Minggu, Juli 26, 2026
spot_img

Bupati Aep Tegaskan Fasos-fasum Perumahan Harus di Satu Titik

KARAWANG – Bupati Karawang Aep Syaepuloh menegaskan agar pengembang perumahan di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat memenuhi fasilitas umum dan fasilitas sosial di satu kawasan yang representatif.

“Fasos (fasilitas sosial) dan Fasum (fasilitas umum) harus dipenuhi oleh pengembang perumahan. Keberadaannya harus dipusatkan di satu titik kawasan,” kata bupati di Karawang, Jumat.

Ia menekankan agar fasos dan fasum itu tidak tercecer di titik lokasi yang berbeda.

Menurut dia, keberadaan fasos dan fasum itu semuanya harus terfokus di satu titik. Sehingga luas lahannya cukup untuk Pemkab Karawang membangun pelayanan dasar seperti sekolah, layanan kesehatan, Posyandu, hingga taman bermain.

Berita Lainnya  Viral! Bayi ini Diberi Nama Muhammad MBG Subianto

Bupati menekankan hal tersebut kepada pengembang perumahan karena cukup banyak keluhan masyarakat Karawang yang sudah puluhan tahun tinggal di kompleks perumahan, namun kesulitan mengakses fasilitas publik, termasuk tempat ibadah.

Ke depannya, setiap pengajuan site plan perumahan akan diperkuat dengan Peraturan Bupati yang melibatkan Dinas PUPR dan Dinas PRKP.

Jadi nanti ketentuannya itu mengatur fasos dan fasum harus menyatu di satu titik kawasan. Sehingga bisa dioptimalkan untuk pembangunan fasilitas publik.

Berita Lainnya  Babak Baru Penataan Cikampek, 154 Bangli dan PKL Dibongkar

“Dengan model terpadu, lahan yang ada bisa digunakan untuk membangun sekolah, layanan kesehatan, ruang terbuka hijau, hingga fasilitas ibadah. Jangan sampai warga hanya mendapat rumah tanpa fasilitas penunjang yang memadai,” katanya.

Selain itu, bupati juga menekankan agar pengembang perumahan juga wajib membangun infrastruktur dasar, mulai dari jalan, saluran air, jembatan, hingga sarana ibadah.

“Semua itu adalah bentuk tanggung jawab pengembang kepada masyarakat. Jangan sampai setelah warga menempati rumah, mereka justru kesulitan akses fasilitas pendukung,” katanya.***

Berita Lainnya  Imbas Sayembara Dedi Mulyadi, Warga Rame-rame Turun ke Jalan Sweeping Buru Pelaku Begal

Artikel ini telah tayang di AntaraNews.com : https://megapolitan-antaranews-com.cdn.ampproject.org/v/s/megapolitan.antaranews.com/amp/berita/446893/bupati-karawang-sebut-pengembang-perumahan-penuhi-fasos-fasum-di-satu-titik?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=17596575311619&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fmegapolitan.antaranews.com%2Fberita%2F446893%2Fbupati-karawang-sebut-pengembang-perumahan-penuhi-fasos-fasum-di-satu-titik

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Polisi Selidiki Misteri Tewasnya Sutrimo, Mantan Karumga Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyatakan tengah menyelidiki penyebab kematian pria bernama Sutrimo. Ia diduga merupakan mantan Kepala Rumah Tangga (Karumga) eks Jaksa Agung Muda...

Kebakaran Hebat Hanguskan 70 Rumah Adat di Sukabumi

SUKABUMI - Kebakaran meratakan permukiman di Kampung Adat Kasepuhan Ciptamulya, Desa Sirnaresmi, Kabupaten Sukabumi. Total 70 rumah di lokasi ludes terbakar. Laporan kebakaran itu terjadi...

Febri Diansyah Jadi Pengacara Febrie Adriansyah

JAKARTA - Eks Juru Bicara KPK, Febri Diansyah bertindak sebagai Kuasa Hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah pada kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian...

Blunder Pernyataan Sudaryono: “Makan Bergizi Adalah Tender Politiknya Presiden Prabowo”

JAKARTA - Baru saja dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN),  Sudaryono sudah mengeluarkan pernyataan yang dinilai 'blunder', karena menyebut program Makan Bergizi Gratis...

Yusril Minta Dedi Mulyadi Hentikan Sayembara Buru Begal: “Beresiko Warga Main Hakim Sendiri”

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengaku tidak setuju dengan keputusan Gubernur...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan