Jumat, Mei 22, 2026
spot_img

Berpotensi Kerugian Negara, DPRD Evaluasi Proyek ‘Jembatan Molor’ Cilebar

KARAWANG | OPINIPLUS.COM | – Dikhwatirkan dapat menimbulkan kerugian negara, DPRD Karawang bakal mengevaluasi pengerjaan proyek pembangunan jembatan senilai Rp 10,4 miliar Desa Kertamukti Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang – Jawa Barat.

Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin (HES) mengatakan, selain revitalisasi Stadion Singaperbangsa dan GOR Panatayudha, pembangunan jembatan penghubung antar kecamatan di Cilebar merupakan program pembangunan strategis daerah yang diharapkan bermanfaat bagi orang banyak.

Namun sayangnya, ada keterlambatan dalam pengerjaan proyek pembangunan jembatan Cilebar yang molor tersebut. Faktornya banyak, yaitu dari mulai salah menghitung perencanaan hingga tidak adanya antisipasi terhadap kondisi alam (hujan).

Berita Lainnya  Mangkir dari Panggilan DPRD Karawang, Koperasi Pindo Deli Siap-siap Dipolisikan

Sehingga saat dikonfirmasi ke Dinas PUPR, akhirnya DPRD mengetahui ada ketidak-sinkronan antara sketsa gambar dengan kondisi faktual proyek jembatan di lapangan.

“Kalau ini diteruskan akan menimbulkan kerugian. Ini salahnya perencanaan, salahnya menghitung kebutuhan. Mereka juga tidak melihat kondisi kontur tanah di sana,” kata HES.

“Sketsa dengan kondisi lapangan berbeda, adanya pergeseran kekurangan hitung antara 30-40 cm. Sehingga kalau dilanjutkan berpotensi kerugian negara,” timpal HES.

Proyek pembangunan jembatan senilai Rp 10,4 miliar di Cilebar.

 

 

 

 

 

 

Melihat kondisi saat ini, kata HES, hari kalender akan terlewati (pengerjaan proyek jembatan molor).

Berita Lainnya  DPRD Karawang Bakal Inisiasi Pengadaan TPU Tanpa Diskriminatif, Askun : 'Saya Yakin Pak Bupati Setuju'

DPRD juga sudah berkomunikasi dengan Dinas PUPR, meminta proyek jembatan Cilebar dilakukan review ulang untuk memastikan sketsa gambar kontruksi dasar sama dengan kondisi faktual di lapangan.

“Kalau terus dipaksakan dikerjakan, maka akan menimbulkan kerugian negara. Makanya kita akan panggil dinas terkait untuk review ulang apakah pengerjaan jembatan bisa dilanjutkan atau harus dibongkar,” kata HES.

“Karena kalau dipaksakan dikerjakan akan menimbulkan kerugian negara, ini bahayanya. Maka harus dilakukan satu penanganan taktis oleh dinas terkait,” tandas HES, seraya mengaku bahwa minggu depan akan mulai dilakukan pemanggilan pihak terkait atas persoalan proyek jembatan Cilebar ini.

Berita Lainnya  Pesan Hardiknas, DPRD Karawang Minta Sekolah Jangan Abaikan Pendidikan Karakter dan Moral

Diketahui, proyek jembatan di Cilebar ini menelan anggaran hingga Rp 10,4 miliar dengan pengerjaan 150 hari kelander (29 Juli – 25 Desember 2024).

Karena beberapa kendala tertentu termasuk faktor cuaca hujan, proyek jembatan yang dikerjakan CV. Sudut Siku Komp KPAD Sejahtera ini molor.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

KPK Dukung Program MBG : ‘Jangan Sampai Ada Korupsi’

JAKARTA - KPK menyampaikan dukungan terhadap program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski begitu, KPK menyebut tetap memberikan catatan penting mengenai tata kelola...

2 Buruh Tani di Pantura Subang Tewas Tersambar Petir

SUBANG - Nasib nahas menimpa dua orang buruh tani asal Desa Cigugur, Kecamatan Pusakajaya, Subang, yang kehilangan nyawa akibat tersambar petir saat bekerja memanen...

Isu Teror Pocong di Tanggerang, Polisi Imbau Warga Tenang dan Tingkatkan Kewaspadaan

TANGGERANG - Isu liar teror 'pocong' mencuat di bilangan Tangerang. Isu itu menyebutkan adanya pocong tipuan meneror warga di Kecamatan Rajeg, Tangerang, Banten. Heboh isu...

Dana Bantuan Provinsi Turun Drastis, Anggota DPRD Sukabumi Kritik Dedi Mulyadi

SUKABUMI - Transfer keseluruhan dana dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Kota Sukabumi turun drastis di periode Dedi Mulyadi. Hal itu diungkap oleh anggota DPRD...

Mangkir dari Panggilan DPRD Karawang, Koperasi Pindo Deli Siap-siap Dipolisikan

KARAWANG - Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar Komisi II DPRD Karawang, Kamis (21/5/2026). RDP ini membahas persoalan aduan puluhan eks anggota Koperasi PT. Pindo...

Hukum

KPK Dukung Program MBG : ‘Jangan Sampai Ada Korupsi’

JAKARTA - KPK menyampaikan dukungan terhadap program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski begitu, KPK menyebut tetap memberikan catatan penting mengenai tata kelola...

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan