Kamis, Mei 21, 2026
spot_img

Pejabat Karawang Lelet, Tak Mampu Terjemahkan Ide Bupati

KARAWANG – Ghazali Center Research and Consulting menilai jika kinerja para pejabat di lingkungan Pemkab Karawang terkesan lelet atau lamban.

Hal ini berkaitan dengan kuran responya pejabat Karawang terhadap ide dan gagasan Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh yang mengharapkan semua kendaraan operasional industri diharuskan menggunakan plat nomor Karawang.

Ghazali Center mencatat, kurang lebih ada sekitar 1.200 unit bus karyawan dan 3.000 kendaraan elf/box aktif beroperasi di wilayah Karawang.

Maka, jika saja semua kendaraan operasional industri tersebut berplat nomor T, maka akan ada sekitar Rp 39 miliar potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak kendaraan.

Berita Lainnya  Demo Bupati Indramayu, Massa Lemparkan Puluhan Ular ke Aparat yang Berjaga

“Seharusnya Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan dan atau tim terpadu mampu menerjemahkan keinginan bupati. Sayang Bupati sedang berbenah malah tidak didukung oleh para birokrat yang mumpuni,” tutur Lili Gozali, Direktur Ghazali Center Research and Consulting, Jumat (11/7/2025).

“Bupatinya kenceng kaya kancil, sedangkan birokrat lambat seperti kura-kura” sindir alumnus Universitas Negeri Jakarta ini.

Menurut Lili, persoalan kerusakan jalan di Karawang selama ini disebabkan kendaraan-kendaraan bertonase tinggi yang mayoritas adalah kendaraan operasional perusahaan/industri.

Berita Lainnya  Tanggapi Inisiasi TPU Tanpa Diskriminasi, NU: "itu Kewajiban Pemda, Bukan Soal Disetujui atau Tidak oleh Bupati"

Sementara sisi lain, kendaraan tersebut membayar pajak ke luar daerah Karawang karena tidak menggunakan plat nomor T.

“Banyak kendaraan antar jemput karyawan, termasuk juga bus yang beroperasi di Karawang, tapi plat nomornya bukan plat T. Tentu ini sangat berpengaruh terhadap pajak penerimaan daerah,” terang Lili.

Oleh karenanya, Ghazali Center berharap agar para stakeholder di Karawang mampu menerjemahkan dan merealisasikan ide dan gagasan bupati tersebut, mengharuskan semua kendaraan operasional perusahaan/industri berplat nomor T.

Berita Lainnya  Denda Kelebihan Izin Rp 224,7 Juta Dibayar, KDM Pastikan WNI Terlantar di Libya Bisa Pulang

“Kalau mereka (pejabat) tak bisa bekerja, lebih baik mundur saja dari jabatannya. Ngapain digaji negara tapi kerjanya lelet. Padahal potensi PAD dari pajak kendaraan sangat besar. Tapi ide bupati ini tak mampu mereka terjemahkan,” tutup Lili.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

GRIB Jaya Dukung Kejari Karawang Bongkar Korupsi, dari Mulai Pokir Dewan hingga Jual Beli Proyek Dinas

KARAWANG - Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB Jaya) mendukung langkah penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, khususnya dalam penanganan kasus dugaan ...

Ada Oknum Jual Nama KDM, Abang Ijo : “Bang Jo Khodam-nya Dedi Mulyadi”

PURWAKARTA - Terkait persoalan piutang pribadi yang sedang dipersoalkan Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, kabar teranyar menyebutkan ada oknum yang mengatasnamakan utusan Gubernur...

Kejari Karawang Lakukan Penyidikan Dugaan Korupsi Penyaluran KPR pada BTN ke PT. BAS

KARAWANG - Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Karawang tengah melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada...

Warga Cijambe – Subang Gempar Temuan Bayi Perempuan Dibuang di Semak-semak

SUBANG - Warga Dusun Cisalak RT 36 RW 05, Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, mendadak gempar setelah ditemukan seorang bayi perempuan di semak-semak...

‘Perang Dingin’ Dugaan Sengketa Piutang Rp 35 Miliar, Abang Ijo Tolak Kompensasi Proyek APBD

PURWAKARTA - 'Perang Dingin' antara Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin dengan Bupati Saepul Bahri Binzein (Om Zein) seperti tidak ada ujung-pangkalnya. Teranyar, disharmonisasi antara...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan