KARAWANG – Pasca pelaksanaan program ‘Nganjang ka Warga’ Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) di Kecamatan Klari, tokoh pemuda Karawang, Guntar Mahardika mempertanyakan anggaran program kegiatan KDM tersebut.
Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Karawang ini menilai KDM yang tidak konsisten dengan kebijakannya, atas intruksi Presiden Prabowo tentang efisiensi anggaran untuk pemerintahan provinsi se-Indonesia.
“Menurut saya sebagai perwakilan pemuda, kegiatan yang dilakukan KDM tidak tepat, karena dari pada melaksanakan kegiatan yang bersifat tidak urgensi, lebih baik anggarannya dialokasikan ke hal yang lebih penting,” tutur Guntar Mahardika, dilansir FaktaJabar, Minggu (15/6/2025).
Diketahui, belakangan ini masyarakat Karawang banyak melakukan protes jalan rusak yang statusnya merupakan jalan provinsi. Yaitu seperti jalan Badami-Loji yang mengalami kerusakan parah.
Bahkan untuk kerusakan jalan provinsi seperti jalan Klari-Purwasari-Dawuan, Pemkab Karawang terpaksa memperbaiki kerusakan jalannya dengan menggunakan anggaran pemeliharaan Dinas PUPR Karawang.
Meskipun itu bukan kewenangannya, Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh terpaksa mengambil inisiatif memperbaiki jalan Klari-Purwasari-Dawuan, ketimbang harus menunggu adanya korban laka-lantas kembali akibat jalan rusak tersebut.
Guntar Mahardika melanjutkan, branding stabilitas personal KDM sudah sangat luar biasa. Maka ia meminta KDM fokus merealisasikan janji-janji politiknya, ketimbang banyak melakukan kegiatan pencitraan di masyarakat seperti program ‘Nganjang ka Warga’.
“Jangan sampaikan kebijakan gubernur banyak menekan ke bawah atau daerah terus. Tetapi para pimpinannya berfoya-foya memploting anggaran untuk keperluan yang kurang tepat,” kata Guntar.
Guntar mengingatkan, PR Gubenur Jawa Barat masih banyak. Sehingga ia minta KDM fokus penyelesaian persoalan pembangunan satu persatu. Terlebih merealisasikan janji-janji politik kepada masyarakat Karawang.
“Pak Dedi.. Pak Dedi, sekarang baru awal, belum masuk masa kampanye. Cukup pencitraan mah. Perjalanan bapak masih sangat jauh. Jangan sampai nanti jadi boomerang,” sindirnya.
Guntar memprediksi, kegiatan “Nganjang ka Warga” KDM bisa menyedot anggaran sampai Rp 500 juta per kegiatan, bahkan bisa lebih. Oleh karenanya, ia mempertanyakan anggaran program tersebut. Apakah dari kantong pribadi KDM atau APBD Provinsi Jawa Barat.
“Apakah anggaran itu menggunakan uang pribadi Pak Dedi?. Coba bayangkan apabila anggaran tersebut digelontorkan untuk pembenahan infrastruktur, mungkin jauh lebih bermanfaat,” tutup mantan Ketua DPD KNPI Karawang ini.***
