Senin, Juli 20, 2026
spot_img

Apa Kabar Sanksi Pembuangan Limbah PT. Pindo Deli 1 ke Sungai Citarum

DPRD Jabar Dukung Langkah Dedi Mulyadi Evaluasi Menyeluruh Izin Perusahaan yang Cemari Lingkungan

KARAWANG – Hampir dua pekan terhitung sejak ditemukannya pembuangan limbah PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills 1 ke Sungai Citarum Kabupaten Karawang pada Sabtu (21/6/2025), hingga saat ini Dinas Lingkuhan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat belum memberikan keterangan resminya, terkait uji lab sampel air Sungai Citarum yang tercemar limbah tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi telah mengintruksikan DLH Jabar untuk menangani temuan pembuangan limbah ke Sungai Citarum oleh PT. Pindo Deli 1.

Berita Lainnya  Puluhan Massa Demo Tolak Kedatangan Jokowi di Jawa Barat

Bahkan saat itu, Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa Pemprov Jawa Barat tidak akan melakukan kompromi terhadap siapapun yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan hidup.

“Dan saya katakan saya tidak akan kompromi kepada siapapun. Saya ucapkan terima kasih, mari kita jaga lingkungan untuk kepentingan kita semua,” kata Dedi Mulyadi.

Dalam perkembangannya, Ketua Komisi I DPRD Jabar, H. Rahmat Hidayat Djati (RHD) mengaku mendukung penuh langkah Dedi Mulyadi untuk mengevaluasi setiap izin perusahaan di Jawa Barat yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan.

Berita Lainnya  Kejari Subang Naikan Status Penyidikan Terkait Dugaan Gratifikasi yang Libatkan Sejumlah OPD

Termasuk persoalan pembuangan limbah ke Sungai Citarum oleh PT. Pindo Deli 1, politisi PKB ini mendorong DLH Jabar untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan bersangkutan.

“Ya, makanya evaluasinya kita dorong biar jelas sanksinya,” tutur RHD, kepada Redaksi Opiniplus.com, Minggu (6/7/2025).

Politisi PKB ini kembali menegaskan, agar DLH Jabar segera menjalankan intruksi Gubernur Dedi Mulyadi untuk mengevaluasi perizinan perusahaan di Jabar yang terbukti melalukan pencemaran.

“DLH Jabar segera menjalankan perintah tugas dari gubernur, sehingga bersama dinas perijinan dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh,” tegasnya.

Berita Lainnya  Dugaan Pungli MCK Revitalisasi Pasar Bantargebang, Kejari Kota Bekasi Geledah Kantor Disdagperin

Terakhir, politisi yang kerap disapa Kang Toleng ini menginformasikan, bahwa berdasarkan informasi yang ia dapat, DLH Jabar akan mengumumkan hasil uji lab sampel air Sungai Citarum yang tercemar limbah PT. Pindo Deli 1 pada Senin (7/7/2025) besok.

“Ya, informasinya besok akan diumumkan DLH Jabar,” tutup Kang Toleng.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Sahroni Kritik Hotman Paris : “Gak Usah Bawa-bawa Nama Presiden”

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengkritik Hotman Paris, kuasa hukum mantan Jampidsus Febrie Ardiansyah, karena membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto....

Maksa Nikah Siri Lakukan Kekerasan Seksual terhadap Karyawati 22 Tahun, Ketua Serikat Pekerja di Bekasi Dipolisikan

BEKASI - Ketua Serikat Pekerja di salah satu perusahaan elektronik terbesar di Kawasan Industri EJIP, Cikarang, berinisial Mrn, dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas...

Perkuat Ekosistem Keamanan, Kapolda Jabar Luncurkan Gerakan ‘Jaga Rawat Jawa Barat’

BANDUNG - Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Pipit Rismanto, resmi meluncurkan gerakan 'Jaga Rawat Jawa Barat' sebagai implementasi dan penguatan transformasi Polri presisi di...

Soal Rumah Febrie di Sentul, Hotman Paris : “Sudah Dihibahkan ke Cucu dari Mertuanya”

JAKARTA - Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, menjelaskan rumah milik kliennya di kawasan...

Febrie Ardiansyah Belum Ditahan, Kejagung : “Itu Kewenangan Penyidik”

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan alasan belum melakukan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, yang telah berstatus...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan