Rabu, Juni 10, 2026
spot_img

Pemkab Bekasi Minta Pemprov dan BBWS Perbaiki 16 Titik Tanggul Jebol

BEKASI –  Pemerintah Kabupaten Bekasi meminta dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk membangun serta memperkuat tanggul jebol dan kritis, guna melindungi masyarakat dari ancaman banjir yang kerap terjadi di wilayah hilir.

Permintaan tersebut disampaikan Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, saat mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan – Subang, Kamis (5/2/2026).

“Di Kabupaten Bekasi terdapat 16 titik tanggul yang mengalami kerusakan dan jebol. Kondisi ini tidak bisa ditangani secara parsial. Karena itu kami minta dukungan Pemprov Jabar dan BBWS untuk memperbaiki tanggul jebol dan kritis,” ujar Asep.

Berita Lainnya  Audiensi dengan Bappenas, Pemkab Bekasi Usulkan Undepass hingga Normalisasi Sungai

Asep menegaskan tanggul yang rusak harus ditangani secara menyeluruh dan berkelanjutan, karena berperan penting dalam menahan luapan air yang dapat membahayakan permukiman warga.

Pemkab Bekasi menilai percepatan perbaikan tanggul akan menjadi langkah nyata untuk mencegah banjir tahunan yang merugikan masyarakat.

Asep menyebut penanganan tanggul jebol akan dilakukan melalui skema pembiayaan bersama agar pembangunan bisa segera direalisasikan.

“Pembiayaan akan dilakukan secara bersama-sama, baik dari APBD Kabupaten Bekasi, APBD Provinsi Jawa Barat, maupun melalui dukungan BBWS. Dengan kolaborasi ini, kami berharap proses penanganan bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Berita Lainnya  Berlangsung Demokratis dan Kondusif, 154 Desa di Bekasi Gelar Pemilihan BPD Serentak

Ia menilai sinergi lintas pemerintah bukan hanya mempercepat pembangunan fisik, tetapi juga memastikan kualitas konstruksi sesuai standar teknis dan daya dukung lingkungan.

Asep berharap penguatan tanggul dapat mencegah kejadian jebol berulang, sehingga warga merasa lebih aman terutama saat intensitas hujan meningkat.

“Harapan kami ke depan, tidak ada lagi tanggul yang jebol dan masyarakat dapat merasa aman, khususnya saat musim hujan. Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga komitmen bersama untuk melindungi keselamatan warga dan menjaga keberlanjutan wilayah,” pungkasnya.***

Berita Lainnya  Pemkot Bekasi Larang ASN 'Ngonten' Pakai Seragam dan Atribut Dinas

Sumber : Diskominfo Kab. Bekasi

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Kasus Dugaan Gratifikasi Anne Ratna Mustika, LM Kembali Diperikza Kejari Purwakarta

PURWAKARTA – Mantan anggota DPRD Purwakarta berinisial LM kembali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta, Senin (9/6/2026). Pemeriksaan terhadap LM berlangsung cukup lama. Ia...

Dugaan Penyimpangan Revitalisasi Pasar Kranji Baru Dilaporkan ke Kejari Kota Bekasi

KOTA BEKASI – Berlarut-larutnya revitalisasi Pasar Kranji Baru membuat para pedagang resah. Para pedagang yang tergabung dalam Rukun Warga Pasar Kranji Baru menilai terdapat...

Pemkot Bekasi Larang ASN ‘Ngonten’ Pakai Seragam dan Atribut Dinas

KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan surat edaran (SE) untuk aparatur sipil negara (ASN). Isinya terkait larangan ASN Pemkot Bekasi membuat konten mengenakan...

Polres Karawang Amankan 5 Pemuda dalam ‘Video Viral Pesta Gay’ di Theatre Night Mart

KARAWANG - Pasca viral video diduga pesta gay sekelompok pemuda di Theatre Night Mart - tempat hiburan malam di Jalan Tuparev Karawang - Jawa...

Desak ‘THM Sarang Maksiat’ Ditutup Total, Santri Pondok Pesantren Bakal Kepung Kantor Bupati Karawang

KARAWANG - Jamiyyah Nahdatul Ulama (JNU) mendesak agar Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh segera menutup total Tempat Hiburan Malam (THM) yang diduga menjadi sarang...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan