Terkait program Sekolah Rakyat, Kabupaten Karawang dikabarkan telah mengusulkan titik lokasinya ke Pemrov Jawa Barat.
Kabar ini dibenarkan Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh melalui Sekda H. Asep Aang Rahmatullah, Kamis (20/3/2025).
Melalui surat yang ditandatangai Bupati Aep yang ditunjukan kepada Gubernur Jawa Barat, Kabupaten Karawang mengusulkan titik lokasi Sekolah Rakyat di Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru dengan luas lahan 50.719,00 m/2.
“Sudah, rencana di Tegalwaru yang dulu peruntukan Diklat,” tutur Sekda Asep Aang, saat dikonfirmasi Opiniplus.com.
Sementara, Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman mengungkapkan, bahwa Pemprov Jabar telah mengajukan empat lokasi untuk dimanfaatkan sebagai sarana Sekolah Rakyat, yakni Bina Siswa Cisarua, Sentra Wyata Guna Kota Bandung, Centra Abiyoso Kota Cimahi, dan Sentra Terpadu Pangudi Kota Bekasi.
Dari empat lokasi itu yang relatif siap digunakan, yakni aset bangunan Bina Siswa dan Sentra Wyata Guna.
Khusus Sentra Wyata Guna, sambungnya, menjadi salah satu lokasi yang unik karena berada dalam Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN), yang dikelola Pemdaprov Jabar mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA.
Hal itu dikemukakan Herman Suryatman saat menghadiri Rapat Pleno Progres Pembentukan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial RI dan stakeholders terkait di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Ia menyarankan supaya siswa difabel Wyata Guna tidak direlokasi, namun justru diintegrasi dengan Sekolah Rakyat sehingga menjadi lembaga pendidikan yang inklusi.
“Kami sudah cek terkait dengan lahan atau bangunan yang akan digunakan untuk Sekolah Rakyat, yang sudah terkonfirmasi ada empat, tapi dua yang kami pastikan dan sudah lihat langsung kondisinya di lapangan,” ungkap Herman.
“Kami siap berbagi untuk pembiayaan. Ini luar biasa sekali dan kami tentu akan proaktif. Kemudian untuk yang Bina Siswa di Cisarua, tanahnya milik Kemensos dan bangunannya milik pemda provinsi. Kami siap menghibahkan bangunan yang ada di sana agar nanti memudahkan tata kelola keuangannya dan akuntanbilitas dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” ucapnya.
Lebih lanjut Herman juga mengungkap, pihaknya akan segera berkonsolidasi dengan para Sekda Kabupaten/Kota se- Jabar agar tak main-main mendukung pembentukan Sekolah Rakyat.
“Kami ingin total dan untuk pemda kabupaten /kota yang sudah masuk sampai hari ini ada delapan yang menyampaikan alternatif lokasi, yang tentu harus dicek kondisinya di lapangan,” ucap Herman.
Kemudian untuk lahan milik pemda provinsi yang disiapkan jika akan dibuat bangunan baru, Herman mengungkap bahwa pihaknya telah mengidentifikasi tiga lokasi.
Pertama di kawasan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, sekitar 10 hektare, Kedua, lahan di kawasan Kota Bandung, kurang lebih 10 hektare, dan di kawasan Jatinangor, Sumedang sekitar 5 hektare.
“Memang belum disertifikatkan tanahnya, tapi prinsipnya kami siap mendedikasikan itu. Kami ingin Jawa Barat harus terdepan,” ujarnya.***