistem kendaraan listrik di Jabar mulai meningkat. Di mana hal ini memengaruhi sektor pendapatan, karena adanya subsidi atas penggunaan kendaraan listrik.

Berita Lainnya  Investasi Tembus Rp20,43 Triliun dan Serap 15 Ribu Tenaga Kerja, Pemkab Karawang Raih Penghargaan 'Sangat Baik' dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi

Maka dari itu, upaya mitigasi lain akan dilakukan Pemdaprov Jabar, guna memastikan pendapatan untuk APBD tidak menurun, karena dikhawatirkan bakal berdampak pada akselerasi pembangunan

“Soalnya kan penggunaan kendaraan listrik meningkat. Kita kan tidak dapat apa-apa. Untuk itu harus kami mitigasi. Kami ikhtiarkan maksimal, mudah-mudahan tercapai,” tuturnya. (Jabarprov.go.id)

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Bahlil Bantah Terlibat Kasus Penyadapan Ilegal HP Presiden

MALUKU - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dengan tegas membantah tudingan yang menyebutkan dirinya terlibat...

Aksi Women’s March Jakarta Sampaikan 9 Tuntutan, Sempat Dorong-dorongan dengan Polisi

JAKARTA - Aksi unjuk rasa Women's March Jakarta (WMJ) 2026 yang digelar hari ini, Sabtu, 7 November 2026, sempat diwarnai ketegangan berupa aksi saling...

Terbakar Api Cemburu, Pria ini Injak-injak Kekasihnya hingga Meninggal Dunia

KARAWANG - Polresta Karawang telah menangkap seorang pemuda berinisial RHT atau RH (20) setelah diduga melakukan penganiayaan brutal terhadap kekasihnya, AAP (22), hingga meninggal...

Tahanan Perempuan Hamil di Dalam Sel, Kapolsek Dompu Dicopot, Anggotanya Diperiksa Propam Polda NTB

DOMPU - Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, mendadak dicopot dari jabatannya. Pencopotan terjadi ketika viral isu mengenai seorang tahanan perempuan yang dikabarkan hamil di dalam...

Jokowi Marah di Persidangan, Karena Dokter Tifa Sempat Datangi Makam Orang Tuanya

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku sangat tersinggung dan marah ketika hadir sebagai saksi pelapor dalam sidang kasus dugaan ijazah palsu...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan