Senin, April 6, 2026
spot_img

Pendidikan Karakter Berbasis Militer, Jika Hanya Kritik Kesannya Seperti Nyinyir

Anggota DPRD Jawa Barat, Dea Eka Rizaldi SH menanggapi berbagai macam reaksi publik terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, soal penerapan program pendidikan karakter berbasis militer.

Disampaikan Dea, sampai sejauh ini baru Kabupaten Purwakarta yang melakukan uji coba program pendidikan yang diperuntukan bagi siswa bermasalah ini.

Hal ini kemungkinan menyusul masih adanya pro kontra dengan terobosan program pendidikan dari KDM ini. Namun demikian, Dea meyakini mayoritas orang tua siswa yang anaknya bermasalah setuju dengan program ini.

Berita Lainnya  Rapat Paripurna DPRD Karawang Tentang LKPJ Tahun 2025

Oleh karenanya, Dea menghimbau agar bagi setiap orang yang kontra dengan program ini tidak hanya sekedar mengkritik. Melainkan memberikan masukan program lain untuk mengatasi persoalan siswa bermasalah ini.

“Iya dong, supaya fair. Jadi jangan hanya sekedar mengkritik. Tetapi juga memberikan solusi. Kalau hanya kritik kesannya seperti nyinyir,” tutur wakil rakyat Dapil Karawang-Purwakarta ini, Jumat (2/5/2025).

Terlepas dari pro kontra yang sedang terjadi, secara pribadi Dea mengaku setuju dengan penerapan program pendidikan karakter berbasis militer yang digelar selama 14 hari ini.

Berita Lainnya  Temuan Komisi II, Layanan Parkir Berlangganan Baru Sekedar Uji Coba

Terlebih, program ini bersifat terintegrasi. Yaitu dimana tidak hanya melibatkan unsur TNI-Polri. Melainkan juga melibatkan stakeholder lain sepererti Dinas Pendidikan sampai pihak sekolah.

“Kalau boleh saya bilang anggap saja ini seperti pesantren kilat untuk membentuk karakter dan sikap disiplin siswa. Cuma bedanya kalau pesantren diajarkan pak kiyai, tapi kalau ini oleh tentara,” katanya.

Ditambahkan Dea, ia juga berharap pendidikan karakter berbasis militer ini mulai direalisasikan Bupati Karawang. Mengingat peristiwa aksi tawuran siswa di Karawang hampir terjadi dalam rentan waktu setiap minggunya.

Berita Lainnya  Polemik Dugaan Pungli Layanan Parkir Berlangganan, Komisi II : ini Baru Wacana, Belum Realisasi

“Kalau saya pribadi berkeyakinan pada akhirnya semua akan setuju dengan terobosan program Pak Dedi Mulyadi ini. Mengingat sampai saat ini belum ada formula lain untuk menangani permasalahan kenalakan siswa selama ini,” tandasnya.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

DAU hingga Dana Desa Bisa Biayai Kopdes Merah Putih

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan aturan baru terkait pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Aturan ini membuka penggunaan dana transfer ke daerah...

Bantah Tudingan Danai Kasus Ijazah Jokowi,  Jusuf Kalla Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim

JAKARTA -  Wakil Presiden RI ke-10 dan ke12 Jusuf Kalla (JK) bakal melaporkan tudingan dirinya sebagai pendana kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7...

KDM akan Tindak Pungli ‘Nembak KTP’ Rp 700 Ribu hingga Tarif Ilegal Jembatan Cirahong

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi segera menindaklanjuti dugaan pungutan liar yang terjadi pada seorang warga Kabupaten Bandung Barat saat akan membayar pajak...

SMK IDN Bogor Laporkan Keputusan Dedi Mulyadi ke Kemendagri dan Ombudsman

JAKARTA - Polemik pencabutan izin operasional SMK Islamic Development Network (IDN) Boarding School Jonggol, Bogor makin berlarut-larut. Setelah pihak kuasa hukum SMK IDN banding...

Polisi Buru Para Preman Kampung yang Aniaya Pemilik Hajatan hingga Tewas

PURWAKARTA - Polres Purwakarta terus melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan pengeroyokan terhadap Dadang, warga Desa Kertamukti Kecamatan Campaka, yang tewas usai dikeroyok oleh sejumlah...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan