Sabtu, Juli 26, 2025
spot_img

Terapkan Pendidikan Militer, DPRD Karawang Tekankan Pentingnya Komunikasi Lintas Sektoral

Komisi IV DPRD Karawang menilai jika pendidikan karakter berbasis militer yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi merupakan niatan serta langkah baik Jawa Barat untuk menuju Indonesia Emas 2045.

Tetapi persoalannya, pro kontra mengenai program ini ada di persepsi masyarakat yang belum mengetahui secara detail aturan dalam pelaksanaan programnya.

Namun demikian, Komisi IV DPRD Karawang meyakini jika program pendidikan militer ini orientasinya bukan hanya sekedar pembelajaran, melainkan pendidikan yang lebih mengarah kepada karakter serta moral siswa.

Berita Lainnya  Langkah Kolaboratif, DPRD Jabar Apresiasi Gerakan Penanaman Ribuan Pohon Yayasan Badega Garuda Sakti

“Apalagi sekarang sudah ada kurikulum T5, pengajian di sekolah, solat duha berjamaah, semuanya kan dilakukan untuk membentuk moral peserta didik kita,” tutur Asep Syaripudin, Sekretaris Komisi IV DPRD Karawang, Jumat (2/5/2025).

Kembali soal kurikulum pendidikan militer, politisi Partai Golkar ini menekankan perlu adanya persamaan persepai antara pemerintah dengan masyarakat. Sehingga jangan sampai persepsi pendidikan militer untun siswa ini disamakan dengan pendidikan ala tentara yang sebenarnya.

Berita Lainnya  Dea Eka Serap Aspirasi Warga Gintungkerta - Klari

“Konteksnya Kang Dedi Mulyadi kan mungkin seperti itu. Jadi tidak seseram apa yang dibayangkan pendidikan militer sebenarnya. Konteksnya kan moralitas dan pendidikan karakter siswa di Jawa Barat,” paparnya.

“Oleh karena itu kami merespon positif kalau program itu bisa dijalankan di Kabupaten Karawang,” timpalnya.

Tetapi yang harus menjadi catatan, perlu adanya sinkronisasi antar lintas sektoral, baik itu Dinas Pendidikan dan Satpol PP yang mewakili Pemkab Karawang, kemudian TNI-Polri yang menjadi sentralistik program pendidikan militer.

Berita Lainnya  Apa Kabar Sanksi Pembuangan Limbah PT. Pindo Deli 1 ke Sungai Citarum

“Jangan hanya bicara start di hulu, tapi bagaimana di hilirnya nanti. Kita sepakat itu dilaksakanan, apabila lintas sektoral sudah terkomunikasikan,” tandasnya.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Prabowo Kecam ‘Serakahnomics’, Serukan Perlindungan Produksi Strategis

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap pelaksanaan Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dalam sambutannya pada Peringatan Hari Lahir ke-27 Partai...

Jenal Mutaqin Temui Pengamen Viral yang Ngamuk di Angkot

BOGOR - Secara khusus, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyambangi Mapolsek Bogor Tengah, Rabu (23/7/2025). Kedatangannya untuk menemui Dani (29), seorang pengamen yang...

Bandung Arts Festival #11

BANDUNG- Setelah sukses digelar selama satu dekade, Bandung Arts Festival (BAF) kembali hadir dengan semangat baru melalui Bandung Arts Festival ke-11, yang akan berlangsung...

DPRD Bekasi Usulkan Penambahan Gerbang Tol Cibitung-Cilincing

BEKASI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi mengajukan usulan penambahan gerbang tol baru pada Ruas Cibitung-Cilincing sebagai upaya mengurai kepadatan lalu lintas...

Soroti Polemik di PT. FCC Indonesia, KBC : Ini Bukti Lemahnya Pengawasan Disnaker

KARAWANG - Karawang Budgeting Control (KBC) menyoroti kasus rekrutmen tenaga kerja di PT. FCC Indonesia yang menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK) di luar Kabupaten...

Peristiwa

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI