Jumat, Maret 27, 2026
spot_img

Ramai-ramai Menentang Kebijakan KDM Soal Study Tour Sekolah

BANDUNG – Larangan study tour yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi rupanya tak sepenuhnya diikuti oleh para kepala daerah di wilayahnya.

Lewat Surat Edaran Nomor 43/PK.03.04/Kesra tentang 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya, Gubernur Dedi secara tegas melarang sekolah mengadakan kegiatan study tour.

Namun kenyataannya, tak sedikit pemimpin daerah di Jabar yang mengambil sikap berbeda. Mereka masih mengizinkan sekolah-sekolah menggelar kegiatan tersebut, baik di dalam provinsi maupun ke luar daerah.

Berikut adalah sejumlah kepala daerah yang memperbolehkan study tour, serta alasannya masing-masing:

1. Wali Kota Bandung: Bandung Kota Terbuka

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, tidak sejalan dengan kebijakan larangan study tour dari Pemprov Jabar.

Ia menyatakan bahwa kegiatan semacam itu diperbolehkan selama tidak berkaitan dengan penilaian akademik siswa.

“Boleh, selama itu tidak ada hubungan dengan nilai akademik,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (21/7/2025).

Bahkan, jika sekolah-sekolah di Bandung ingin menggelar study tour ke luar provinsi, ia tak akan menghalangi.

“Mangga weh (silakan saja), saya tidak bisa melarang, masa saya larang,” katanya.

Lebih jauh, Farhan menyambut positif kedatangan sekolah dari luar daerah yang ingin belajar di Bandung.

“Kalau Bandung sendiri, Bandung mah bebas. Bandung ini kota terbuka, itu artinya masuk boleh, keluar juga boleh,” tegasnya.

2. Wali Kota Cirebon: Study Tour Bisa Jadi Pengalaman Berharga

Sikap serupa datang dari Wali Kota Cirebon, Effendi Edo. Ia tetap mengizinkan sekolah-sekolah di wilayahnya untuk menggelar study tour, termasuk ke luar daerah, selama dilengkapi aturan yang jelas.

Berita Lainnya  Penyiraman Air Keras ke Aktivis Kontras, Prabowo Perintahkan Kapolri Usut Tuntas

“Kalau study tour, asalkan dengan rambu-rambu yang kuat, sebetulnya tidak menjadi persoalan buat saya,” ucap Edo di Balai Kota Cirebon, Jumat (25/7/2025).

Edo menilai study tour bisa menjadi ajang pembelajaran di luar kelas yang tak kalah penting dibanding pelajaran formal.

“Kegiatan semacam ini bisa menjadi sarana bagi siswa untuk mengenal dunia luar dan mendapatkan pengalaman baru yang tidak mereka peroleh di ruang kelas.

“Tentunya harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anak-anak, walaupun ke luar daerah,” lanjutnya.

Ia juga menegaskan pentingnya perencanaan matang dari sekolah agar kegiatan tersebut tetap memiliki nilai edukatif, bukan sekadar rekreasi.

3. Bupati Bandung: Jangan Melarang Tanpa Solusi

Bupati Bandung, Dadang Supriatna, merespons larangan dari Gubernur Dedi Mulyadi dengan nada lebih hati-hati. Ia menyatakan bahwa selama kegiatan study tour terarah dan bermanfaat, seharusnya tidak menjadi masalah.

“Tapi yang jelas disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Nah, selama orangtuanya sepakat dan ada manfaat dalam konteks pengalaman karena study tour itu bukan hanya kita hiburan ya, tetapi ada manfaat apa perbedaan di antara daerah terutama dalam hal edukasi sejarah,” ujarnya saat ditemui di Dayeuhkolot, Jumat (25/7/2025).

Dadang juga mengingatkan bahwa larangan sebaiknya dibarengi dengan solusi konkret. “Lebih terarah saja kegiatannya. Jadi, jangan sampai kita melarang tapi tidak ada solusi,” tambahnya.

Berita Lainnya  Viral Duit Rp 67,5 Juta di Bagasi Motor Dimaling

Ia juga menyoroti pentingnya nilai emosional dan historis dalam study tour yang bisa membekas dalam memori siswa.

“Nah, memang kita perlu dan membutuhkan sejarah yang tentunya Indonesia bisa seperti ini seperti apa dahulunya. Kalau seperti itu kegiatannya bermanfaat bukan hanya main saja tetapi harus ada edukasi sehingga anak-anak itu bisa dalam memorinya ini terkenang,” jelasnya.

