Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berniat menggratiskan biaya pendidikan bagi warga miskin yang melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta.
Langkah ini diambil untuk mengantisipasi jumlah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tidak dapat tertampung di SMA negeri.
Dedi Mulyadi menjelaskan, setiap tahun selalu muncul permasalahan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jawa Barat, di mana lulusan SMP tidak dapat diterima sepenuhnya di SMA negeri.
“Jadi kalau tiap tahun orang ribut terus soal PPDB ya wajar. Karena lulusan SMP tidak semua tertampung di SMA pemerintah,” ungkap Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (15/4/2025), dikutip dari Antara.
Berdasarkan perhitungan Dedi, sekitar 25 persen dari total lulusan SMP setiap tahunnya tidak dapat diterima di SMA negeri.
“Jumlah 25 persen itu akan diarahkan ke SMA swasta, namun ke depan akan ada perjanjian dengan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) agar warga miskin di sekolah swasta juga gratis,” jelasnya.
Dalam upaya meningkatkan akses pendidikan, Dedi mengungkapkan bahwa sejak awal masa pemerintahannya, ia telah melakukan realokasi anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru.
Anggaran pendidikan yang awalnya sebesar Rp60 miliar, kini meningkat menjadi Rp600 miliar.
“Karena selama ini belanja kepentingan dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat lebih banyak dihabiskan untuk IT dan alat praga. Nah di 2026 nanti ditargetkan semuanya (realokasi dengan pembangunan) selesai,” ujarnya.
Pembangunan ruang kelas baru akan dilakukan di seluruh Jawa Barat, termasuk di wilayah perkotaan yang memiliki kapasitas sekolah negeri terbatas.
Dedi mencatat bahwa harga lahan untuk pembangunan sekolah baru di kawasan dekat Jakarta, seperti Depok, Bekasi, Bogor, dan Karawang, sangat tinggi.
Oleh karena itu, ia mengusulkan konsep sekolah satu atap yang mengintegrasikan pendidikan dari tingkat SD, SMP, hingga SMA.
“Nanti enggak akan aneh kalau ada sekolah yang sembilan lantai. Saya rencana begitu, baru (bisa) selesai,” ucapnya.
Mengenai anggaran, Dedi menyatakan bahwa meskipun belum memiliki rencana konkret, pengelolaan yang baik akan memudahkan pencarian dana.
“Akan selalu bisa, anggaran itu kan tergantung mengelola. Kalau dikelola jadi ada ya ada, jadi tidak ada ya tidak ada, tergantung kebijakan,” tutupnya.
Sumber : Kompas
