Komisi IV DPRD Karawang menilai jika pendidikan karakter berbasis militer yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi merupakan niatan serta langkah baik Jawa Barat untuk menuju Indonesia Emas 2045.
Tetapi persoalannya, pro kontra mengenai program ini ada di persepsi masyarakat yang belum mengetahui secara detail aturan dalam pelaksanaan programnya.
Namun demikian, Komisi IV DPRD Karawang meyakini jika program pendidikan militer ini orientasinya bukan hanya sekedar pembelajaran, melainkan pendidikan yang lebih mengarah kepada karakter serta moral siswa.
“Apalagi sekarang sudah ada kurikulum T5, pengajian di sekolah, solat duha berjamaah, semuanya kan dilakukan untuk membentuk moral peserta didik kita,” tutur Asep Syaripudin, Sekretaris Komisi IV DPRD Karawang, Jumat (2/5/2025).
Kembali soal kurikulum pendidikan militer, politisi Partai Golkar ini menekankan perlu adanya persamaan persepai antara pemerintah dengan masyarakat. Sehingga jangan sampai persepsi pendidikan militer untun siswa ini disamakan dengan pendidikan ala tentara yang sebenarnya.
“Konteksnya Kang Dedi Mulyadi kan mungkin seperti itu. Jadi tidak seseram apa yang dibayangkan pendidikan militer sebenarnya. Konteksnya kan moralitas dan pendidikan karakter siswa di Jawa Barat,” paparnya.
“Oleh karena itu kami merespon positif kalau program itu bisa dijalankan di Kabupaten Karawang,” timpalnya.
Tetapi yang harus menjadi catatan, perlu adanya sinkronisasi antar lintas sektoral, baik itu Dinas Pendidikan dan Satpol PP yang mewakili Pemkab Karawang, kemudian TNI-Polri yang menjadi sentralistik program pendidikan militer.
“Jangan hanya bicara start di hulu, tapi bagaimana di hilirnya nanti. Kita sepakat itu dilaksakanan, apabila lintas sektoral sudah terkomunikasikan,” tandasnya.***