Minggu, September 20, 2026
spot_img

Yusril Minta Dedi Mulyadi Hentikan Sayembara Buru Begal: “Beresiko Warga Main Hakim Sendiri”

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengaku tidak setuju dengan keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menggelar sayembara berhadiah uang tunai bagi masyarakat yang menangkap pelaku kejahatan jalanan atau begal.

Yusril menilai, langkah sayembara ini berisiko memicu aksi main hakim sendiri di tengah masyarakat serta berpotensi salah tangkap yang mengancam nyawa warga yang tidak bersalah.

“Pendapat saya, kalau sayembara seperti itu sebaiknya jangan dilakukan karena akan memancing masyarakat. Apalagi dalam kondisi ekonomi yang sulit, dikasih hadiah Rp5 juta atau Rp10 juta, orang sudah siap membawa golok dan pentungan. Khawatirnya nanti orang yang bukan begal malah ditangkap, dianggap begal, lalu dikeroyok,” ujar Yusril di Jakarta, Jumat (24/7).

Berita Lainnya  Tunjukan Bukti Surat Penghentian Praktik Joki, Kuasa Hukum Tersangka VY Bantah 'Mensrea'

Yusril menjelaskan bahwa penanganan aksi pembegalan sepenuhnya merupakan wewenang aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang dapat dibantu oleh unsur TNI.

Ia menekankan meskipun masyarakat diperbolehkan membantu menangkap pelaku tindak kejahatan saat situasi darurat di lapangan, tetapi tidak boleh berlanjut pada tindakan kekerasan secara sepihak.

“Kalau tidak ada polisi di situ, lalu korban dibegal dan berteriak hingga warga kampung membantu menangkap, itu boleh saja dilakukan. Tapi jangan kemudian main hakim sendiri. Orang harus diadili dulu baru dihukum, tidak bisa dihukum sendiri apalagi dianiaya sampai mati. Itu merusak tatanan kita sebagai bangsa yang patuh hukum dan beradab,” kata Yusril.

Berita Lainnya  Viral Video Tudingan Praktik Setoran Bandar Narkotika ke Polisi

Lebih lanjut, Yusril menekankan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam setiap penanganan dugaan tindak pidana di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, ia meminta aparat penegak hukum untuk mengoptimalkan patroli serta pengamanan wilayah secara langsung daripada menyerahkan penindakan kejahatan jalanan kepada partisipasi warga melalui imbalan sayembara.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan sayembara akan memberikan hadiah bagi masyarakat yang berhasil menangkap pelaku kejahatan seperti begal, jambret, copet, maling, hingga perampok dan menyerahkannya kepada aparat kepolisian dalam keadaan hidup. Hadiah yang disiapkan berkisar antara Rp 5 juta hingga Rp 50 juta.***

Berita Lainnya  SEPETAK Tuntut Nusron Wahid Dicopot, Desak Sahkan RUU Reforma Agraria

Sumber : Media Indonesia

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Diduga Peras 21 Kepala Sekolah, Dua Staf Dinas Pendidikan Banyuasin Kena OTT di Hotel

Polda Sumatera Selatan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua staf Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin berinisial RB dan...

Pejabat Dishub Sukabumi Lecehkan 3 Siswi Magang dengan Modus Karaoke Bersama

SUKABUMI - Sekretaris Dinas Perhubungan (Sekdis) Kabupaten Sukabumi berinisial TIP (54) ditetapkan jadi tersangka atas kasus tindak asusila terhadap tiga siswi magang. Aksi pencabulan...

Pria ini Dilaporkan ke Polisi Setelah Mengaku Bertemu dengan Allah dan Rasulullah

Seorang pria di Jember bernama Abdullah Arrosy dilaporkan ke Polres Jember pada Kamis, 17 September 2026, karena membuat konten TikTok yang mengaku pernah bertemu...

Video Call dan Julukan Lidah Saat Rapat, Sikap Anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini Jadi Sorotan

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Moreno Soeprapto, viral di media sosial setelah tertangkap kamera melakukan video call dan menjulurkan lidah saat mengikuti rapat...

Prabowo : “Saya Bisa Diundang di Acara Tidak Terlalu Besar, Kalau Perlu Tidak Ada Wartawan”

Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya untuk menghadiri berbagai agenda kegiatan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk ketika diundang Pondok Modern Darussalam Gontor. Pernyataan tersebut disampaikan...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan