Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Aula Husni Hamid, Senin (28/4/2025).
Bupati Karawang Aep Syaepuloh menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal penting untuk mempercepat pembangunan, seiring dengan rencana Provinsi Jawa Barat menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Aep menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Ia juga mengapresiasi keterwakilan Karawang di DPRD Provinsi Jawa Barat yang dinilai cukup signifikan.
“Kita patut bangga, Karawang memiliki jumlah anggota DPRD provinsi yang banyak. Ini menjadi kekuatan untuk mendorong pembangunan daerah,” ujar Aep.
Aep mengingatkan bahwa membangun Karawang yang begitu luas tidak bisa dilakukan sendiri.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dan masyarakat. Sebagai contoh keberhasilan, ia menyebutkan program penghapusan pajak PBB pada tahun 2023 yang hingga kini masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam arahannya, Aep menyebutkan sejumlah prioritas pembangunan. Pertama, perbaikan infrastruktur jalan, terutama konektivitas dari Tempuran ke Telagasari serta pelebaran jalan dari Pedes ke Rengasdengklok.
“Infrastruktur menjadi tulang punggung pembangunan. Kita ingin konektivitas antarwilayah semakin baik,” katanya.
Prioritas kedua adalah peningkatan pelayanan publik dengan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) di Cikampek yang ditargetkan selesai tahun ini.
Menurut Aep, keberadaan MPP di Cikampek akan mempermudah akses layanan masyarakat di wilayah Cikampek, Jatisari, Banyusari, Kotabaru, hingga Purwasari, tanpa harus ke pusat kota Karawang.
Ketiga, Aep menyoroti kebutuhan pembangunan dan renovasi sekolah, khususnya tingkat SD dan SMP di Daerah Pemilihan (Dapil) 3 yang meliputi lima kecamatan.
Ia mengungkapkan banyak sekolah di daerah tersebut sudah sangat tua dan membutuhkan perhatian serius.
“Kalau di dapil lain relatif sudah bagus, tapi di Jayakerta dan Cilebar, misalnya, masih banyak yang perlu intervensi,” jelasnya.
Selain itu, Aep menargetkan pembangunan 50 puskesmas yang dilengkapi fasilitas rawat inap hingga tahun 2027. Saat ini, dari total puskesmas yang ada, baru sekitar 30-an yang memiliki fasilitas tersebut.
Ia berharap setiap puskesmas bisa memberikan layanan kesehatan yang lebih optimal kepada masyarakat.
Dalam bidang pengelolaan lingkungan, Aep menyoroti masalah banjir di Karangligar yang melibatkan dua sungai besar, Cibeet dan Citarum.
Ia mengungkapkan adanya dukungan anggaran sekitar Rp 55 hingga Rp 60 miliar dari BBWS untuk proyek penanganan banjir tersebut.
“Kita akan duduk bersama BBWS, PJT II, camat, dan dinas terkait untuk menyamakan langkah. Mana yang menjadi kewenangan pusat, mana yang daerah,” paparnya.
Terakhir, Aep menegaskan komitmen Pemkab Karawang dalam menjaga lahan pertanian melalui RP2B (Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) yang mengamankan sekitar 88.000 hektare sawah.
Ia juga meminta Bappeda untuk memperkuat perencanaan berbasis data, termasuk master plan pembangunan jalan penghubung di kawasan Klari.
“Kelemahan kita selama ini di perencanaan. Sekarang Alhamdulillah kita sudah jauh lebih baik. Semua sudah berbasis peta dan data,” pungkasnya.
Sumber : KBE
