Senin, Juni 22, 2026
spot_img

Whoosh Bukan Layanan Sosial, karena yang Menikmati Orang Kaya

EKONOM senior, Ichsanuddin Noorsy, mengkritik sejumlah pihak yang menganggap tujuan pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh untuk layanan sosial atau social service bagi masyarakat.

Menurut Noorsy, tidak semua kalangan bisa menikmati Whoosh sebagai moda transportasi. Dia mengatakan mayoritas pengguna Whoosh adalah kalangan menengah ke atas.

Dia mengungkapkan istilah layanan hanya bisa dikaitkan dengan pelayanan negara terhadap masyarakat miskin.

“Dalam istilah public services itu, ada istilah social services ya? Apa itu layanan sosial dalam konstruksi APBN. Saya nggak ngerti itu, kayaknya saya harus belajar lagi, ya.”

“Yang saya tahu itu public benefit bukan social services. Kalau layanan sosial itu bagi panti jompo, orang miskin, anak terlantar. Tapi bagi kereta api cepat yang dilayani adalah orang kaya, kalimatnya bukan social services,” katanya dikutip dari program On Focus di YouTube Tribunnews, Kamis (29/10/2025).

Dia mengatakan pemahaman yang salah terkait penggunaan istilah layanan sosial dalam tujuan pembangunan Whoosh berbuntut panjang.

Berita Lainnya  Gegara Berselisih di Medsos, Remaja di Bekasi Tewas Dikeroyok, 6 Pelaku Diamankan

Ia mengungkapkan hal ini sampai berdampak bagaimana cara Indonesia memposisikan diri dalam membuat kerja sama dengan China terkait pembiayaan Whoosh.

“Ada problematik pemahaman nilai-nilai atas namanya pembiayaan, public services, dan kebijakan-kebijakan dasar di bidang transportasi via darat, khususnya kereta api cepat, khususnya lagi dalam kerja sama internasional,” jelasnya.

Lebih lanjut, Noorsy mengungkapkan penyematan istilah yang salah terhadap suatu kebijakan menjadi wujud banyaknya pejabat publik di Indonesia tidak memiliki kompetensi.

Dia mencontohkan salah satu institusi yang diisi oleh pejabat tidak kompeten yakni BUMN.

“Itu menunjukkan banyak pejabat di Indonesia inkompeten, kompetensinya rendah. Dia punya jabatan-jabatan tinggi ternyata kompetensinya rendah, tidak paham konstitusi dan tak punya keahlian.”

“Sama seperti kemarin saya bicara di BUMN. Itu kelihatan, wah ngeri banget saya ngelihatnya,” tegasnya.

Noorsy mengaku tidak bisa membayangkan arah kebijakan negara ketika jabatan publik diisi oleh orang yang tidak memiliki kompetensi.

Berita Lainnya  Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Komnas PPLH Sampaikan 'Surat Cinta' kepada Bupati Karawang

“Kebayang nggak kalau negara diurus oleh manusia-manusia seperti itu,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pembangunan Whoosh bukan untuk mencari laba tetap untuk memberikan keuntungan sosial bagi masyarakat.

Menurutnya, hal tersebut sudah dirasakan masyarakat dengan meningkatnya produktivitas hingga waktu tempuh yang lebih singkat.

“Transportasi massal atau transportasi umum tidak diukur dari laba, tapi dari keuntungan sosial, social return of investment.”

“Pengurangan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, polusi yang berkurang, waktu tempuh yang lebih cepat di situlah keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal,” katanya di Solo, Jawa Tengah, Senin (27/10/2025), dikutip dari Tribun Solo.

Selain itu, Jokowi juga mengungkapkan pembangunan Whoosh demi menghindari kerugian negara yang diakibatkan adanya kemacetan di kawasan Jabodetabek dan Bandung.

Dia menilai kerugian negara bisa mencapai ratusan triliun rupiah akibat kemacetan yang terjadi.

“Kita harus tahu dulu masalahnya. Di Jakarta, kemacetan sudah parah, bahkan sejak 30-40 tahun lalu. Jabodetabek dan Bandung juga menghadapi kemacetan yang sangat parah,” jelas mantan Wali Kota Solo tersebut.

Berita Lainnya  Desak 'THM Sarang Maksiat' Ditutup Total, Santri Pondok Pesantren Bakal Kepung Kantor Bupati Karawang

Sehingga, Jokowi mengatakan pembangunan Whoosh menjadi solusi untuk menghindari kerugian negara serta mengurai kemacetan.

Ia mengungkapkan pembangunan Whoosh juga bertujuan agar masyarakat berpindah dari menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi massal dalam aktivitasnya.

“Untuk mengatasi itu, dibangun MRT, LRT, Kereta Cepat, sebelumnya ada KRL dan Kereta Bandara.”

“Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi seperti mobil atau sepeda motor ke transportasi massal, sehingga kerugian akibat kemacetan bisa dikurangi,” jelasnya.***

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat: Whoosh Bukan untuk Layanan Sosial, yang Nikmati Orang Kaya, https://www.tribunnews.com/nasional/7748317/pengamat-whoosh-bukan-untuk-layanan-sosial-yang-nikmati-orang-kaya?page=2.
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Bobby Wiratama

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Dedi Mulyadi Ancam Cabut Subsidi Sekolah Swasta Gratis bagi Siswa Nakal

BANDUNG - Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait program sekolah swasta gratis tidak hanya menitikberatkan pada akses pendidikan, tetapi juga pembentukan karakter siswa. Gubernur Jawa...

‘Nyanyian’ Sony Sonjaya Setorkan 41 Nama Tokoh yang Diduga Terlibat Korupsi MBG

JAKARTA - Eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya kembali 'bernyanyi' terkait kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengungkap nama-nama baru...

Viral Video Anggota TNI Diduga Intimidasi Petani di Tasikmalaya

TASIKMALAYA - Dugaan intimidasi terhadap petani yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP) di lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Wiria Cakra, Kecamatan...

Siapakah Fatimah Azzahra yang Berani Mengkritik Habis-habisan Program MBG

Sosok Mahasiswi Cerdas yang Menyita Perhatian Publik JAKARTA - Nama Fatimah Azzahra menjadi perbincangan luas di media sosial setelah tertangkap kamera wartawan saat melakukan orasi...

Roy Suryo dan dr. Tifa Ditahan, Jokowi akan Tunjukan Ijazah Asli di Pengadilan

SOLO - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menanggapi penahanan dua tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu UGM, Roy Suryo dan dr Tifauzia Tyassuma alias...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan