KARAWANG – Aksi demonstrasi para aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di depan gerbang kantor Pemkab Karawang sempat berlangsung ricuh, Jumat (13/2/2026).
Pendemo yang dijaga ketat aparat kepolisian dan Satpol PP tak diizinkan masuk ke halaman kantor Pemkab Karawang.
Alhasil, pendemo membakar ban bekas, menendang dan mendorong gerbang, hingga sempat terjadi aksi saling dorong saat diredam oleh anggota Satpol PP.
Tetapi setelah sekian lama para pendemo berorasi, akhirnya mereka diterima langsung oleh Wakil Bupati Karawang, H. Maslani untuk menyampaikan aspirasi.
Ketua PMII Cabang Karawang, Mardika mengatakan, bahwa aksi ini menyoroti berbagai persoalan krusial yang hingga kini belum ditangani secara serius. Isu-isu tersebut meliputi kondisi jalan berlubang, penanganan banjir di Karawang, pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, serta tata kelola infrastruktur daerah.
“Berdasarkan hasil kajian kami, sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan masih berada dalam kategori kurang baik. Pelaksana teknisnya ada di OPD, sehingga kami meminta OPD-OPD ini dirapikan dan diawasi secara serius,” ujar Mardika, dilanskr dari JabarNet.com.
Ia juga menyoroti lemahnya pola perawatan infrastruktur. Menurutnya, perbaikan jalan dan tanggul kerap bersifat reaktif dan baru dilakukan setelah terjadi kerusakan parah atau viral di media sosial.
“Kami tidak ingin perbaikan hanya bersifat momentum. Harus ada perawatan berkala, bukan menunggu ada korban atau sorotan publik,” tegasnya.
Selain itu, PMII turut menyoroti sektor pelayanan kesehatan yang dinilai masih menyulitkan masyarakat, serta pembangunan desa yang dianggap belum menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Desa adalah pilihan pembangunan. Jangan sampai desa hanya diperhatikan saat momentum politik atau ketika viral. Banyak desa di Karawang yang jumlah penduduknya sudah melebihi ketentuan, tapi belum diiringi penguatan otonomi dan kesejahteraan,” kata Mardika.
Dalam audiensi tersebut, PMII juga menyampaikan kajian awal terkait persoalan tata kelola kota, termasuk penataan kabel semrawut serta penanganan gelandangan dan pengemis. PMII menilai penanganan selama ini masih sebatas penertiban tanpa diiringi program pemberdayaan yang berkelanjutan.
“Kami tidak menolak penertiban, tetapi pemerintah harus memberikan solusi. Gelandangan dan pengemis perlu diberdayakan, diberikan lapangan pekerjaan, bukan sekadar ditangkap lalu dilepas kembali,” tandasnya.
Mardika menyebutkan terdapat sekitar tujuh hingga delapan tuntutan utama yang disampaikan dalam aksi tersebut.
“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Karawang dapat menindaklanjutinya secara konkret demi terwujudnya pembangunan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat,” katanya.
Sementara di lokasi terpantau, Wabup Maslani yang didampingi Kepala Baperinda Karawang, Ridwan Salam akhirnya menyetujui dan menandatangani tuntutan pada pendemo.
Meski sempat terjadi kericuhan di aksi demonstrasi ini, tetapi akhirnya para pendemo membubarkan diri dengan tertib, setelah tuntutan mereka diamini Wabup Maslani.***