Senin, Agustus 24, 2026
spot_img

Jabar Jadi Destinasi Wisata Ramah Muslim Terbaik Nasional

KOTA BANDUNG – Provinsi Jawa Barat meraih Peringkat Pertama Nasional dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025. Pencapaian luar biasa tersebut didorong oleh kinerja kuat dalam hal akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan yang menjadi penilaian IMTI 2025.

IMTI dirilis oleh CrescentRating, Kementerian Pariwisata, Bank Indonesia, dan Enhaii Halal Tourism Center (EHTC).

Jawa Barat mendapat skor tertinggi (Peringkat 1) dalam kriteria lingkungan, yakni sebesar 82.8. Skor lingkungan yang unggul mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap pariwisata halal, tingginya volume kunjungan wisatawan domestik maupun internasional, dan praktik pariwisata berkelanjutan yang kokoh.

Sementara itu, Jawa Barat juga menunjukkan performa pelayanan yang solid (peringkat 3 dengan skor 75.7) dan komunikasi yang baik (peringkat 3 dengan skor 67.5). Capaian tersebut berhasil diraih berkat ketersediaan restoran halal yang luas, warisan budaya yang kaya, serta fasilitas memadai di hotel dan bandara untuk wisatawan Muslim.

Berita Lainnya  Terindikasi 'Caplok' Lahan Hutan, Pemuda Tani Minta ATR/BPN Karawang Tak Perpanjang HGU Kawasan KIIC

Komitmen ini semakin nyata dengan ditunjuknya kawasan Bandung Raya dan Cirebon Raya sebagai area proyek percontohan untuk implementasi RIDA Impact Score (RIS), sebuah kerangka kerja yang mengukur praktik etis, pengalaman mendalam, inovasi digital, dan jaminan layanan (assured).

Selain menduduki puncak peringkat IMTI 2025 dengan skor total 69.6, Jawa Barat juga menerima Special Recognition Award of Muslim Friendly Destination.

Prestasi ini merupakan buah dari sinergi multipihak yang kuat di Jawa Barat, terdiri dari akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) telah menunjukkan langkah konkret melalui program andalan Smiling West Java Muslim Friendly Tourism (SWJ-MFT) yang diluncurkan pada 2024.

Program ini merupakan program pemeringkatan pertama tingkat provinsi di Indonesia dalam penerapan instrumen Pariwisata Ramah Muslim.

Berita Lainnya  Saat Prabowo Lemparkan Candaan ke Siswi Sekolah Rakyat : "10 Tahun Lagi Kau Boleh Pacaran"

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga berkolaborasi dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Telkom University dalam menciptakan HalalBot, sebuah Chatbot berbasis Deep Learning yang membantu wisatawan Muslim merencanakan perjalanan yang aman dan nyaman.

Komitmen terhadap jaminan produk juga terlihat jelas, dengan Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah produk bersertifikat halal terbanyak di Indonesia, mencapai 1,3 juta produk. Hal tersebut secara langsung mendukung sektor UMKM/Koperasi dan perdagangan.

Selain itu, pergerakan Muslim Friendly Tourism (MFT) kini juga dijalankan di tingkat kabupaten dan kota. Tujuannya, untuk memastikan penerapan instrumen pariwisata ramah Muslim yang komprehensif.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan menegaskan, keberhasilan ini menjadi momentum emas.

“Prestasi ini tidak lepas dari sinergi pemerintah, akademisi, pelaku Industri pariwisata, media serta masyarakat Jawa Barat. Tim Disparbud dan EHTC mulai mematangkan konsep pariwisata ramah Muslim pada 2024 dan membawakan hasil maksimal hari ini,” ujar Iendra.

Berita Lainnya  Pemilihan BPD Sirnabaya Sukses Digelar, Ocvyta : "Perempuan Miliki Hak yang Sama dalam Keadilan dan Kesejahteraan"

Peningkatan ranking IMTI 2025 ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Jawa Barat sebagai destinasi wisata ramah Muslim unggulan di Indonesia.

Dengan terus meningkatkan kenyamanan, kemudahan, dan jaminan layanan sesuai prinsip pariwisata ramah Muslim, Jawa Barat diharapkan akan menarik lebih banyak wisatawan Muslim, baik domestik maupun mancanegara.

Hal ini sekaligus menjadi dorongan untuk terus memupuk sinergi antar pemangku kepentingan dalam mengembangkan ekosistem pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Dengan begitu, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan citra positif Jawa Barat. (Sumber : jabarprov.go.id)

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Viral Pengunjung Taman Safari Nekat Buka Kaca Mobil, Langsung Dihampiri Harimau

BOGOR - Video seorang pengunjung membuka jendela mobil di area harimau Taman Safari Bogor, Jawa Barat, beredar di media sosial. Terlihat jendela yang terbuka...

Dari 89 Laporan, Polri Tetapkan 72 Tersangka Karhutla

JAKARTA - Bareskrim Polri menetapkan puluhan tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Total sudah 72 orang yang ditetapkan sebagai...

Gagal Menyalip, Mobil Damkar Terguling saat Perjalanan Memadamkan Kebakaran, 7 Personel Luka-luka

LAMPUNG - Satu unit mobil pemadam kebakaran (damkar) terbalik di Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Minggu (23/8/2026). Mobil damkar itu...

Sempat Akting di Publik, Polisi Tangkap Ayah Kandung yang Bunuh dan Mutilas Anak Perempuan Disabilitas

Polres Merauke menetapkan seorang ayah kandung berinisial MRP alias Maulana sebagai tersangka kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap putrinya yang menyandang disabilitas, Julia Risky Ramadiana...

Polisi Tangkap Pelaku Pembakaran Lahan untuk Kebun Kelapa Sawit

BERAU - Di tengah kondisi darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Polres Berau menangkap seorang pelaku pembakaran lahan di...

Hukum

Dari 89 Laporan, Polri Tetapkan 72 Tersangka Karhutla

JAKARTA - Bareskrim Polri menetapkan puluhan tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Total sudah 72 orang yang ditetapkan sebagai...

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan