Selasa, Oktober 27, 2026
Google search engine

Rocky Gerung : Jangan Sampai Mobil BGN Jadi Mobil Ambulans

PEKANBARU – Pengamat politik dan filsuf, Rocky Gerung, ikut menyoroti pengelolaan makanan bergizi gratis (MBG) di dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menyoroti beberapa kasus keracunan pada MBG, berharap agar mobil Badan Gizi Nasional (BGN) berubah menjadi ambulans.

Hal itu ia sampaikan saat ikut meninjau Dapur SPPG Brimob Polda Riau bersama Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan. Rocky Gerung meyakini bahwa niat baik Presiden untuk melahirkan generasi yang berpikir harus dimulai dari hal fundamental, yakni keamanan dapur SPPG.

“Pencernaan kita itu tidak dimulai di mulut lalu dibuang di anus, tapi dimulai di pintu dapur SPPG,” kata Rocky Gerung di Pekanbaru, dilansir dari Detik.com, Rabu (1/10/2025).

Setelah meninjau secara langsung, Rocky Gerung menilai jaminan keamanan makanan itu ada di Dapur SPPG Brimob Polda Riau ini.

“Itu dipastikan oleh Pak Kapolda melalui Pak Wahono (Kabid Dokkes Polda Riau Kombes Wahono) yang menjelaskan secara ilmiah bahwa ada jaminan ketika bahan makanan selesai, dia ada dalam status layak cerna, setelah itu diangkut oleh mobil badan gizi nasional,” jelasnya.

Berita Lainnya  Dikonfrontir di RDP Komisi I, KIIC 'Malu-malu Kucing' untuk Akui Pelanggaran Tumpang Tindih Ratusan Hektar Lahan Industri dengan Kawasan Hutan

Ia menambahkan, dengan jaminan keamanan dapur SPPG ini diharapkan tidak menjadikan mobil BGN pembawa MBG berubah menjadi malapetaka yang akan membawa anak-anak ke rumah sakit.

“Kita ingin mobil BGN ini tiba di pintu-pintu sekolah murid-murid kita. Jangan sampai mobil BGN ini berubah menjadi mobil ambulans yang membawa pasien dari sekolah pergi ke UGD,” tuturnya.

Rocky Gerung memberikan apresiasi kepada Polda Riau, menyebutnya sebagai model yang harus dipelajari oleh Polda lain. Menurutnya, kepastian gizi tidak hanya soal prosedur, tetapi juga dihasilkan dari sikap etis dari mereka yang mengurus SPPG.

“Jadi sekali lagi polda lain butuh belajar dari Polda Riau bahwa kepastian gizi itu juga dihasilkan dari sikap etis dari mereka yang mengurus SPPG,” lanjutnya.

Ia secara khusus memuji Ibu Ketua Bhayangkari Daerah Riau, Ibu Tina Agustina Heryawan, yang mengajarkan pentingnya detail dalam pengelolaan dapur.

“Racun tidak dihasilkan oleh bumi, tapi racun dihasilkan dari salah kelola dapur,” pungkas Rocky Gerung.

Berita Lainnya  Polisi Amankan Pelaku Pembacokan Remaja Bobotoh Bogor

Sementara dilansir dari Kompas.com, Mantan Menko Polhukam sekaligus cawapres 2024 Mahfud MD mengungkapkan, cucunya juga menjadi korban keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Cucu Mahfud itu mengalami keracunan MBG di sekolahnya yang berada di Yogyakarta.

Hal tersebut Mahfud sampaikan dalam video bertajuk “Bereskan Tata Kelola MBG” dalam YouTube Mahfud, seperti dikutip pada Rabu (1/10/2025).

“Cucu saya juga keracunan. Ya, MBG di Jogja,” ujar Mahfud.

Mahfud menyampaikan, ada dua cucunya yang menjadi korban keracunan MBG.

Dia mengatakan, mereka keracunan MBG ketika memakan makan siang yang disediakan sekolah.

“Cucu ponakan ya. Saya punya ponakan, ponakan saya tuh punya anak namanya Iksan. Makan siang gratis, ya masakan bergizi gratis, lalu satu kelas itu delapan orang langsung muntah-muntah,” jelasnya.

Mahfud mengatakan, salah satu cucunya bahkan sampai dirawat di rumah sakit imbas keracunan MBG.

Sedangkan cucunya yang satu lagi hanya mengalami muntah-muntah, lalu boleh pulang ke rumah.

“Nah yang enam itu, enam dan kakaknya gitu, kakak yang masih dirawat di rumah sakit itu, habis muntah-muntah sehari disuruh pulang, bisa dirawat di rumah. Tapi yang ini (cucu kedua) sampai empat hari di rumah sakit. Ada dua, iya bersaudara, beda kelas. Di sekolah yang sama,” papar Mahfud.

Berita Lainnya  Cuma Gegara 'Curanrek', 2 Remaja di Bekasi Duel Maut dengan Sajam hingga Tewas

Soroti Pernyataan Presiden Prabowo

Mahfud menyoroti Presiden Prabowo Subianto yang menyebut korban keracunan MBG hanya 0,0017 persen dari total 30 juta MBG yang sudah disalurkan selama ini.

Dia menegaskan bahwa hal ini bukan hanya persoalan angka semata.

“Dan memang itu menjadi isu nasional juga ya, meskipun betul itu hanya 0,0017 persen, kata Presiden, dan kecil sekali kan memang. Tapi kan juga jutaan pesawat terbang di dunia ini lalu lalang setiap hari, kecelakaan satu aja tidak sampai 0,001 persen, orang ribut. Karena itu menyangkut nyawa, menyangkut kesehatan,” katanya.

“Ini bukan persoalan angka, ini harus diteliti lagi apa masalahnya,” imbuh Mahfud.****

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Korupsi hingga TPPU, Mantan Bupati Gowa Resmi Ditahan

GOWA - Mantan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, resmi ditahan oleh penyidik Subdit III Tipidkor Polda Sulawesi Selatan pada Senin, 26 Oktober 2026. Setelah menjalani...

PSSI Kecam Keras Penyerangan yang Tewaskan Bobotoh di Bogor, Minta Polisi Tindak Tegas Pelaku

JAKARTA - Ketua Umum PSSI sekaligus Menpora, Erick Thohir, mengecam keras insiden penyerangan yang menewaskan seorang suporter Persib Bandung (Bobotoh) berinisial ARK (16 tahun)...

Polisi Amankan Pelaku Pembacokan Remaja Bobotoh Bogor

BOGOR - Polres Bogor bergerak cepat mengamankan pelaku yang terlibat dalam tewasnya seorang remaja Bobotoh berinisial ARK yang ditemukan bersimbah darah di Jalan Raya...

Istri dan Anak Asal Bogor Dibunuh Suami Siri, Dicekik – Dibakar hingga Dimasukan ke Penggilingan Daging

MADIUN - Dwi Bagus Martono, pelaku pembunuhan terhadap Dini Hardiyanti (30) dan anak laki-lakinya yang berinisial AGEF (4), asal Kabupaten Bogor, ditangkap polisi. Kedua...

Polisi Selidiki Tewasnya Remaja Bobotoh Bogor, Minta Warga Beri Informasi Sekecil Apapun untuk Percepat Proses Hukum

BOGOR - Menanggapi insiden tewasnya seorang remaja Bobotoh berinisial ARK (16) yang diduga menjadi korban pembacokan dan penghadangan di Jalan Raya Jakarta-Bogor usai menonton...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan