Jumat, Oktober 9, 2026
Google search engine

Jabar Jadi Destinasi Wisata Ramah Muslim Terbaik Nasional

KOTA BANDUNG – Provinsi Jawa Barat meraih Peringkat Pertama Nasional dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025. Pencapaian luar biasa tersebut didorong oleh kinerja kuat dalam hal akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan yang menjadi penilaian IMTI 2025.

IMTI dirilis oleh CrescentRating, Kementerian Pariwisata, Bank Indonesia, dan Enhaii Halal Tourism Center (EHTC).

Jawa Barat mendapat skor tertinggi (Peringkat 1) dalam kriteria lingkungan, yakni sebesar 82.8. Skor lingkungan yang unggul mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap pariwisata halal, tingginya volume kunjungan wisatawan domestik maupun internasional, dan praktik pariwisata berkelanjutan yang kokoh.

Sementara itu, Jawa Barat juga menunjukkan performa pelayanan yang solid (peringkat 3 dengan skor 75.7) dan komunikasi yang baik (peringkat 3 dengan skor 67.5). Capaian tersebut berhasil diraih berkat ketersediaan restoran halal yang luas, warisan budaya yang kaya, serta fasilitas memadai di hotel dan bandara untuk wisatawan Muslim.

Berita Lainnya  Terindikasi Tumpang Tindih dengan Kawasan Hutan, Aktivis Tani Minta Pabrik di KIIC Segera Dibongkar

Komitmen ini semakin nyata dengan ditunjuknya kawasan Bandung Raya dan Cirebon Raya sebagai area proyek percontohan untuk implementasi RIDA Impact Score (RIS), sebuah kerangka kerja yang mengukur praktik etis, pengalaman mendalam, inovasi digital, dan jaminan layanan (assured).

Selain menduduki puncak peringkat IMTI 2025 dengan skor total 69.6, Jawa Barat juga menerima Special Recognition Award of Muslim Friendly Destination.

Prestasi ini merupakan buah dari sinergi multipihak yang kuat di Jawa Barat, terdiri dari akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) telah menunjukkan langkah konkret melalui program andalan Smiling West Java Muslim Friendly Tourism (SWJ-MFT) yang diluncurkan pada 2024.

Program ini merupakan program pemeringkatan pertama tingkat provinsi di Indonesia dalam penerapan instrumen Pariwisata Ramah Muslim.

Berita Lainnya  Dugaan Pengeroyokan Kader HMI, Dewan Pertimbangan UNSIKA Angkat Bicara

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga berkolaborasi dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Telkom University dalam menciptakan HalalBot, sebuah Chatbot berbasis Deep Learning yang membantu wisatawan Muslim merencanakan perjalanan yang aman dan nyaman.

Komitmen terhadap jaminan produk juga terlihat jelas, dengan Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah produk bersertifikat halal terbanyak di Indonesia, mencapai 1,3 juta produk. Hal tersebut secara langsung mendukung sektor UMKM/Koperasi dan perdagangan.

Selain itu, pergerakan Muslim Friendly Tourism (MFT) kini juga dijalankan di tingkat kabupaten dan kota. Tujuannya, untuk memastikan penerapan instrumen pariwisata ramah Muslim yang komprehensif.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan menegaskan, keberhasilan ini menjadi momentum emas.

“Prestasi ini tidak lepas dari sinergi pemerintah, akademisi, pelaku Industri pariwisata, media serta masyarakat Jawa Barat. Tim Disparbud dan EHTC mulai mematangkan konsep pariwisata ramah Muslim pada 2024 dan membawakan hasil maksimal hari ini,” ujar Iendra.

Berita Lainnya  PP GPII Mengecam Keras Dugaan Kekerasan Fisik Terhadap Kader HMI, Minta Penyidik Polisi Bekerja Profesional

Peningkatan ranking IMTI 2025 ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Jawa Barat sebagai destinasi wisata ramah Muslim unggulan di Indonesia.

Dengan terus meningkatkan kenyamanan, kemudahan, dan jaminan layanan sesuai prinsip pariwisata ramah Muslim, Jawa Barat diharapkan akan menarik lebih banyak wisatawan Muslim, baik domestik maupun mancanegara.

Hal ini sekaligus menjadi dorongan untuk terus memupuk sinergi antar pemangku kepentingan dalam mengembangkan ekosistem pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Dengan begitu, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan citra positif Jawa Barat. (Sumber : jabarprov.go.id)

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Rumah di Kompleks TNI Cijantung Digerebek Polisi, 11 Operator Judi Online Diamankan

Aparat menggerebek kepolisian menggerebek sebuah rumah di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur, yang diduga dijadikan markas operator judi online pada Minggu,...

Dikonfirmasi Persoalan Sewa Alat Berat, Kadis DLH Bekasi Lecehkan Wartawan : “Kau Jelek, Bau Sekali Badanmu”

BEKASI - Polemik dugaan perlakuan tidak pantas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, terhadap seorang wartawan terus menuai perhatian kalangan...

Wapres Gibran : “Kalau Saya Gak Lulus SMA, Gak Mungkin Saya Bisa Kuliah”

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa tidak mungkin dirinya bisa melanjutkan kuliah hingga tingkat sarjana (S1) jika tidak lulus sekolah menengah atas (SMA). Pernyataan...

MK Tolak Gugatan Keabsahan Syarat Pendidikan Wapres Gibran

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan gugatan terkait keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima. Sidang putusan tersebut dipimpin oleh Ketua MK...

Memilukan! Pembunuhan Sekeluarga di Lampung, Anak Korban Ijab Kabul Pernikahan di Samping Jenazah Kedua Orang Tua dan Adiknya

Seorang anak korban pembunuhan satu keluarga di Kampung Purwa Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, melangsungkan prosesi ijab kabul pernikahan di hadapan...

Hukum

MK Tolak Gugatan Keabsahan Syarat Pendidikan Wapres Gibran

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan gugatan terkait keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima. Sidang putusan tersebut dipimpin oleh Ketua MK...

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan