BEKASI – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan kesiapannya dalam mendukung operasional 13 Sekolah Rakyat di sejumlah kabupaten dan kota. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, saat mendampingi kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Kemensos RI, Kota Bekasi, Jumat, 11 Juli 2025.
Menurut Herman, keberadaan Sekolah Rakyat merupakan upaya strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
“Pemda Provinsi Jabar bersinergi dengan Kementerian Sosial RI dalam menyiapkan 13 titik Sekolah Rakyat rintisan,” ujar Herman.
Adapun total jumlah peserta didik yang telah terdata untuk mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat Jawa Barat mencakup:
SD: 75 siswa
SMP: 675 siswa
SMA: 640 siswa
Daftar 13 Lokasi Sekolah Rakyat di Jawa Barat:
1. Sentra Terpadu Galih Pakuan, Ciseeng
2. Sentra Terpadu Inten Suweno, Cibinong–Kabupaten Bogor
3. Sentra Pangudi Luhur–Kota Bekasi
4. Sentra Phalamarta–Kabupaten Sukabumi
5. Sentra Wyata Guna–Kabupaten Bandung Barat
6. BPPKS Kemensos RI–Kabupaten Bandung Barat
7. Kompleks Stadion Si Jalak Harupat–Kabupaten Bandung
8. Pokteksos–Kota Bandung
9. Sentra Wyata Guna–Kota Bandung
10. BLK–Kabupaten Sumedang
11. SMPN 18–Kota Cirebon
12. Sentra Abiyoso–Kota Cimahi
13. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat–Kota Cimahi
Herman menjelaskan bahwa tugas pemerintah daerah adalah mengidentifikasi calon peserta didik dan permasalahan sosial yang menyertainya.
“Karena kan peserta didiknya masyarakat miskin,” ucapnya.
Sementara itu, pengelolaan Sekolah Rakyat, termasuk penyediaan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana, merupakan tanggung jawab Kementerian Sosial RI.
Untuk tahap awal, Sekolah Rakyat masih memanfaatkan bangunan yang sudah ada, seperti di Sentra Terpadu Pangudi Luhur. Namun, ke depan akan dibangun fasilitas baru. Pemprov Jabar telah menyiapkan lahan:
Seluas 5 hektare di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang
Seluas 10,5 hektare di Kecamatan Gedebage, Kota Bandung
Selain itu, beberapa usulan juga muncul dari pemerintah kabupaten/kota, di antaranya eks SMKN Palabuhanratu dan eks SMPN 18 Kota Cirebon.
Dukungan Anggaran dari DPR RI
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyatakan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat.
“Kami dari Komisi VIII otomatis akan menyiapkan anggaran untuk Sekolah Rakyat, terutama untuk 100 sekolah di seluruh Indonesia,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa program ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, agar setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat. (Dindin)
Sumber : indramayujeh.com
