Selasa, Maret 31, 2026
spot_img

Mau Bentuk Tim Khusus, ‘Bapak Aing’ Minta Sekolah Tak Tahan Ijazah Siswa karena Alasan Tunggakan Keuangan

BANDUNG – Bukan hanya memberangus tambang ilegal di Jawa Barat, langkah ketegasan juga dilakukan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi di bidang pendidikan.

Secara tegas Dedi Mulyadi meminta kepada semua kepala sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga SMK di Jawa Barat untuk segera menyerahkan ijazah para siswa yang selama ini ditahan.

Penahanan ijazah ini biasanya terjadi karena sejumlah alasan, terutama terkait dengan tunggakan keuangan yang belum diselesaikan oleh siswa.

“Apabila sampai saat ini ada siswa yang telah lulus sekolah tetapi ijazahnya atau surat tanda tamat belajarnya belum diberikan, mohon segera untuk diserahkan kepada para siswa, karena ijazah itu sangat diperlukan untuk perjalanan kehidupan dan karier mereka,” tutur Dedi Mulyadi, dilansir dari berbagai sumber baru-baru ini.

Berita Lainnya  Pemerintah Wacanakan Siswa Belajar di Rumah

Jjika penahanan ijazah didasarkan pada tunggakan keuangan, ‘Bapak Aing’ meminta pihak sekolah diminta untuk membuat laporan terkait masalah tersebut.

Dengan cara ini, maka dunia pendidikan di Jawa Barat dapat memberikan perhatian lebih pada siswa yang mengalami kendala dalam menerima ijazah mereka.

Setelah dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat nanti, Dedi berjanji akan membentuk tim khusus untuk berkoordinasi dalam menyelesaikan seluruh permasalahan terkait tunggakan tersebut.

“Semoga langkah ini menjadi langkah yang cerah bagi kita untuk menghormati dunia pendidikan dan menghormati orang-orang yang telah menjalankan pendidikan dengan baik, tetapi karena ada problem keuangan pada akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan ijazah,” katanya.

Berita Lainnya  Bupati Purwakarta Lobi Mensos Minta Sekolah Rakyat Segera Berdiri

Dedi Mulyadi memastikan bahwa program penyerahan ijazah tersebut akan segera dimulai pada hari pertama setelah pelantikannya sebagai Gubernur Jawa Barat.

“Segera setelah saya dilantik, Disdik Jabar, para kepala UPTD-nya, untuk berkoordinasi dengan seluruh sekolah di Jabar,” tegas Dedi.

Dengan langkah ini, diharapkan siswa yang berhak menerima ijazah bisa segera memilikinya tanpa ada kendala, sehingga mereka dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya atau memasuki dunia kerja dengan lebih mudah.***

Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Ancam dan Peras PNS, Oknum Wartawan di Subang Ditetapkan Tersangka

SUBANG - Polres Subang mengungkap kasus dugaan tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman yang terjadi di lingkungan Kantor Bidang Panwasrik Bapenda Subang. Kasus ini melibatkan...

Potongan Tubuh Ditemukan di Bogor, Pelaku Mutilasi di Bekasi Ditangkap

BEKASI - Misteri temuan mayat termutilasi dalam freezer kios ayam geprek di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi mulai terkuak. Korban berinisial AH itu ternyata dibunuh oleh dua...

Geger Temuan Jasad Tanpa Tangan dan Kaki di Dalam Freezer

BEKASI - Warga Kabupaten Bekasi digegerkan dengan penemuan jasad seorang penjaga ruko yang juga diketahui bekerja sebagai karyawan freelance ayam geprek, di dalam freezer...

2 Wanita Diduga Jadi Korban Pelecehan, Pelaku Nyebur ke Got

KOTA BEKASI - Dua wanita menjadi korban dugaan pelecehan seksual oleh seorang pria di kawasan Harapan Indah, Kota Bekasi. Usai kejadian, korban sempat mengejar...

Dedi Mulyadi Bantu Keluarga Korban ‘Kecelakaan Maut’ Truk Box Tabrak Warung di Subang

SUBANG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turun langsung membantu keluarga korban kecelakaan lalu lintas tragis yang terjadi di wilayah Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang. Bantuan...

Hukum

Kejari Subang Musnahkan Barang Bukti Hasil Kejahatan

SUBANG - Pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkrah) dilakukan Kejaksaan Negeri Subang, Senin (30/3/2026). ‎ ‎Kepala Kejaksaan Negeri Subang,...

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan