KOTA BEKASI – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi mengungkapkan bahwa mayoritas SMA/SMK swasta di Bekasi menolak program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Diketahui, program sekolah gratis Dedi Mulyadi tersebut dibentuk untuk menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.
Sekretaris BMPS Kota Bekasi Ayung Sardi Dauly mengatakan, penolakan tersebut bukan karena sekolah swasta tidak ingin membantu pemerintah memperluas akses pendidikan, melainkan karena kebijakan dinilai disusun tanpa melibatkan yayasan maupun organisasi yang menaungi sekolah swasta.
“Awalnya itu seluruh sekolah swasta sepakat menolak. Tapi dari informasi yang saya dapat, ada beberapa sekolah yang didatangi langsung oleh pengawas pembina untuk ditawari ikut kerja sama,” kata Ayung, dilansir dari Kompas, melalui sambungan telepon, Senin (22/6/2026).
Menurut Ayung, pendekatan pemerintah yang langsung menghubungi kepala sekolah dinilai tidak tepat karena keputusan strategis berada di tangan yayasan sebagai penyelenggara pendidikan.
“Padahal pemilik sekolah swasta itu yayasan. Kepala sekolah hanya diangkat oleh yayasan,” ujarnya.
Ia khawatir kepala sekolah yang menyetujui kerja sama tanpa persetujuan yayasan justru berpotensi menghadapi persoalan internal.
“Jangan sampai nanti kepala sekolah bergerak sendiri tanpa persetujuan yayasan, lalu malah dipecat atau diberhentikan,” ucap Ayung.
Ayung juga mengkritik Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak pernah mengajak BMPS maupun yayasan sekolah swasta berdiskusi sejak awal penyusunan kebijakan.
Menurut dia, komunikasi seharusnya dilakukan sejak awal agar pemerintah dan sekolah swasta dapat menyusun mekanisme kerja sama yang disepakati bersama.
“Tapi gubernur tidak pernah mengajak BMPS berbicara. Kalau dari awal diajak bicara, tentu akan ada solusi yang bisa diberikan,” katanya.
Ia mencontohkan kebijakan penambahan kapasitas rombongan belajar (rombel) di SMA/SMK negeri, berdampak pada berkurangnya jumlah siswa di sekolah swasta sehingga banyak ruang kelas kosong.
BMPS, kata Ayung, sempat menyampaikan keberatan melalui proses mediasi. Namun, ia menilai mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan bersama.
“Mediasi yang diberikan hanya versi Gubernur, tidak ada kesepakatan bersama,” ujarnya.
Ayung menegaskan, sekolah swasta pada prinsipnya siap membantu pemerintah memperluas akses pendidikan, termasuk bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Namun, ia menilai isu kemiskinan tidak seharusnya dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan tanpa melibatkan sekolah swasta.
Menurut dia, narasi mengenai siswa miskin justru berpotensi menjadi komoditas politik apabila tidak diiringi komunikasi dan penyusunan kebijakan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Jangan sampai kemiskinan masyarakat selalu dijadikan komoditas politik untuk membuat suatu kebijakan. Padahal swasta tidak mau menyusahkan masyarakat miskin,” kata Ayung.
Ia mengatakan, banyak sekolah swasta di Kota Bekasi selama ini telah memberikan pendidikan gratis bagi siswa kurang mampu. Bahkan, sejumlah yayasan menyediakan fasilitas asrama tanpa memungut biaya.
Selain mempersoalkan proses penyusunan kebijakan, BMPS juga menilai skema bantuan yang ditawarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memperhitungkan kebutuhan operasional sekolah secara realistis.
Ayung mencontohkan skema bantuan yang terdiri atas bantuan sebesar Rp 100.000 serta uang pangkal Rp 1,5 juta.
Menurut dia, besaran tersebut belum tentu mampu menutup biaya operasional SMA/SMK yang relatif lebih tinggi dibandingkan jenjang SMP.
Ia menyebut, sejumlah sekolah swasta di Kota Bekasi bahkan tidak lagi menerapkan uang pangkal dan hanya mengenakan iuran bulanan sekitar Rp 250.000 atau sekitar Rp 3 juta per tahun.
“Sementara operasional SMA/SMK tentu lebih tinggi dibandingkan SMP. Karena itu mekanismenya harus dibicarakan bersama,” ujarnya.
Meski demikian, Ayung menegaskan sekolah swasta tetap siap membantu pemerintah menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.
Namun, ia berharap Pemprov Jawa Barat lebih dulu membuka ruang dialog dengan BMPS dan yayasan penyelenggara pendidikan sebelum menerapkan kebijakan.
“Yang kami harapkan adalah duduk bersama, bukan membuat kebijakan tanpa melibatkan sekolah swasta,” kata Ayung.
Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta sekolah swasta membuka akses pendidikan bagi siswa dari keluarga ekonomi menengah ke bawah yang belum diterima di sekolah negeri pada tahun ajaran 2026/2027.
Pemprov Jawa Barat berencana memberikan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp 2,7 juta per siswa pada tahun pertama dan berharap skema tersebut dapat disepakati oleh yayasan sekolah swasta.
“Jangan sampai gubernur dibikin dilema. Satu sisi menambah rombel di sekolah negeri tidak boleh, tetapi di sisi lain, sekolah swasta ditawari kerja sama dengan anggaran sekian tidak mau,” ujar Dedi Mulyadi dikutip dari website jabarprov.go.id, Senin.
Dedi berharap siswa dari keluarga kurang mampu tetap memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.***
Artikel ini telah tayang di Kompas.com : https://megapolitan.kompas.com/read/2026/06/22/19085451/sma-smk-swasta-di-bekasi-tolak-program-sekolah-gratis-dedi-mulyadi-ini?page=2.
