Minggu, November 8, 2026
Google search engine

Apa Kabar Sanksi Pembuangan Limbah PT. Pindo Deli 1 ke Sungai Citarum

DPRD Jabar Dukung Langkah Dedi Mulyadi Evaluasi Menyeluruh Izin Perusahaan yang Cemari Lingkungan

KARAWANG – Hampir dua pekan terhitung sejak ditemukannya pembuangan limbah PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills 1 ke Sungai Citarum Kabupaten Karawang pada Sabtu (21/6/2025), hingga saat ini Dinas Lingkuhan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat belum memberikan keterangan resminya, terkait uji lab sampel air Sungai Citarum yang tercemar limbah tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi telah mengintruksikan DLH Jabar untuk menangani temuan pembuangan limbah ke Sungai Citarum oleh PT. Pindo Deli 1.

Berita Lainnya  Rocky Gerung : ‎“Semua Pemain Bola Bagus dari Afrika karena MBG”

Bahkan saat itu, Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa Pemprov Jawa Barat tidak akan melakukan kompromi terhadap siapapun yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan hidup.

“Dan saya katakan saya tidak akan kompromi kepada siapapun. Saya ucapkan terima kasih, mari kita jaga lingkungan untuk kepentingan kita semua,” kata Dedi Mulyadi.

Dalam perkembangannya, Ketua Komisi I DPRD Jabar, H. Rahmat Hidayat Djati (RHD) mengaku mendukung penuh langkah Dedi Mulyadi untuk mengevaluasi setiap izin perusahaan di Jawa Barat yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan.

Berita Lainnya  Polisi Pamerkan Wajah Pelaku Pembacokan Bobotoh Bogor, Wartawan yang Kesal Keplak Kepala Pelaku

Termasuk persoalan pembuangan limbah ke Sungai Citarum oleh PT. Pindo Deli 1, politisi PKB ini mendorong DLH Jabar untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan bersangkutan.

“Ya, makanya evaluasinya kita dorong biar jelas sanksinya,” tutur RHD, kepada Redaksi Opiniplus.com, Minggu (6/7/2025).

Politisi PKB ini kembali menegaskan, agar DLH Jabar segera menjalankan intruksi Gubernur Dedi Mulyadi untuk mengevaluasi perizinan perusahaan di Jabar yang terbukti melalukan pencemaran.

“DLH Jabar segera menjalankan perintah tugas dari gubernur, sehingga bersama dinas perijinan dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh,” tegasnya.

Berita Lainnya  Tahanan Perempuan Hamil di Dalam Sel, Kapolsek Dompu Dicopot, Anggotanya Diperiksa Propam Polda NTB

Terakhir, politisi yang kerap disapa Kang Toleng ini menginformasikan, bahwa berdasarkan informasi yang ia dapat, DLH Jabar akan mengumumkan hasil uji lab sampel air Sungai Citarum yang tercemar limbah PT. Pindo Deli 1 pada Senin (7/7/2025) besok.

“Ya, informasinya besok akan diumumkan DLH Jabar,” tutup Kang Toleng.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Bahlil Bantah Terlibat Kasus Penyadapan Ilegal HP Presiden

MALUKU - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dengan tegas membantah tudingan yang menyebutkan dirinya terlibat...

Aksi Women’s March Jakarta Sampaikan 9 Tuntutan, Sempat Dorong-dorongan dengan Polisi

JAKARTA - Aksi unjuk rasa Women's March Jakarta (WMJ) 2026 yang digelar hari ini, Sabtu, 7 November 2026, sempat diwarnai ketegangan berupa aksi saling...

Terbakar Api Cemburu, Pria ini Injak-injak Kekasihnya hingga Meninggal Dunia

KARAWANG - Polresta Karawang telah menangkap seorang pemuda berinisial RHT atau RH (20) setelah diduga melakukan penganiayaan brutal terhadap kekasihnya, AAP (22), hingga meninggal...

Tahanan Perempuan Hamil di Dalam Sel, Kapolsek Dompu Dicopot, Anggotanya Diperiksa Propam Polda NTB

DOMPU - Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, mendadak dicopot dari jabatannya. Pencopotan terjadi ketika viral isu mengenai seorang tahanan perempuan yang dikabarkan hamil di dalam...

Jokowi Marah di Persidangan, Karena Dokter Tifa Sempat Datangi Makam Orang Tuanya

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku sangat tersinggung dan marah ketika hadir sebagai saksi pelapor dalam sidang kasus dugaan ijazah palsu...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan