Jumat, Oktober 24, 2025
spot_img

Ketua GRIB Jaya Jabar Tantang Dedi Mulyadi, Diskusi Aktif Soal Premanisme

Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Barat Gabryel Alexander Etwiorry menjadi sorotan publik usai melakukan tantangan terbuka kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Hal ini buntut dari pernyataan Dedi Mulyadi yang berencana membentuk Satgas Antipremanisme guna memberantas praktik premanisme, termasuk pungli dan intimidasi, yang kerap dikaitkan dengan ormas dan LSM.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024 yang dibacakan di Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat, 21 Maret 2025, Dedi mengumumkan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Antipremanisme di seluruh wilayah provinsi.

Berita Lainnya  Cuma Bikin Ribut, Purbaya Mau Bubarkan Satgas BLBI

Kini, pernyataan Dedi tersebut mendapat respons keras dari Gabryel melalui sebuah podcast di kanal YouTube Titik Temu. Ia menilai bahwa narasi tersebut berpotensi menyudutkan ormas, seolah menjadi biang kerok dari premanisme di masyarakat.

“Saya tantang terbuka untuk diskusi aktif. Ayo kita ngobrol, supaya masyarakat tidak menstigma ormas seakan-akan selalu buruk,” ujar Gabryel, dikutip Minggu (13/4).

“Statement bapak bagi kami menyesatkan,” tambahnya.

Tak main-main, Gabryel bahkan mengundang langsung Gubernur Dedi untuk datang ke kantornya dan berdiskusi secara terbuka soal definisi premanisme.

Berita Lainnya  Berawal dari Curhatan Asmara, Berakhir dengan Hilangnya Nyawa

“Saya ingin belajar dari bapak, saya ingin tahu pemahaman preman itu seperti apa. Sampai hari ini saya belum paham, Pak, preman itu yang kayak gimana,” tegasnya.

Gabryel tidak hanya menyuarakan pembelaan terhadap ormas. Ia juga memberikan kritik pedas terhadap sistem birokrasi yang dinilainya juga tak lepas dari praktik premanisme terselubung.

“Kalau Gubernur membentuk Satgas Antipremanisme, tolong bersih-bersihnya jangan keluar dulu, ke dalam dulu,” ujar Gabryel.

Berita Lainnya  Ustadz Yusuf Mansur Kembali Bikin Heboh, Kali ini Soal Rp 20 Juta Jasa Doa Alfatihah Khusus

“Karena kami di GRIB juga akan membentuk satgas untuk memberantas premanisme di birokrasi,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa oknum birokrasi juga bisa menjadi bagian dari persoalan premanisme yang selama ini hanya dibebankan kepada masyarakat sipil dan ormas.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Viral Menu MBG di Karawang Ada Belatung, Guru dan Siswa Kaget

KARAWANG – Video yang memperlihatkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) berisi belatung di sebuah sekolah di Karawang, Jawa Barat viral di media sosial. Betapa tidak, menu...

Viral Video Anggota Dewan PKS Karawang Cekcok dengan Warga

KARAWANG - Sebuah video viral beredar di media sosial yang mempertontonkan seorang Anggota DPRD Karawang, H. Tatang Taufik (Jitang) yang sedang cekcok dengan warga. Belakang...

Kekurangan Volume Capai Rp 2,47 Miliar, Proyek Jalan dan Jembatan di Karawang Jadi Temuan BPK

KARAWANG - Keberhasilan program pembangunan di Kabupaten Karawang yang saat ini gencar disosialisasikan tercoreng oleh munculnya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga tersebut mencatat...

Pasca Kebakaran, Limbah Oli PT. Dame Cemari Saluran Air dan Sawah

KARAWANG - Oli bekas akibat kebakaran di PT Dame Alam Sejahtera (DAS) di Jalan Raya Proklamai, Kelurahan Tunggakjati, Kabupaten Karawang mencemari saluran air pemukiman,...

Pabrik Limbah Oli di Karawang Ludes Dilalap Si Jago Merah

KARAWANG - Butuh delapan jam dan 50 petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan pabrik pengolahan limbah oli milik PT Dame Alam Sejahtera yang terbakar di Tunggakjati, Karawang...

Peristiwa

Pabrik Limbah Oli di Karawang Ludes Dilalap Si Jago Merah

KARAWANG - Butuh delapan jam dan 50 petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan pabrik pengolahan limbah oli milik PT Dame Alam Sejahtera yang terbakar di Tunggakjati, Karawang...

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI