Kamis, Juni 25, 2026
spot_img

Dikritik Bu Cinta, KDM Langsung Angkat Bicara

BANDUNG – Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) soal rombel 50 siswa per kelas ternyata juga dikritik Anggota Komisi VIII DPR, Atalia Praratya.

Sontak KDM langsung angkat bicara terhadap kritikan istri Ridwan Kamil yang kerap akrab disapa Bu Cinta tersebut.

Menurut KDM, kebijakan tersebut dilakukan dengan terpaksa demi mencegah anak-anak putus sekolah.

“Buat Ibu Atalia, saya mengucapkan terima kasih atas kritiknya dan merasa prihatin atas ruang kelas di Jawa Barat yang diisi oleh 43-50 orang siswa. Dan tidak semuanya, Bu, hanya 38 sekolah yang merekrut 43-50 siswa. Dan itu pun kami lakukan terpaksa,” tutur KDM melalui video di akun instagram pribadinya.

Disampaikan KDM, sebagian besar siswa yang masuk dalam rombongan besar itu tinggal dekat dengan sekolah. Jika mereka dipindahkan ke sekolah lain yang jauh, dikhawatirkan mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan.

Berita Lainnya  Firdaus Oiwobo Laporkan Tiyo Ardianto ke Polres Metro Tangerang Selatan

“Dibanding mereka tidak sekolah. Mereka tinggal rumahnya dekat sekolah. Jadi kalau dia harus bergeser ke tempat lain yang jauh, bisa jadi mereka putus sekolah,” katanya.

KDM juga menanggapi pernyataan Bu Cinta yang membandingkan antara sekolah negeri di Jawa Barat dengan Sekolah Rakyat yang hanya memiliki 25 siswa per kelas.

“Tidak bisa juga Ibu sebagai Komisi Bidang Sosial memperbandingkan dengan Sekolah Rakyat yang kelasnya 25. Sekolah Rakyat mendapat atensi khusus dari Bapak Presiden dan sebagai bentuk kepedulian Bapak Presiden mengangkat derajat anak-anak miskin untuk tumbuh menjadi kelas menengah baru Indonesia. Dan saya sangat mendukung kebijakan itu,” kata KDM.

Menurutnya, jumlah lulusan SMP di Jawa Barat yang hendak melanjutkan ke SMA dan SMK sangat besar, sementara daya tampung sekolah negeri masih sangat terbatas.

Berita Lainnya  Pohon Tumbang di Karawang Timpa Truk Kontainer Peti Kemas, Sopir dan Penumpang Perempuan Tewas

“Kita harus menampung jumlah siswa hampir 800.000. Dan yang terserap oleh sekolah pemerintah juga tidak semuanya. Hanya 40 persen dari total siswa yang dihasilkan,” ungkapnya.

Dedi kemudian mengurai data minimnya pembangunan sekolah menengah baru di Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir.

“Ini terjadi karena di Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020 sampai saat ini membangun sekolah barunya sangat sedikit. Tahun 2020 Provinsi Jawa Barat tidak membangun satu pun unit sekolah baru SMA dan SMK. Tahun 2021 hanya membangun 2 unit SMA. Tahun 2022 hanya membangun 1 unit. Tahun 2023 membangun 6 unit: 1 SMA, 3 SMK, dan 2 SLB. Tahun 2024 membangun 5 unit: 1 SLB, 3 SMA, dan 1 SMK. Tahun 2025 membangun 15 unit: 11 SMK, 2 SLB, dan 2 SMA,” terangnya.

Berita Lainnya  KBM Sekolah Rakyat di Bekasi Dimulai Akhir Juni 2026

Untuk tahun depan, KDM berkomitmen menambah pembangunan sekolah secara signifikan.

“Insya Allah Bu, tahun depan saya akan membangun 50 unit agar anak-anak di Jawa Barat bisa sekolah dengan baik,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, KDM mengapresiasi perhatian istri Ridwan Kamil itu terhadap pendidikan di Jabar dan menyampaikan salam kepada mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

“Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu yang begitu peduli terhadap dunia pendidikan di Jawa Barat. Salam hormat buat Pak RK (Ridwan Kamil). Semoga Bapak dan Ibu sehat dan bahagia selalu,” pungkasnya.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Korupsi Tunjangan Perumahan dan Transportasi DPRD, Kejati Jabar Periksa Wakil Bupati Indramayu

INDRAMAYU - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat memeriksa Wakil Bupati Indramayu Syaefudin sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan dan transportasi...

Demo Emak-emak di Karawang: “Jangan Hentikan MBG, Anak-anak Kami Butuh Makan Bergizi”

KARAWANG - Massa aksi yang didominasi kalangan emak-emak melakukan aksi demonstrasi di depan gerbang kantor Pemkab Karawang, Rabu (24/6/2026). Massa aksi menyampaikan tuntutan menolak penghentian...

Aturan Teknis Belum Jelas, Sekolah Swasta di Purwakarta Bingung Jalankan Program SSK Dedi Mulyadi

PURWAKARTA - Sejumlah sekolah swasta di Kabupaten Purwakarta mengaku masih kebingungan menjalankan Program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi...

Digembleng Ala Militer, 2 Peserta SPPI Kopdes dan Kampung Nelayan Meninggal

JAKARTA - Dua orang peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) meninggal...

Terima Uang Rp20 Juta Terkait Demo, UBK Nonaktifkan Ketua BEM Abdi Maludin

JAKARTA - Universitas Bung Karno (UBK) menonaktifkan Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UBK Muhammad Abdi Maludin berkaitan dengan pengakuan menerima uang Rp20 juta terkait...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan