Program pendidikan militer yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk membina siswa yang terlibat kenakalan remaja di wilayah Jawa Barat, mulai menuai perhatian dari DPRD Jawa Barat.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyampaikan bahwa hingga saat ini, program tersebut belum memiliki dasar regulasi yang jelas.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt), Deden, kata Ono, juga belum dapat memberikan penjelasan pasti mengenai payung hukum untuk program yang sudah dimulai ini.
“Nah, sampai dengan kemarin, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, masih Plt Pak Deden, kemarin saya tanya, mereka juga masih menyiapkan regulasinya,” ucap Ono saat ditemui di Kantor DPRD Jabar pada Kamis (1/5/2025).
Persoalan regulasi ini diperparah dengan ketidakjelasan mengenai pembiayaan program.
Menurut Ono, hingga saat ini, Plt Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat belum memberikan penjelasan yang jelas mengenai anggaran untuk kegiatan tersebut.
“Tentunya harus kita nanti cek ya seperti apa regulasinya, aturannya, siapa pesertanya, harus atas izin orangtua seperti apa, dan tentunya kan harus juga diperhadapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan,” jelas Ono.
Lebih lanjut, Ono yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, mengaku belum mendapat informasi yang lengkap mengenai konsep dan teknis pelaksanaan program ini.
“Tidak ada sama sekali pembahasan dengan DPRD, kemarin saya tanya kepala Dinas Pendidikan juga masih menyiapkan instrumen aturannya, tapi ini (di Purwakarta) sudah berlangsung,” katanya.
Ono juga menyampaikan rencananya untuk menanyakan lebih lanjut kepada DPRD tingkat kabupaten/kota, mengingat dalam unggahan media sosial Dedi Mulyadi, disebutkan bahwa pembiayaan program akan dibebankan kepada pemerintah daerah.
Sumber : Kompas
