BEKASI – Sejumlah pelaku UMKM di Kabupaten Bekasi mengeluhkan sulitnya mendapatkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga terpaksa mencari sumber pinjaman alternatif, termasuk meminjam kepada rentenir dengan risiko bunga tinggi.
Keluhan tersebut mencuat dalam kegiatan Sosialisasi KUR Perumahan dan KPR FLPP yang digelar di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat (21/11/2025).
Para pelaku usaha menyebut proses pengajuan KUR perbankan masih dianggap rumit, mulai dari persyaratan jaminan, seleksi administrasi, hingga lamanya proses verifikasi. Kondisi ini membuat banyak UMKM lebih memilih pinjaman informal meski bunga yang dikenakan jauh lebih besar.
Devi (46), produsen bumbu rendang yang telah berusaha selama 10 tahun, mengaku kesulitan mendapatkan modal karena prosedur pengajuan KUR dinilai menyulitkan.
“Agak susah karena persyaratannya susah, aksesnya juga enggak gampang. Terutama ada jaminan. Jadi kami minta dipermudah atuh pak,” ujarnya.
Selama ini, Devi hanya mengandalkan tabungan pribadi dan berharap dapat memperoleh pinjaman Rp 100 juta hingga Rp 500 juta untuk memperluas usaha sekaligus kebutuhan rumah tangga.
Keluhan serupa disampaikan Rini (37), pengusaha katering yang terkendala rapor merah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK akibat kehilangan mobil, yang membuatnya terkena BI Checking.
“Sudah saya bilangin tapi tetap nggak bisa. Akhirnya saya pakai rentenir karena mau pinjem jaminan susah. Harusnya ini jadi jalan keluar,” katanya.
Menteri PKP Mauarar Sirait menilai kendala tersebut muncul akibat lambannya kinerja birokrasi dalam memproses pengajuan masyarakat.
“Harusnya kita bekerja lebih profesional kepada masyarakat. Jangan sampai terlambat-terlambat seperti ini,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran besar untuk mempercepat akses modal bagi masyarakat. Ia menyebut Presiden Prabowo telah mengalokasikan Rp 130 triliun untuk program KUR Perumahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, pembelian, hingga renovasi rumah guna mendukung kegiatan usaha.
“Dan tahun depan dipastikan programnya berlanjut. Silakan dimanfaatkan,” ujarnya.
Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, memastikan pemerintah daerah mendukung penuh percepatan penyaluran KUR. Program tersebut dinilai mampu membantu masyarakat memperoleh modal usaha hingga Rp100 juta dengan mekanisme yang lebih mudah.
“Jadi masyarakat tidak pusing lagi dan jangan sampai terjerat judi online dan bank emok untuk usahanya. Kabupaten Bekasi tentu mendukung program ini,” katanya.
Melalui sosialisasi ini, pemerintah berharap penyaluran KUR di Kabupaten Bekasi menjadi lebih mudah, cepat, dan tepat sasaran, sehingga pelaku UMKM tidak lagi bergantung pada pinjaman informal yang berisiko tinggi.***
Sumber : BeritaSatu.com
