Senin, Agustus 10, 2026
spot_img

Peringati May Day, Ribuan Buruh Purwakarta Bergerak ke Jakarta

PURWAKARTA – Ribuan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) memadati titik keberangkatan di kawasan Bukit Indah City (BIC), Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat (1/5/2026) pagi.

Dengan mengenakan atribut serikat dan membawa berbagai spanduk tuntutan, sekitar 4.500 buruh bersiap menuju Jakarta untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day.

Sebanyak kurang lebih 70 bus berjajar rapi di lokasi, menjadi moda transportasi utama yang mengangkut para pekerja secara kolektif.

Berita Lainnya  Kriminolog Ingatkan Dedi Mulyadi Soal Sayembara Buru Begal : 'Jangan Sampai Jadi Negara Preman'

Di bawah pengawalan ketat aparat dari Polres Purwakarta, iring-iringan bus ini diberangkatkan secara bertahap. Suasana di lapangan tampak penuh semangat, teriakan yel-yel perjuangan buruh menggema, diselingi kibaran bendera serikat yang mendominasi area keberangkatan.

Pergerakan massa yang dimulai sejak dini hari ini menunjukkan keseriusan para buruh untuk menyuarakan aspirasi mereka langsung di ibu kota.

Mereka dijadwalkan bergabung dengan ribuan buruh lainnya di kawasan Monas, Jakarta, dalam agenda peringatan May Day yang juga akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

Berita Lainnya  Desa Pasirkaliki Gelar Penetapan dan Pengundian Nomor Calon BPD, Kades Engkos Tegaskan 'Zero Money Politic'

Koordinator buruh FSPMI, Wahyu, menyebutkan bahwa aksi ini membawa sedikitnya 11 tuntutan utama. Di antaranya terkait regulasi pemutusan hubungan kerja (PHK), penghapusan atau pembenahan sistem outsourcing, hingga tuntutan upah layak bagi pekerja.

“Selain itu, isu potongan 10 persen bagi pengemudi ojek online (ojol) juga menjadi perhatian dalam aksi kali ini,” kata Wahyu kepada wartawan di lokasi, Jumat (1/5/2026).

Meski demikian, lanjut dia, buruh turut mengapresiasi sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak pada pekerja. Seperti pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT), pembentukan Satgas PHK, serta langkah-langkah awal dalam penataan regulasi ketenagakerjaan dan outsourcing.

Berita Lainnya  MUI Haramkan Pria Memakai Pakaian Wanita Saat Karnaval Agustusan

“Alhamdulillah beberapa tuntutan sudah diakomodir dengan baik. Kita berharap ke depan seluruh aspirasi buruh bisa benar-benar diwujudkan,” ujar Wahyu.(*)

Sumber : TribunNews

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Gegara Program LKS Gratis, Bupati Aep ‘Dimusuhin’ Anak Buahnya Sendiri

KARAWANG - Lantaran program buku LKS gratis bagi siswa SD dan SMP, Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh mengaku sampai dimusuhin beberapa orang, khususnya beberapa...

Singgung Pembagian ‘Fee’ Saat Live di Medsos, Dedi Mulyadi Minta ASN di Bandung Barat Diberi Sanksi Tegas

BANDUNG - Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus PPPK di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berinisial IYV memicu kontroversi setelah melakukan siaran langsung (live) di...

MUI Haramkan Pria Memakai Pakaian Wanita Saat Karnaval Agustusan

JAKARTA - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa pria yang mengenakan pakaian wanita, termasuk saat mengikuti karnaval perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia,...

Diduga Korban Perampokan, Ibu dan Anak Tewas Tragis dalam Kondisi Terikat

LANDAK - Warga digegerkan oleh penemuan jasad seorang ibu dan anak balitanya di kawasan hutan Dusun Mamo, Desa Kedama, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak,...

Polda Jabar Tangkap 2 Orang Terduga Penghasutan di Medsos, Pernyataan Presiden Prabowo Soal Nuklir Iran

BANDUNG - Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat menangkap dua orang terkait unggahan di platform media sosial Threads yang memuat isu mengenai pernyataan Presiden...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan