KARAWANG – Curah hujan yang masih tinggi membuat banjir di Kabupaten Karawang semakin meluas. Berdasarkan catatan BPBD Karawang hingga Jumat (23/1/2026), sedikitnya 23 desa yang tersebar di 10 kecamatan terdampak banjir.
Yaitu dimana sebanyak 2.079 rumah warga terendam banjir dan 2.668 jiwa terdampak. Dampak banjir ini belum termasuk fasilitas umum seperti bangunan sekolah yang terendam banjir dan dikabarkan mengalami kerusakan.
Menanggapi kabar ini, Wakil Ketua I DPRD Karawang, H. Oma Miharja Rizki, SH.MH mengajak agar semua pihak fokus membantu penanganan bencana banjir ini.
Terlebih untuk leading sektor tertentu di lingkungan Pemkab Karawang seperti BPBD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan, serta beberapa OPD lain yang berkaitan langsung dengan persoalan terdampak banjir di masyarakat.
Kabar terbaru, sambung H. Oma, sekitar 1.948 hektare areal sawah di 20 desa di 7 kecamatan juga terendam banjir. Hal ini tentu harus menjadi perhatian serius Dinas Pertanian untuk mencari solusi jangka panjang atas persoalannya.
“Curah hujan yang disertai angin kencang masih tinggi ya!. Makanya saya mengajak kepada semua pihak untuk fokus penanganan bencana banjir ini, khususnya beberapa leading sektor OPD di lingkungan Pemkab Karawang,” tutur H. Oma Miharja, Jumat (23/1/2026).
Politisi Partai Demokrat ini juga menyampaikan apresiasi kepada TNI-Polri hingga pihak perusahaan yang terlibat langsung dalam membantu korban banjir.
“Alhamdulillah ya, semua pihak tergerak untuk membantu korban banjir. Kita semua berharap banjir ini segera surut, agar penanganan terdampak banjir dari beberapa leading sektor bisa segera dilakukan,” katanya.
Terakhir, H. Oma kembali menegaskan agar beberapa OPD di lingkungan Pemkab Karawang terus melakukan up date data terdampak banjir. Hal ini penting karena berkaitan dengan penganggaran untuk penanganan terdampak banjir oleh DPRD Karawang.
“Kita juga anggota dewan maupun partai politik turun langsung bantu korban banjir di daerah pemilihannya masing-masing. Saya berharap nanti tidak ada kendala koordinasi antara DPRD dengan OPD terkait untuk penanganan banjir ini, supaya proses penanganannya juga terintegrasi dan cepat,” tandasnya.***