Ada Juga yang Membatasi di Wilayah Jabar Saja

Sebagian kepala daerah memang mendukung larangan Gubernur Dedi, namun tetap memberi ruang bagi pelaksanaan study tour terbatas di dalam Provinsi Jawa Barat.

4. Bupati Karawang: Study Tour Luar Kota Masih Dilarang Di Karawang

Pemerintah Kabupaten masih mengikuti larangan study tour keluar daerah sesuai arahan Gubernur Jabar. Hal ini disampaikan oleh Kepala Disdikpora Karawang, Wawan Setiawan.

“Kami masih belum membolehkan study tour,” kata Wawan saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/7/2025).

Namun, ia menambahkan bahwa kegiatan study tour masih diperbolehkan asal berada di wilayah Karawang.

“Boleh (study tour dalam kota Karawang). Luar kota tidak boleh,” ujarnya.

5. Bupati Sumedang: Dukung Gubernur, Tapi Beri Ruang di Dalam Provinsi

Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menyatakan secara terbuka dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi. Ia menyebut kebijakan itu sudah melalui kajian yang matang.

“Saya sepakat dengan kebijakan gubernur soal study tour, tidak mungkin pemerintah membuat kebijakan tidak dibuat matang. Saya juga sudah lihat postingan Pak Gubernur menjelaskan tentang itu,” ucap Dony pada Rabu (23/7/2025).

Berita Lainnya  700 Angkot Puncak Bogor Dapat Kompensasi Rp 1 Juta

Meski demikian, ia memberikan kelonggaran dengan membolehkan study tour selama masih berada di wilayah Jawa Barat.

“Study tour tidak boleh keluar provinsi, silakan di Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat lagi, peredaran ekonomi di sini,” katanya.

Daerah Lain di Jawa Barat: Ada yang Ikuti, Ada yang Luwes

Beberapa daerah lain di Jawa Barat juga menyatakan sikap mereka.

Di Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan setempat menyatakan masih menunggu arahan teknis lebih lanjut dari pemerintah provinsi sebelum memutuskan apakah akan melarang atau membatasi study tour.

Sementara di Kota Depok, pemerintah daerah mengambil sikap moderat. Dinas Pendidikan Kota Depok mengimbau sekolah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tujuan, biaya, dan keselamatan study tour.

Mereka belum mengeluarkan larangan resmi, tetapi mendorong kegiatan edukatif lokal sebagai alternatif.

Sedangkan di Kota Tasikmalaya, Pemerintah Kota memilih mengizinkan study tour di dalam provinsi sambil memperketat pengawasan. Sekolah wajib melibatkan komite dan orang tua murid dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Di Kabupaten Cianjur, pejabat Dinas Pendidikan menyebut sebagian besar sekolah telah memilih membatalkan rencana study tour menyusul surat edaran gubernur.

Namun ada pula sekolah yang tetap berencana menggelar kegiatan, dengan catatan hanya di lokasi sekitar Cianjur dan mendapat izin dari orang tua.***

Sumber : Kompas

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Truk Boks Tabrak Warung di Cipeundeuy Subang, 1 Orang Tewas

SUBANG - Sebuah truk boks pengangkut telur dengan nomor plat BE 8270 RU menabrak warung di pinggir Jalan Raya Lengkong, Kampung Cijoged, Desa Lengkong,...

Viral Guru Ngaji Diamuk Massa karena Selingkuh dengan Istri Orang

KARAWANG - Sebuah video viral beredar di media sosial yang memperlihatkan seorang warga Kecamatan Tirtajaya sedang berusaha diamankan anggota kepolisian dan anggota TNI, karena...

Sanksi Tegas PT. Pindo Deli 4, LMP Mada Jabar Ancam Geruduk DLHK

KARAWANG - Adanya temuan dugaan pembuangan limbah PT. Pindo Deli 4 ke aliran sungai di Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Laskar Merah Putih...

Pelaku Pembunuhan Pemilik Warem Ditangkap, Motif Sakit Hati karena Ditolak Bercinta

SUBANG - Misteri kematian tragis pemilik warung remang-remang di wilayah Pantura, Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang, akhirnya terungkap. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang juga disertai aksi...

Kangkangi Inpres, IWOI Karawang Soroti Minimnya Keterlibatan KDKMP dalam Program MBG

KARAWANG — Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) DPD Karawang menyoroti dugaan pelanggaran terhadap Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan