Senin, Maret 23, 2026
spot_img

Ketua GRIB Jaya Jabar Tantang Dedi Mulyadi, Diskusi Aktif Soal Premanisme

Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Barat Gabryel Alexander Etwiorry menjadi sorotan publik usai melakukan tantangan terbuka kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Hal ini buntut dari pernyataan Dedi Mulyadi yang berencana membentuk Satgas Antipremanisme guna memberantas praktik premanisme, termasuk pungli dan intimidasi, yang kerap dikaitkan dengan ormas dan LSM.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024 yang dibacakan di Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat, 21 Maret 2025, Dedi mengumumkan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Antipremanisme di seluruh wilayah provinsi.

Berita Lainnya  Roy Suryo Ogah Bela Rismon Sianipar, Setelah Minta RJ ke Jokowi

Kini, pernyataan Dedi tersebut mendapat respons keras dari Gabryel melalui sebuah podcast di kanal YouTube Titik Temu. Ia menilai bahwa narasi tersebut berpotensi menyudutkan ormas, seolah menjadi biang kerok dari premanisme di masyarakat.

“Saya tantang terbuka untuk diskusi aktif. Ayo kita ngobrol, supaya masyarakat tidak menstigma ormas seakan-akan selalu buruk,” ujar Gabryel, dikutip Minggu (13/4).

“Statement bapak bagi kami menyesatkan,” tambahnya.

Tak main-main, Gabryel bahkan mengundang langsung Gubernur Dedi untuk datang ke kantornya dan berdiskusi secara terbuka soal definisi premanisme.

Berita Lainnya  Pelaku Pembunuhan Cucu Mpok Nori Ditangkap

“Saya ingin belajar dari bapak, saya ingin tahu pemahaman preman itu seperti apa. Sampai hari ini saya belum paham, Pak, preman itu yang kayak gimana,” tegasnya.

Gabryel tidak hanya menyuarakan pembelaan terhadap ormas. Ia juga memberikan kritik pedas terhadap sistem birokrasi yang dinilainya juga tak lepas dari praktik premanisme terselubung.

“Kalau Gubernur membentuk Satgas Antipremanisme, tolong bersih-bersihnya jangan keluar dulu, ke dalam dulu,” ujar Gabryel.

Berita Lainnya  Polisi Pastikan Ermanto Usman Tewas Dibunuh Perampok

“Karena kami di GRIB juga akan membentuk satgas untuk memberantas premanisme di birokrasi,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa oknum birokrasi juga bisa menjadi bagian dari persoalan premanisme yang selama ini hanya dibebankan kepada masyarakat sipil dan ormas.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Prabowo Lanjutkan Program MBG : Dari Pada Uang Dikorupsi!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai prioritas pemerintah di tengah berbagai kritik dan tantangan fiskal. Menurut Prabowo, program...

Sudah Dilarang Dedi Mulyadi, Para Penyapu Koin Tetap Beraksi

SUBANG – Penyapu koin di Kabupaten Indramayu-Subang, Jawa Barat tetap nekat berburu recehan di tengah arus balik Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026. Seperti diketahui,...

Sejumlah Pemuda Tak Dikenal Serang Jemaah Musola yang Sedang Takbiran, 3 Warga Luka Akibat Sabetan Sajam

KARAWANG - Sejumlah pemuda tak dikenal tiba-tiba melakukan tindakan penyerangan terhadap jemaah musola yang sedang melaksanakan takbiran di Musola Al Mubarokah, di Kampung Cengkeh...

Pelaku Pembunuhan Cucu Mpok Nori Ditangkap

JAKARTA - Kasus pembunuhan tragis menimpa Dwintha Anggary, cucu dari komedian legendaris Mpok Nori. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di kamar kosnya di kawasan...

Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah, MAKI Kritik Keras KPK

JAKARTA  - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengkritik keras sikap KPK yang mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah. KPK dinilai...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan