BEKASI – Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang memberi sinyal akan segera mencopot direktur usaha Perumda Tirta Bhagasasi yang tengah tersandung kasus hukum. Langkah tegas ini, menurutnya, perlu diambil untuk menjaga kinerja dan marwah perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Bekasi.
“Sudah saya panggil. Insyaallah paling lambat akhir bulan ini keputusan saya keluarkan,” tegas Ade kepada Beritasatu.com, Jumat (24/10/2025).
Ade menjelaskan, dirinya telah menginstruksikan bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi untuk menyusun kajian terkait persoalan tersebut. Kajian hukum itu dilakukan bersama sekretaris daerah (sekda) sebagai dasar yuridis dalam proses pemberhentian pejabat yang dimaksud.
“Harus sesuai aturan, kalau saya berhentikan juga harus ada pembahasan. Saya perintahkan Ibu Sekda dan bagian hukum untuk melakukan review. Kita akan tegas, maksimal akhir bulan ini,” ujarnya.
Menurut Ade, kasus hukum yang menjerat salah satu direktur BUMD tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Selain berpotensi menurunkan kepercayaan publik, situasi ini juga dapat mengganggu stabilitas dan kinerja Perumda Tirta Bhagasasi.
“Saya tidak ingin ikut campur urusan pribadi orang, tetapi sebagai kuasa pemilik modal, saya punya tanggung jawab untuk menjaga nama baik pemerintah daerah,” tegasnya.
Ade mengakui bahwa sempat terjadi kekeliruan dalam proses penetapan jabatan direktur di tubuh Perumda Tirta Bhagasasi. Kesalahan administrasi dan kurangnya kajian pada masa itu kini menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah.
“Saya juga mungkin berdasarkan saya pada waktu itu, alasan saya ini Plt. Pada akhirnya, karena dengan segala kekurangan saya, belum saya kaji, saya definitifkan. Sesuai aturan, Inspektorat Jenderal Kemendagri juga menerima laporan. Ini pertama kesalahan dari saya,” ungkapnya.
Ade menekankan, jika seorang direktur masih terlibat persoalan hukum, hal itu akan menyulitkan manajemen perusahaan. Apalagi, saat ini Perumda Tirta Bhagasasi tengah menghadapi kondisi keuangan yang belum sepenuhnya sehat.
“Banyak yang harus diaudit dari setiap cabang, terus dari internal. Kita juga sudah diaudit oleh KPK dan BPK. Kita punya utang juga, MoU juga harus diaudit. Ke depan PDAM seharusnya bisa bantu keuangan daerah, jangan sampai membebani,” ujar Ade.
Ia menegaskan, setelah struktur direksi diperbaiki, fokus utama adalah memperkuat efisiensi operasional dan meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat Bekasi.
Ade juga kembali mengingatkan jajaran direksi Perumda Tirta Bhagasasi agar tidak melakukan rekrutmen pegawai baru, baik struktural maupun non-struktural, sebelum kondisi perusahaan benar-benar stabil.
Saya minta jangan lagi ada untuk memasukkan orang-orang kerja di Perumda Tirta Bhagasasi saat ini. Lebih baik evaluasi dulu. Saya juga mengarahkan untuk fokus meningkatkan usaha, banyak kawasan, seperti Jababeka yang belum sepenuhnya pakai air PDAM,” tutup Ade.
Dengan sikap tegas Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang ini, publik menantikan langkah konkret pemerintah daerah dalam memastikan penegakan integritas dan tata kelola bersih di BUMD, terutama di tubuh Perumda Tirta Bhagasasi yang berperan strategis dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat Bekasi.***
Sumber : BeritaSatu.com
