Minggu, April 5, 2026
spot_img

Usulan Parkir RSUD Digratiskan, Kang Ais : Apa Dewan Lupa itu Sudah Ada Payung Hukumnya?

KARAWANG – Usulan Anggota Komisi III, DPRD Karawang, Mulyadi untuk menggratiskan biaya parkir RSUD Karawang terus menuai sorotan publik.

Setelah sebelumnya dikecam dan ditantang oleh Sekretaris DPD GMPI Karawang, Angga De Raka, kini satir dilemparkan salah seorang tokoh masyarakat Karawang, Asep Irawan Syafei (Kang Ais).

“Pengenaan retribusi maupun pajak parkir di Karawang itu sudah ada dasar hukumnya berupa Perda yang merupakan produk bersama antara eksekutif dan legislatif. Apakah mereka (dewan) lupa atau keceplosan salah ngomong,” tutur Kang Ais, Sabtu (4/4/2026).

Berita Lainnya  Pastikan Situasi Kamtibmas, Kapolres Purwakarta Cek Langsung Objek Wisata

Lebih lanjut, Kang Ais menjeaskan bahwa penerapan tarif parkir tidak hanya berlaku di RSUD Karawang. Dan mengenai standar pengelolaan parkir di RSUD, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat, tentu berdasarkan Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Aturan ini memberikan dasar kepada RSUD untuk mengelola aset daerah dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana yang terkumpul tersebut dikelola kembali untuk menunjang operasional RSUD,”  katanya.

Berita Lainnya  Stabilitas Daerah Terjaga Selama Ramadhan, Dewan Pakar KAHMI Apresiasi Bupati Aep

Menurutnya, pengelolaan parkir yang baik bukan sekadar soal menarik biaya, melainkan bagian penting dari aspek pelayanan non-medis. Ada beberapa manfaat vital yang didapatkan, antara lain:

1. Optimalisasi Pendapatan, sehingga RSUD tidak lagi menjadi beban APBD, bahkan bisa memberikan kontribusi bagi kas daerah.
2. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan, dengan sistem Secure Parking (palang otomatis dan CCTV), risiko pencurian kendaraan bisa diminimalisir.
3. Ketertiban Lalu Lintas, menghindari penumpukan kendaraan yang bisa menghambat akses ambulans dan jalur evakuasi darurat.
4. Peningkatan Citra Pelayanan, parkir yang tertata memberikan kesan profesional dan terhindar dari praktik parkir liar atau premanisme.
5. Efektivitas Data Kunjungan, sistem digital memberikan data real-time yang berguna bagi manajemen RS untuk mengatur jadwal tenaga medis dan keamanan.

Berita Lainnya  Kapolda Jabar Cek Kesiapan Arus Balik di Rest Area Tol Cipali

“Saya kira selain dasar hukumnya jelas, manfaatnya juga banyak dan sangat terukur,” tutup Kang Ais.***

Ket foto : Perdebatan biaya parkir RSUD Karawang antara Kang Ais vs Dewan Mulyadi.

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

72 Siswa di Jakarta Timur Keracunan MBG

JAKARTA - Puluhan siswa dari empat sekolah harus menjalani perawatan intensif karena dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta Timur. Hal...

Pemilik Hajatan Tewas Dikeroyok Preman Kampung

PURWAKARTA - Pesta pernikahan berujung maut di Purwakarta, Jawa Barat. Pemilik hajat, Dadang, tewas usai diduga dikeroyok sekelompok pemuda diduga sebagai preman kampung. Aksi penganiayaan...

Remaja Bekasi Tewas Tenggelam di Wisata Green Canyon Karawang

KARAWANG - Suasana ceria di aliran Sungai Ciomas, kawasan wisata Green Canyon, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, mendadak berubah mencekam pada Jumat siang, 3 April...

KPK Sita 250 Juta di Rumah Ono Surono, Kuasa Hukum : itu Uang Arisan Keluarga

BANDUNG - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan terhadap dua rumah milik Ketua DPD PDIP Jawa Barat (Jabar) Ono Surono di Kabupaten...

Razman Nasution : Ada Bohir yang Biaya Kasus Ijazah Jokowi

JAKARTA - Ketua Umum Kami Jokowi - Gibran, Razman Nasution mengaku mendapatkan informasi adanya aliran dana Rp50 miliar agar isu ijazah palsu milik Mantan...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan