Sabtu, Juli 12, 2025
spot_img

Pejabat Karawang Lelet, Tak Mampu Terjemahkan Ide Bupati

KARAWANG – Ghazali Center Research and Consulting menilai jika kinerja para pejabat di lingkungan Pemkab Karawang terkesan lelet atau lamban.

Hal ini berkaitan dengan kuran responya pejabat Karawang terhadap ide dan gagasan Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh yang mengharapkan semua kendaraan operasional industri diharuskan menggunakan plat nomor Karawang.

Ghazali Center mencatat, kurang lebih ada sekitar 1.200 unit bus karyawan dan 3.000 kendaraan elf/box aktif beroperasi di wilayah Karawang.

Maka, jika saja semua kendaraan operasional industri tersebut berplat nomor T, maka akan ada sekitar Rp 39 miliar potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak kendaraan.

Berita Lainnya  Proyek Stategis Gak Boleh Diganggu Premanisme, Dedi Mulyadi : Dengar Proyek ya Duit

“Seharusnya Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan dan atau tim terpadu mampu menerjemahkan keinginan bupati. Sayang Bupati sedang berbenah malah tidak didukung oleh para birokrat yang mumpuni,” tutur Lili Gozali, Direktur Ghazali Center Research and Consulting, Jumat (11/7/2025).

“Bupatinya kenceng kaya kancil, sedangkan birokrat lambat seperti kura-kura” sindir alumnus Universitas Negeri Jakarta ini.

Menurut Lili, persoalan kerusakan jalan di Karawang selama ini disebabkan kendaraan-kendaraan bertonase tinggi yang mayoritas adalah kendaraan operasional perusahaan/industri.

Berita Lainnya  Dukung Pengembangan dan Pelestarian Pencak Silat di Bogor

Sementara sisi lain, kendaraan tersebut membayar pajak ke luar daerah Karawang karena tidak menggunakan plat nomor T.

“Banyak kendaraan antar jemput karyawan, termasuk juga bus yang beroperasi di Karawang, tapi plat nomornya bukan plat T. Tentu ini sangat berpengaruh terhadap pajak penerimaan daerah,” terang Lili.

Oleh karenanya, Ghazali Center berharap agar para stakeholder di Karawang mampu menerjemahkan dan merealisasikan ide dan gagasan bupati tersebut, mengharuskan semua kendaraan operasional perusahaan/industri berplat nomor T.

Berita Lainnya  Awas Penipuan! Pemprov Jabar Tegaskan Tak Ada Give Away Dedi Mulyadi

“Kalau mereka (pejabat) tak bisa bekerja, lebih baik mundur saja dari jabatannya. Ngapain digaji negara tapi kerjanya lelet. Padahal potensi PAD dari pajak kendaraan sangat besar. Tapi ide bupati ini tak mampu mereka terjemahkan,” tutup Lili.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Seluruh Rumah Sakit Wajib Layani Warga Tanpa Diskriminasi

BANDUNG - Wakil Wali Kota Bandung Erwin menegaskan, seluruh rumah sakit di Kota Bandung wajib melayani warga ber-KTP Bandung tanpa diskriminasi. Hal ini ia sampaikan...

Sejumlah Wilayah di Jabar Masuk Operasi Modifikasi Cuaca

BANDUNG - Operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memasuki hari ke empat pada Kamis (10/7). Dalam kurun...

Penataan Puncak Bogor Dimulai

BOGOR -  Penataan lanjutan kawasan wisata Puncak resmi dimulai, Rabu (9/7/2025), menandai komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menghadirkan wajah baru Puncak yang lebih tertib,...

Disentil Mendagri, Dikritik Ono Surono

BANDUNG - Setelah disentil Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian soal capaian realisasi Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (APBD) 2025 Jawa Barat tidak lagi nomor satu,...

Polisi Mulai Selidiki Kasus Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi, Tapi Kok Pasalnya Jadi Perzinahan?

KARAWANG - Polres Karawang - Jawa Barat akhirnya mulai melakukan proses penyelidikan terhadap kasus dugaan rudapaksa atau pemerkosaan dengan terduga korban NA (19), seorang...

Peristiwa

Warga Karawang Tewas Terseret Arus Banjir

KARAWANG - Amanillah Bayu Pratama (14), warga Mulyajaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang - Jawa Barat ditemukan tewas seusai terseret arus banjir, Rabu (5/3/2025). Korban...

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI