Kamis, Juli 9, 2026
spot_img

Berpotensi Kerugian Negara, DPRD Evaluasi Proyek ‘Jembatan Molor’ Cilebar

KARAWANG | OPINIPLUS.COM | – Dikhwatirkan dapat menimbulkan kerugian negara, DPRD Karawang bakal mengevaluasi pengerjaan proyek pembangunan jembatan senilai Rp 10,4 miliar Desa Kertamukti Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang – Jawa Barat.

Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin (HES) mengatakan, selain revitalisasi Stadion Singaperbangsa dan GOR Panatayudha, pembangunan jembatan penghubung antar kecamatan di Cilebar merupakan program pembangunan strategis daerah yang diharapkan bermanfaat bagi orang banyak.

Namun sayangnya, ada keterlambatan dalam pengerjaan proyek pembangunan jembatan Cilebar yang molor tersebut. Faktornya banyak, yaitu dari mulai salah menghitung perencanaan hingga tidak adanya antisipasi terhadap kondisi alam (hujan).

Berita Lainnya  Usulan Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Menguat

Sehingga saat dikonfirmasi ke Dinas PUPR, akhirnya DPRD mengetahui ada ketidak-sinkronan antara sketsa gambar dengan kondisi faktual proyek jembatan di lapangan.

“Kalau ini diteruskan akan menimbulkan kerugian. Ini salahnya perencanaan, salahnya menghitung kebutuhan. Mereka juga tidak melihat kondisi kontur tanah di sana,” kata HES.

“Sketsa dengan kondisi lapangan berbeda, adanya pergeseran kekurangan hitung antara 30-40 cm. Sehingga kalau dilanjutkan berpotensi kerugian negara,” timpal HES.

Proyek pembangunan jembatan senilai Rp 10,4 miliar di Cilebar.

 

 

 

 

 

 

Melihat kondisi saat ini, kata HES, hari kalender akan terlewati (pengerjaan proyek jembatan molor).

Berita Lainnya  5 Peserta Sudah Meninggal, TB Hasanudin : Hentikan Pelatihan Manajemen Koperasi Lewat Pendekatan Militer

DPRD juga sudah berkomunikasi dengan Dinas PUPR, meminta proyek jembatan Cilebar dilakukan review ulang untuk memastikan sketsa gambar kontruksi dasar sama dengan kondisi faktual di lapangan.

“Kalau terus dipaksakan dikerjakan, maka akan menimbulkan kerugian negara. Makanya kita akan panggil dinas terkait untuk review ulang apakah pengerjaan jembatan bisa dilanjutkan atau harus dibongkar,” kata HES.

“Karena kalau dipaksakan dikerjakan akan menimbulkan kerugian negara, ini bahayanya. Maka harus dilakukan satu penanganan taktis oleh dinas terkait,” tandas HES, seraya mengaku bahwa minggu depan akan mulai dilakukan pemanggilan pihak terkait atas persoalan proyek jembatan Cilebar ini.

Berita Lainnya  Disidak Komisi III, PT. SAI Akui Kepengurusan Amdal yang Belum 'Beres'

Diketahui, proyek jembatan di Cilebar ini menelan anggaran hingga Rp 10,4 miliar dengan pengerjaan 150 hari kelander (29 Juli – 25 Desember 2024).

Karena beberapa kendala tertentu termasuk faktor cuaca hujan, proyek jembatan yang dikerjakan CV. Sudut Siku Komp KPAD Sejahtera ini molor.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Khawatir Ganggu Nilai Pluralisme, Tokoh Masyarakat ini Tak Setuju Jika Nama Jawa Barat Diganti dengan Tatar Sunda

KARAWANG - H. Toto Suripto, tokoh masyarakat Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengaku tidak setuju jika nama Provinsi Jawa Barat dirubah menjadi Tatar Sunda. Dikatakan Toto,...

Soal Usulan Pergantian Nama Jawa Barat, Seluruh Fraksi DPRD Jabar Beri ‘Lampu Hijau’

BANDUNG - Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Tatar Sunda memasuki babak baru setelah seluruh fraksi di DPRD resmi memberikan lampu hijau...

Dugaan Pungli Pasar Bantargebang, Kejari Kota Bekasi Segera Periksa Kepala Disdagperin

KOTA BEKASI – Penyidikan kasus dugaan pungutan liar (pungli) pengadaan dan pengelolaan fasilitas Pasar Bantargebang terus terus berjalan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi kini...

Dulu Puji-puji dan Berlindung di Ketiak Dedi Mulyadi, Sekarang Lurah Jujun Serang Balik

KARAWANG - Siapa yang tidak tahu kedekatan antara Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) dengan Lurah Jujun atau Kades Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur,...

Dedi Mulyadi Beri Sanksi Om Zein, Renovasi 10 Rumah Janda Pakai Uang Pribadi dan Sekolahkan Anaknya

BANDUNG - Sambil menunggu sanksi yang akan diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) juga memanggil Bupati Purwakarta, Saepul...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan