Minggu, September 27, 2026
Google search engine

Terima Aduan Warga, Polres Purwakarta Gerak Cepat Cek Dugaan Premanisme

PURWAKARTA — Respons cepat ditunjukkan jajaran Polres Purwakarta dalam menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dugaan aksi premanisme di sekitar pintu masuk STS.

Laporan yang disampaikan melalui media sosial itu langsung direspon dengan penurunan personel ke lapangan.

Unit Jatanras Satreskrim bersama dengan Piket Samapta Polres Purwakarta diterjunkan untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang dilaporkan.

Langkah ini dilakukan guna memastikan kebenaran informasi sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berita Lainnya  Tak Mampu Bayar Transaksi Open BO, Pedagang Mi Ayam di Bekasi Cekik Wanita Hamil hingga Tewas

Di lokasi, petugas melakukan pemantauan situasi serta berkoordinasi dengan pihak terkait dan masyarakat sekitar. Selain itu, dilakukan pula upaya penelusuran terhadap dugaan praktik pungutan liar yang meresahkan para sopir truk yang melintas di kawasan tersebut.

Kehadiran aparat kepolisian di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman sekaligus mencegah terjadinya tindakan premanisme yang dapat merugikan masyarakat.

Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya melalui Kasi Humas, AKP Enjang Sukandi menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara cepat dan profesional.

Berita Lainnya  Disuruh Beli Mi Goreng Malah Mi Kuah, Prajurit TNI AU Meninggal Dianiaya Senior

“Kami pastikan setiap aduan masyarakat menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti. Polres Purwakarta berkomitmen menindak tegas segala bentuk premanisme yang meresahkan masyarakat,” tegas AKP Enjang Sukandi.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap potensi gangguan Kamtibmas, baik secara langsung maupun melalui layanan pengaduan resmi Polri di 110, agar dapat segera ditangani dengan cepat dan tepat.

“Dengan langkah sigap tersebut, Polres Purwakarta terus berupaya menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif, serta memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Enjang.***

Berita Lainnya  Dugaan Penipuan Modus Pinjaman Uang, 2 Warga Karawang Laporkan Perempuan Berinisial NA ke Polisi

Sumber : TribrataNews

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Bupati Gowa Ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi Pengurusan PBG

Penyidik Kortas Tipidkor Polri menetapkan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan perizinan lainnya...

Pria Berbaju Hitam Mengejek Pendemo, Julurkan Lidah ke Massa Aksi Hari Tani di Bengkulu

Seorang pria berbaju hitam viral karena menjulurkan lidah ke arah massa aksi saat demonstrasi Hari Tani Nasional di depan Kantor Gubernur Bengkulu pada Kamis,...

Kamar Kos Aktivis Mahasiswa di Bekasi Dibakar Orang Tak Dikenal

Kamar kos milik Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Bina Insani, Trio Syah Putra Lase, di kawasan Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, diduga dibakar oleh orang tak...

Viral Karyawan Minimarket Menangis Emosional Saat Memergoki 2 Emak-emak Mengambil Barang Tanpa Membayar

Pegawai Indomaret di OKU Selatan menangis emosional karena sering harus menombok atau mengganti barang yang hilang akibat pencurian saat memergoki dua emak-emak atau ibu-ibu...

Akibat Kepsek Tampar Siswa, Sejumlah Wali Murid dan Siswa Gelar Protes di SMPN 18 Kota Malang

Aksi protes oleh ratusan siswa dan wali murid terjadi di SMPN 18 Kota Malang pada Jumat, 25 September 2026 pagi. Aksi demonstrasi ini dipicu oleh...

Hukum

Bupati Gowa Ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi Pengurusan PBG

Penyidik Kortas Tipidkor Polri menetapkan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan perizinan lainnya...

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan