JAKARTA – Ketua Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) sekaligus inisiator Gerakan Kebangkitan NU, Hery Haryanto Azumi, mendesak Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Ketua Umum PBNU meletakkan jabatan mereka.
Hery menegaskan, langkah tersebut perlu dilakukan demi mengakhiri konflik internal yang dinilainya kian menggerus soliditas organisasi.
“Kami meminta dengan sangat hormat kepada yang mulia Rais Aam PBNU dan ketua umum, untuk menyerahkan mandat organisasi kepada ahlul halli wal aqdi (AHWA). Karena ini adalah cara terbaik untuk keluar dari konflik dan perbedaan,” tegas Hery kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Minggu (21/12/2025).
Dia bilang, jika NU tidak mampu keluar dari konflik secara bermartabat, dampaknya justru akan membahayakan masa depan organisasi, umat, hingga bangsa dan negara.
“Kita harus mengingatkan bahaya-bahaya bagi NU bagi umat dan bangsa kita,” jelasnya.
Selain soal kepemimpinan, Hery juga menyinggung polemik konsesi tambang yang belakangan menyeret nama NU. Ia meminta persoalan tersebut dikembalikan sepenuhnya kepada pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan pemberian izin.
“Agar kita bisa memulihkan kembali wibawa. Banyak sudah kiai menyampaikan tolong evaluasi tambang, tolong kembalikan tambang. Saya kira ini poin yang penting bahwa kita keluarkan masalah dari tubuh NU, yaitu kembalikan tambang ke pemerintah,” tuturnya.
Ia menambahkan, jika ke depan ada pembicaraan ulang terkait tambang, maka hal itu sebaiknya dilakukan setelah NU benar-benar siap, baik dari sisi model bisnis maupun penyelesaian urusan dengan para investor.
“Ketiga, kami menyerukan kepada segenap jajaran pengurus NU dari wilayah hingga cabang agar bersama-sama mencari solusi terbaik, yaitu dengan ikut pada arahan ahlul halli. Jangan ada dualisme kepengurusan, jangan beri kesempatan terjadi dualisme, jangan dukung dualisme, karena sejatinya kita akan mendukung perpecahan organisasi,” ungkapnya.
Hery juga menegaskan agar pihak-pihak yang berada di lingkaran kekuasaan, termasuk para menteri dan mereka yang memiliki kepentingan politik, tidak mencampuri urusan internal NU demi kepentingan jangka pendek.
“Keempat, kita minta kepada para (bilad) di luar pemerintah, para menteri terkait yang urusannya dengan hukum, para pihak yang berkepentingan dalam politik jangka menengah atau jangka pendek, saya minta jangan intervensi NU untuk kepentingan jangka pendek politik,” ucap Hery.
Hery menekankan pentingnya relasi yang sehat antara pemerintah dan NU, tanpa saling mengintervensi.
“Mari kita bangun suatu hubungan yang baik, beri kesempatan untuk NU merawat diri, beri kesempatan NU untuk berkontribusi lebih besar,” pungkasnya.
Asal tahu saja struktur konflik saat ini antara Rais Aam/Syuriyah (Kubu Zulfa Mustofa) melawan Ketua Umum Tanfidziyah (Kubu Gus Yahya) memiliki kemiripan identik dengan pertarungan Gus Dur (Dewan Syuro) melawan Muhaimin Iskandar (Tanfidz) pada 2008.
Pada 2008 Gus Dur selaku Ketua Dewan Syuro memecat Muhaimin Iskandar. Namun, Muhaimin melawan. Hari ini, skenario serupa terjadi: Rais Aam dan jajaran Syuriyah “memecat” Gus Yahya, dan Gus Yahya pun melawan.***
Sumber : inilah.com
