Minggu, Agustus 3, 2025
spot_img

Sekda Minta Perguruan Tinggi Terlibat Atasi Pengangguran dan Kemiskinan

BANDUNG – Perguruan tinggi swasta (PTS) di Jawa Barat didorong untuk berperan aktif dalam mengatasi berbagai persoalan di Jabar, khususnya pengangguran, kemiskinan, dan pengelolaan sampah.

Hal tersebut disampaikan Sekda Jabar Herman Suryatman dalam Musyawarah Nasional Ke-VII Pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) di kampus Unikom, Kota Bandung, Sabtu (2/8/2025).

“Dalam perspektif budaya Sunda, kita hanya akan maju apabila ada kolaborasi, sinergi antar berbagai komponen,” ujar Herman Suryatman dalam sambutannya.

Hadir dalam acara tersebut Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Menurut Herman, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan, sebagaimana filosofi Tri Tangtu Dibuana dalam budaya Sunda.

Berita Lainnya  Ribuan Perusahaan Dikumpulkan, Bupati Berharap Tak Ada Lagi Paradigma Negatif Soal Tenaga Kerja Lokal

“Pembangunan hanya bisa dilaksanakan dengan baik apabila ada sinergi antara resi (cendekiawan/perguruan tinggi), prabu (pemerintah), dan rama (masyarakat),” ujarnya.

Ia mengungkapkan, tingkat kemiskinan di Jabar masih berada di angka 7,02 persen, dan pengangguran terbuka mencapai 6,74 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,7 persen. Dari jumlah pengangguran tersebut, 20 persen di antaranya merupakan lulusan SMA/SMK.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemdaprov Jabar bersama APTISI akan mengerahkan sekitar 100.000 mahasiswa PTS dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di 27 kabupaten/kota.

Dua fokus utama KKN Tematik ini adalah pengelolaan sampah dan pengembangan kewirausahaan.

Berita Lainnya  Presiden Prabowo Tekankan Peran Indonesia di ASEAN dan Dunia

“Setiap hari, Jawa Barat menghasilkan 29.000 ton sampah, sebagian besar TPSA belum menggunakan teknologi yang baik. Kita akan dorong pengelolaan sampah dari hulu hingga rumah tangga,” kata Herman.

Selain itu, Pemdaprov Jabar akan memfasilitasi penelitian PTS melalui daftar permasalahan daerah (_long list_) yang disediakan secara digital.

Peneliti yang mengambil tema dari daftar tersebut akan mendapat dukungan data untuk mempercepat proses perizinan.

“Proposal penelitian cukup satu sampai dua hari bisa selesai, karena datanya sudah kami siapkan,” jelasnya.

Pelatihan vokasi

Herman juga mendorong PTS berperan dalam pelatihan vokasi bagi lulusan SMA/SMK agar siap masuk dunia kerja.

Berita Lainnya  Pemprov Jabar Luncurkan Aplikasi Jaga Desa

“Ada sekitar 320.000 lulusan SMA SMK yang menganggur. Jika 300 PTS di Jabar terlibat memberikan pelatihan keterampilan yang relevan, angka pengangguran akan menurun signifikan,” tegasnya.

Ia menambahkan, meskipun Jawa Barat menjadi provinsi dengan nilai investasi tertinggi di Indonesia mencapai Rp251 triliun, angka pengangguran tetap tinggi.

“PTS jangan bangga di menara gading, tetapi harus turun tangan menyelesaikan persoalan konkret di lapangan bersama pemerintah dan masyarakat,” pungkas Herman.

Sumber : Humas Jabar

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Hati-hati! Polda Jabar akan Tindak Pengibaran ‘Bendera One Piece’

BANDUNG - Polda Jawa Barat menyatakan tengah mendata pengibaran bendera Jolly Roger khas kelompok bajak laut protagonis dalam manga One Piece yang mulai bermunculan...

Langkah Bupati Sudah Tepat, PERADI Minta Kejari Segera Kembalikan Deviden Petrogas Rp 101 Miliar yang Disita

KARAWANG - Praktisi hukum dan pengamat kebijakan, Asep Agustian SH.MH menilai jika langkah Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh di dalam melakukan restrukturisasi kepengurusan PD...

Dikritik Bu Cinta, KDM Langsung Angkat Bicara

BANDUNG - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) soal rombel 50 siswa per kelas ternyata juga dikritik Anggota Komisi VIII DPR, Atalia...

Akal-akalan Hukum Amnesti-Abolisi Hasto dan Tom Lembong

JAKARTA - Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan mengkritik keras pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden RI Prabowo Subianto kepada dua...

Menko Polkam Soroti Viralnya Bendera ‘One Piece’

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas jika didapati ada upaya kesengajaan...

Peristiwa

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI