Kamis, Februari 12, 2026
spot_img

Mau Bentuk Tim Khusus, ‘Bapak Aing’ Minta Sekolah Tak Tahan Ijazah Siswa karena Alasan Tunggakan Keuangan

BANDUNG – Bukan hanya memberangus tambang ilegal di Jawa Barat, langkah ketegasan juga dilakukan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi di bidang pendidikan.

Secara tegas Dedi Mulyadi meminta kepada semua kepala sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga SMK di Jawa Barat untuk segera menyerahkan ijazah para siswa yang selama ini ditahan.

Penahanan ijazah ini biasanya terjadi karena sejumlah alasan, terutama terkait dengan tunggakan keuangan yang belum diselesaikan oleh siswa.

“Apabila sampai saat ini ada siswa yang telah lulus sekolah tetapi ijazahnya atau surat tanda tamat belajarnya belum diberikan, mohon segera untuk diserahkan kepada para siswa, karena ijazah itu sangat diperlukan untuk perjalanan kehidupan dan karier mereka,” tutur Dedi Mulyadi, dilansir dari berbagai sumber baru-baru ini.

Berita Lainnya  Diganjar Penghargaan UHC Awards, Aep - Maslani Bakal Bagikan Seragam Sekolah dan LKS Gratis

Jjika penahanan ijazah didasarkan pada tunggakan keuangan, ‘Bapak Aing’ meminta pihak sekolah diminta untuk membuat laporan terkait masalah tersebut.

Dengan cara ini, maka dunia pendidikan di Jawa Barat dapat memberikan perhatian lebih pada siswa yang mengalami kendala dalam menerima ijazah mereka.

Setelah dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat nanti, Dedi berjanji akan membentuk tim khusus untuk berkoordinasi dalam menyelesaikan seluruh permasalahan terkait tunggakan tersebut.

“Semoga langkah ini menjadi langkah yang cerah bagi kita untuk menghormati dunia pendidikan dan menghormati orang-orang yang telah menjalankan pendidikan dengan baik, tetapi karena ada problem keuangan pada akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan ijazah,” katanya.

Berita Lainnya  Awas! Jangan Percaya Oknum yang Mengaku Bisa Menempatkan Jabatan Kepsek

Dedi Mulyadi memastikan bahwa program penyerahan ijazah tersebut akan segera dimulai pada hari pertama setelah pelantikannya sebagai Gubernur Jawa Barat.

“Segera setelah saya dilantik, Disdik Jabar, para kepala UPTD-nya, untuk berkoordinasi dengan seluruh sekolah di Jabar,” tegas Dedi.

Dengan langkah ini, diharapkan siswa yang berhak menerima ijazah bisa segera memilikinya tanpa ada kendala, sehingga mereka dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya atau memasuki dunia kerja dengan lebih mudah.***

Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Malu Lahirkan Anak di Luar Nikah, Pasangan Sejoli Tinggalkan Bayi di Apartemen

KOTA BEKASI - Sepasang kekasih berinisial RO (22) dan NM (24) ditangkap setelah menelantarkan bayi laki-laki yang baru lahir di sebuah unit apartemen di...

Pedagang Pasar Tumpah Simpang SGC Direlokasi 13 Februari

BEKASI – Pasca mendapatkan penolakan dari warga  di Jalan Tumaritis, Pemerintah Kabupaten Bekasi akhirnya memutuskan kembali untuk merelokasi ratusan pedagang di pasar tumpah simpang...

Gerakan Pangan Murah di Purwakarta Dikawal Tim Satgas Pangan

PURWAKARTA – Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1447 H/2026, Gerakan Pangan Murah (GPM) digelar oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta, di halaman Kantor Kecamatan...

Diduga Miliki Informasi Penting, KPK Periksa Istri HM Kunang

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa saksi lain dalam kasus dugaan suap ijon proyek yang melibatkan Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang. Rabu...

Polres Subang Ungkap Kasus Pemerasan Modus ‘Polisi Gadungan’

SUBANG - Sindikat kasus pemerasan dengan bermodus polisi gadungan berhasil diungkap Polres Subang. Tiga pelaku ditangkap setelah terbukti melakukan aksi pemerasan dengan mengaku sebagai...

Peristiwa

Sopir Mengantuk, Artis Sinetron Diva Siregar Alami Kecelakaan di Tol Jagorawi

BOGOR - Sopir diduga mengantuk, artis sinetron Diva Siregar mengalami kecelakaan di Tol Jagorawi di wilayah Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, sekitar pukul 17.00 WIB, pada Sabtu (7/2/2026). Mobil...

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI