KARAWANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas polemik uang kadeudeuh bagi pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor DPRD Karawang pada Rabu, (10/12/2025).
Dalam RDP tersebut dihadirkan kedua belah pihak bersangkutan, yakni; pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Karawang serta perwakilan pensiunan ASN.
Dalam hal ini, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Karawang, Saepudin Juhri meminta Bupati Karawang selaku Dewan Pembina KORPRI turun tangan menyelesaikan polemik ini. Ia menilai, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya di internal KORPRI karena keterbatasan anggaran yang tersedia.
“Persoalannya, dana KORPRI saat ini sekitar Rp7 miliar, sementara tuntutan para pensiunan mencapai Rp14 juta perorang dari 1.191 orang. Dengan kondisi itu, keputusan tidak bisa diambil dalam forum,” ujarnya.
Ancam Golput Jika Rp14 Juta Tidak Terealisasi
RDP tersebut belum menghasilkan kesepakatan, karena itu sejumlah pensiunan ASN menyatakan kekecewaannya karena uang kadeudeuh turun drastis dari Rp14 juta menjadi Rp7 juta perorang.
Uce Supriatna, pensiunan Kepala Sekolah menuntut terealisasikannya uang kadeudeuh sebesar Rp14 juta. Jika tidak, pada Pemilu maupun Pilkada mendatang, ia akan mengajak kerabat terdekat untuk tidak menggunakan hak pilih sebagai warga negara Indonesia.
“Silahkan aja kalau gak bisa membela para pensiunan mah, bakal ajak murid, menantu, besan, dulur (sodara). Mana penghargaannya kecil, dididik dari kecil tapi gak ngebela,” katanya.
Uce sendiri telah mengabdi sebagai guru – kepala sekolah selama 39 tahun. Ia pensiun pada tahun 2022 lalu, dan berharap mendapatkan apresiasi layak seperti pensiunan terdahulu.
Sementara, pengurus KORPRI Karawang, Abas Sudrajat mengatakan bahwa pihaknya belum bisa mengambil keputusan terkait tuntutan tersebut.
Menurutnya, ketidakseimbangan tuntutan pensiun dengan kondisi kas organisasi menyebabkan titik buntu.
“Pengurus inti KORPRI sedang berada di luar daerah untuk kegiatan kemanusiaan. Semua aspirasi pensiunan akan kami laporkan, termasuk usulan terkait opsi pemenuhan data,” tutupnya. (*)
Sumber : TVBerita.co.id
