JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengaku mempertimbangkan usulan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyarankan agar kepala daerah dapat dipilih langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menurut Prabowo, usulan itu merupakan solusi agar politik tidak ditentukan oleh orang berduit. Ia pun mengaku condong akan mengajak kekuatan politik untuk memberikan solusi tersebut.
“Jadi saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik, ayo marilah kita berani, berani memberi solusi kepada rakyat kita, demokratis tapi jangan buang-buang uang,” kata Prabowo dalam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” imbuh Prabowo.
Ia mengungkapkan, cara ini sudah diimplementasi lebih dahulu oleh banyak negara, mulai dari Malaysia hingga Inggris. Bahkan, negara terkaya di dunia memakai sistem politik yang murah.
“Itu dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara, Inggris, Kanada, Australia, negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah,” ucap Prabowo.
Oleh karenanya, ia akan mempertimbangkan dengan baik pemikiran Partai Golkar yang diawaki oleh Bahlil.
“Jadi ini saya kira pemikiran-pemikiran Golkar, ketua umum Golkar harus kita pertimbangkan dengan baik. Marilah kita berani,” jelas Prabowo.
Usulan Bahlil soal pemilihan kepala daerah
Sebelumnya diberitakan, Bahlil mengusulkan kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD dalam Pemilu berikutnya dalam HUT Partai Golkar malam ini.
Sejatinya, usulan itu kerap disampaikan Bahlil di berbagai kesempatan. Misalnya, saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), di salah satu hotel di Kendari, Minggu (2/11/2025).
Menurut Bahlil, pemilihan gubernur ataupun bupati dan wali kota oleh DPRD merupakan salah satu opsi alternatif yang ditawarkan Partai Golkar.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga sesuai dengan konstitusi.
“Saya katakan kemungkinan opsi alternatifnya adalah pemilihan gubernur oleh DPRD, sebab pemilihan di DPRD juga bagian dari demokrasi karena di Undang-Undang Dasar 45, pemilihan langsung itu hanya untuk Presiden. Nah, sementara pemilihan bupati dan gubernur lewat sebuah proses yang demokratis juga,” ungkap Bahlil usai membuka Musda DPD I Golkar Sultra.***