Sabtu, Maret 28, 2026
spot_img

Mulai April 2026, ASN Kota Bekasi WFH Setiap Hari Rabu

KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi mengambil langkah berani dalam menekan konsumsi energi di lingkungan pemerintahan. Mulai awal April 2026, para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Patriot bakal menerapkan sistem Work From Home (WFH) setiap hari Rabu.

Kebijakan ini bukan sekadar soal fleksibilitas kerja, melainkan strategi konkret untuk melakukan efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan energi listrik secara besar-besaran.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menjelaskan bahwa keputusan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat mengenai penghematan energi nasional yang telah dievaluasi sesuai kondisi daerah.

Berita Lainnya  Program Gentengisasi di Jabar Dimulai, Pemerintah Borong Genteng Jatiwangi Rp 3 Miliar

“Sementara kita akan minggu depan setiap Rabu kita tetapkan sebagai WFH. Jadi kita akan coba menurunkan (mobilitas) hingga 50 persen,” ujar Tri Adhianto, Sabtu (28/3/2026).

Dalam pelaksanaannya, sekitar 50 persen ASN terutama di sektor administrasi akan bekerja dari rumah. Langkah ini diharapkan mampu menekan penggunaan kendaraan pribadi dan dinas, yang secara otomatis mengurangi konsumsi BBM harian.

Tak hanya di jalan raya, penghematan juga dilakukan di dalam gedung perkantoran. Dengan berkurangnya jumlah pegawai yang hadir fisik, penggunaan lampu dan pendingin ruangan (AC) bisa diminimalisir.

Berita Lainnya  700 Angkot Puncak Bogor Dapat Kompensasi Rp 1 Juta

Menariknya, Tri Adhianto juga menginstruksikan penataan ulang ruang kerja. Untuk menghemat listrik, para pejabat tidak lagi diperbolehkan menempati ruangan terpisah-pisah.

“Contoh ruangan para kepala bidang, itu nanti harus berkumpul jadi satu dengan kepala dinasnya. Jadi tidak di ruangan masing-masing, untuk mengurangi penggunaan AC, lampu, dan lain sebagainya,” jelas Tri.

Meski sebagian ASN bekerja dari rumah, Pemkot Bekasi menjamin pelayanan publik tidak akan kendor. Sektor esensial seperti Rumah Sakit & Layanan Kesehatan, Pengaturan Lalu Lintas (Dishub), Satpol PP dan Petugas Kebersihan.

Berita Lainnya  Pemisahan Aset Daerah, Walkot Tri Minta Bantuan Dedi Mulyadi

Sektor-sektor di atas tetap beroperasi normal 100 persen di lapangan. Sementara untuk layanan administrasi, Pemkot Bekasi bakal mengoptimalkan sistem digital dan surat-menyurat daring agar birokrasi tetap berjalan taktis.

Kebijakan ini diharapkan menjadi tonggak perubahan pola kerja ASN yang lebih adaptif, efisien, dan ramah lingkungan di masa depan.***

Sumber : gobekasi.id

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Kapolda Jabar Cek Kesiapan Arus Balik di Rest Area Tol Cipali

SUBANG – Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Rudi Setiawan melakukan pengecekan langsung kesiapan arus balik Idul Fitri 1447 H/2026 M di sejumlah rest area...

3 Pelaku Curanmor di Kota Bekasi Ditangkap, Beraksi di 4 TKP

KOTA BEKASI - Polisi mengungkap sindikat pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Tiga orang pelaku ditangkap dalam pengungkapan itu. "Pelaku ini ada...

Truk Boks Tabrak Warung di Cipeundeuy Subang, 1 Orang Tewas

SUBANG - Sebuah truk boks pengangkut telur dengan nomor plat BE 8270 RU menabrak warung di pinggir Jalan Raya Lengkong, Kampung Cijoged, Desa Lengkong,...

Viral Guru Ngaji Diamuk Massa karena Selingkuh dengan Istri Orang

KARAWANG - Sebuah video viral beredar di media sosial yang memperlihatkan seorang warga Kecamatan Tirtajaya sedang berusaha diamankan anggota kepolisian dan anggota TNI, karena...

Sanksi Tegas PT. Pindo Deli 4, LMP Mada Jabar Ancam Geruduk DLHK

KARAWANG - Adanya temuan dugaan pembuangan limbah PT. Pindo Deli 4 ke aliran sungai di Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Laskar Merah Putih...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan