BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan seluruh anak di Jawa Barat tetap memperoleh akses pendidikan dengan menyiapkan berbagai skema agar tidak ada siswa yang putus sekolah akibat keterbatasan daya tampung maupun biaya pendidikan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, penyelenggaraan pendidikan harus berorientasi pada pemenuhan hak setiap anak untuk mengenyam pendidikan.
“Saya sebagai gubernur memiliki tugas utama untuk memastikan rakyat saya bisa sekolah. Itu prinsip dasarnya,” tegas Dedi.
Dedi menjelaskan, perhatian utama pemerintah diarahkan kepada anak dari keluarga ekonomi menengah ke bawah yang berisiko tidak melanjutkan pendidikan apabila tidak diterima di sekolah negeri dan tidak mampu membiayai sekolah swasta.
“Yang menjadi perhatian kita adalah kelompok ini. Kalau tidak diterima di negeri, ada risiko mereka tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menerapkan kebijakan kapasitas rombongan belajar yang fleksibel sesuai kondisi di lapangan untuk memperluas akses pendidikan.
Selain itu, pemerintah menyiapkan pendampingan bagi siswa yang belum tertampung di sekolah negeri agar dapat melanjutkan pendidikan di sekolah swasta, termasuk dukungan biaya pendidikan pada tahun pertama.
“Kami sedang membicarakan satu hal utama, yaitu bagaimana semua anak di Jawa Barat bisa tetap sekolah. Jika tidak diterima di negeri maka kami pastikan ada pendampingan ke swasta,” tegasnya.
Dedi menekankan, setiap kebijakan pendidikan harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sehingga seluruh generasi muda memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan.
“Pilihan kita sederhana, apakah kita ingin ada kegaduhan di sekolah atau kita pastikan tidak ada anak yang tidak sekolah. Saya memilih memastikan semua anak tetap sekolah,” pungkasnya.***
Sumber : jabarprov.go.id