Jumat, Juni 19, 2026
spot_img

Koalisi Darurat, 12 Negara Dukung Finansial Palestina

JAKARTA – Sebanyak 12 negara mengumumkan koalisi baru untuk mendukung Palestina lewat dukungan finansial. Koalisi ini dibentuk saat Palestina sedang menderita karena kekurangan pendanaan sejak Israel menahan pendapatan pajak mereka.

Laporan AFP menyebut koalisi baru yang bernama “Koalisi Darurat untuk Keberlanjutan Keuangan Otoritas Palestina” ini beranggotakan 12 negara yakni Inggris, Prancis, Jepang, Arab Saudi, Spanyol, Belgia, Denmark, Islandia, Irlandia, Norwegia, Slovenia, dan Swiss.

“(Koalisi) ini dibentuk sebagai respons terhadap krisis keuangan yang mendesak dan belum pernah terjadi sebelumnya (yang dihadapi Otoritas Palestina),” sebut Kementerian Luar Negeri Spanyol dalam pernyataannya yang dilansir AFP.

Berita Lainnya  Demo Mahasiswa Tuntut Turunkan Harga Kebutuhan Pokok dan BBM hingga Stop MBG dan KDMP

Dengan adanya bantuan ini, menurut Kementerian Luar Negeri Spanyol, mereka berharap Palestina bisa mempertahankan kemampuannya untuk memerintah, menyediakan layanan-layanan penting, dan menjaga keamanan.

Meski begitu, negara-negara koalisi itu sadar bahwa bantuan dari mereka saja tak akan cukup untuk mendukung Palestina, karenanya mereka juga akan bekerja sama dengan lembaga keuangan dan mitra internasional “untuk memobilisasi sumber daya, mendukung tata kelola, dan reformasi ekonomi yang sedang berlangsung, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas penuh”.

Berita Lainnya  Mantan Caleg di Cirebon Paksa Seorang Kakek Berhubungan Sesama Jenis, Pelaku Rekam Adegan untuk Konten Asusila

Berdasarkan Protokol Paris tahun 1994, Israel memungut pajak atas nama Otoritas Palestina.

Usai perang Gaza berkecamuk pada Oktober 2023, Tel Aviv menahan pendapatan pajak Palestina, meskipun setelah Palestina menyatakan bahwa layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan memburuk dan angka kemiskinan terpuruk.

Israel berdalih bahwa sebagian dana yang ditahan dimaksudkan untuk membayar kembali biaya-biaya seperti listrik yang dijualnya kepada warga Palestina. Namun Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menghentikan semua pembayaran pajak kepada Otoritas Palestina sejak empat bulan lalu.

Berita Lainnya  Tersengat Kabel Aliran Listrik, Arak-arakan Sisingaan di Cikarang Utara Tewaskan 3 Kru Kesenian Asal Subang

Dia menegaskan akan mengupayakan keruntuhan pemerintah Palestina melalui “pencekikan ekonomi” untuk mencegah pembentukan negara Palestina.****

Artikel ini telah tayang di CNBC Indonesia “12 Negara Umumkan Dukungan Finansial untuk Palestina, Ini Daftarnya” selengkapnya di sini: https://www.cnbcindonesia.com/news/20250927210919-4-670752/12-negara-umumkan-dukungan-finansial-untuk-palestina-ini-daftarnya

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Korupsi MBG, Total Sudah 6 Tersangka

JAKARTA - Kejagung kembali menetapkan tersangka baru di kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Pihak yang ditetapkan sebagai tersangka baru adalah...

Polisi Masih Upaya Pecahkan Misteri Tewasnya ASN Purwakarta, Ambil Sampel Darah untuk Uji Forensik

PURWAKARTA - Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta bekerja secara sistematis, teliti, dan bertahap dalam menangani kasus misterius kematian Yogi Saleh (40), Kepala...

KPK Putuskan Tidak Lanjutkan Penyelidikan Korupsi MBG

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk sementara waktu tidak melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan...

Komisi XIII DPR Semprot Pigai karena Mendadak Usulkan Tambahan Anggaran di Tengah Rapat

JAKARTA - Komisi XIII DPR menegur Menteri HAM Natalius Pigai karena mengusulkan tambahan anggaran secara mendadak di tengah rapat Komisi XIII DPR, Kompleks Parlemen,...

Kasus Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Bekasi Mulai Disidang, JPU Sebut Kerugian Negara Capai Rp 21,7 Miliar

BANDUNG - Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Bandung mulai menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan