Rabu, September 23, 2026
Google search engine

Whoosh Bukan Layanan Sosial, karena yang Menikmati Orang Kaya

EKONOM senior, Ichsanuddin Noorsy, mengkritik sejumlah pihak yang menganggap tujuan pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh untuk layanan sosial atau social service bagi masyarakat.

Menurut Noorsy, tidak semua kalangan bisa menikmati Whoosh sebagai moda transportasi. Dia mengatakan mayoritas pengguna Whoosh adalah kalangan menengah ke atas.

Dia mengungkapkan istilah layanan hanya bisa dikaitkan dengan pelayanan negara terhadap masyarakat miskin.

“Dalam istilah public services itu, ada istilah social services ya? Apa itu layanan sosial dalam konstruksi APBN. Saya nggak ngerti itu, kayaknya saya harus belajar lagi, ya.”

“Yang saya tahu itu public benefit bukan social services. Kalau layanan sosial itu bagi panti jompo, orang miskin, anak terlantar. Tapi bagi kereta api cepat yang dilayani adalah orang kaya, kalimatnya bukan social services,” katanya dikutip dari program On Focus di YouTube Tribunnews, Kamis (29/10/2025).

Dia mengatakan pemahaman yang salah terkait penggunaan istilah layanan sosial dalam tujuan pembangunan Whoosh berbuntut panjang.

Berita Lainnya  Tidak Terafiliasi dengan Ormas, Polisi Ungkap Motif 3 Pelaku Pengeroyokan Bambang Setiawan

Ia mengungkapkan hal ini sampai berdampak bagaimana cara Indonesia memposisikan diri dalam membuat kerja sama dengan China terkait pembiayaan Whoosh.

“Ada problematik pemahaman nilai-nilai atas namanya pembiayaan, public services, dan kebijakan-kebijakan dasar di bidang transportasi via darat, khususnya kereta api cepat, khususnya lagi dalam kerja sama internasional,” jelasnya.

Lebih lanjut, Noorsy mengungkapkan penyematan istilah yang salah terhadap suatu kebijakan menjadi wujud banyaknya pejabat publik di Indonesia tidak memiliki kompetensi.

Dia mencontohkan salah satu institusi yang diisi oleh pejabat tidak kompeten yakni BUMN.

“Itu menunjukkan banyak pejabat di Indonesia inkompeten, kompetensinya rendah. Dia punya jabatan-jabatan tinggi ternyata kompetensinya rendah, tidak paham konstitusi dan tak punya keahlian.”

“Sama seperti kemarin saya bicara di BUMN. Itu kelihatan, wah ngeri banget saya ngelihatnya,” tegasnya.

Noorsy mengaku tidak bisa membayangkan arah kebijakan negara ketika jabatan publik diisi oleh orang yang tidak memiliki kompetensi.

Berita Lainnya  Dugaan Korupsi Rekrutmen Tenaga Honorer, Sekda Lampung Tengah Resmi Ditahan

“Kebayang nggak kalau negara diurus oleh manusia-manusia seperti itu,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pembangunan Whoosh bukan untuk mencari laba tetap untuk memberikan keuntungan sosial bagi masyarakat.

Menurutnya, hal tersebut sudah dirasakan masyarakat dengan meningkatnya produktivitas hingga waktu tempuh yang lebih singkat.

“Transportasi massal atau transportasi umum tidak diukur dari laba, tapi dari keuntungan sosial, social return of investment.”

“Pengurangan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, polusi yang berkurang, waktu tempuh yang lebih cepat di situlah keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal,” katanya di Solo, Jawa Tengah, Senin (27/10/2025), dikutip dari Tribun Solo.

Selain itu, Jokowi juga mengungkapkan pembangunan Whoosh demi menghindari kerugian negara yang diakibatkan adanya kemacetan di kawasan Jabodetabek dan Bandung.

Dia menilai kerugian negara bisa mencapai ratusan triliun rupiah akibat kemacetan yang terjadi.

“Kita harus tahu dulu masalahnya. Di Jakarta, kemacetan sudah parah, bahkan sejak 30-40 tahun lalu. Jabodetabek dan Bandung juga menghadapi kemacetan yang sangat parah,” jelas mantan Wali Kota Solo tersebut.

Berita Lainnya  Video Call dan Julukan Lidah Saat Rapat, Sikap Anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini Jadi Sorotan

Sehingga, Jokowi mengatakan pembangunan Whoosh menjadi solusi untuk menghindari kerugian negara serta mengurai kemacetan.

Ia mengungkapkan pembangunan Whoosh juga bertujuan agar masyarakat berpindah dari menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi massal dalam aktivitasnya.

“Untuk mengatasi itu, dibangun MRT, LRT, Kereta Cepat, sebelumnya ada KRL dan Kereta Bandara.”

“Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi seperti mobil atau sepeda motor ke transportasi massal, sehingga kerugian akibat kemacetan bisa dikurangi,” jelasnya.***

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat: Whoosh Bukan untuk Layanan Sosial, yang Nikmati Orang Kaya, https://www.tribunnews.com/nasional/7748317/pengamat-whoosh-bukan-untuk-layanan-sosial-yang-nikmati-orang-kaya?page=2.
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Bobby Wiratama

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

KPK Tetapkan Bupati Bolmut sebagai Tersangka Kasus Pemerasan Proyek Pemerintahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sirajudin Lasena sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan proyek-proyek di Pemkab Bolmut, pada Selasa...

Siswa SD di Lampung Tengah Meninggal Usai Tersedak Kelengkeng Menu MBG

Seorang siswa sekolah dasar (SD) di Kabupaten Lampung Tengah meninggal dunia setelah tersedak buah kelengkeng. Buah tersebut merupakan bagian dari menu program Makan Bergizi...

Dedi Mulyadi Disandingkan dengan Gibran untuk Pilpres 2029?

Nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mulai ramai dikaitkan dengan Pemilihan Presiden 2029. Wacana tersebut salah satunya...

Satir Tajam Ketika Guru Disuruh Mencium Bau MBG : “Guru Berubah Fungsi Jadi Anjing Pelacak”

Guru bernama Desy Idayanti viral setelah melontarkan satir tajam yang menyebut guru kini seperti anjing pelacak, karena harus mencium dan memeriksa makanan program Makan...

KPK Lakukan OTT Bupati Boltara, 13 Orang Lainnya juga Diamankan

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Sirajudin Lasena. KPK menangkap Sirajudin di Jakarta. "Untuk Bupati diamankan di Jakarta," terang...

Hukum

KPK Tetapkan Bupati Bolmut sebagai Tersangka Kasus Pemerasan Proyek Pemerintahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sirajudin Lasena sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan proyek-proyek di Pemkab Bolmut, pada Selasa...

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan