Rabu, Oktober 22, 2025
spot_img

KKP Bakal Revitalisasi Tambak Seluas 6.979 Ha di Karawang

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Karawang menjalin kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kerja sama tersebut dilakukan di Gedung Mina Bahari III Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu 25 Juni 2025.

Selain Pemkab Karawang, KKP juga menjalin kerja sama dengan Pemprov Jawa Barat, Bekasi, Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu.

Kerja sama antara KKP dengan Pemprov Jawa Barat, dan 4 kabupaten tersebut adalah sinergi dalam perencanaan, pembangunan, pengelolaan perikanan budidaya dalam rangka mendukung revitalisasi tambak di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat.

Berita Lainnya  Warga Tolak Rencana Unras ke PT. MIM Hari ini

Karawang sendiri mendapat revitalisasi lahan tambak seluas 6.979,51 Ha. Bupati Karawang, H Aep Syaepuloh SE menyambut baik penandatanganan antara Pemkab Karawang dengan KKP. Menurut Bupati, selain bisa meningkatkan produksi tambak, juga bisa menyerap tenaga kerja.

“Kami juga berharap ini menjadi titik awal kebangkitan perekonomian bagi masyarakat wilayah pesisir. InsyaAllah kami mendukung program ini sepenuhnya,” ujar Bupati Aep.

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, program yang dilakukan KKP dengan Pemprov Jawa Barat dan sejumlah daerah wilayah pantura dapat menyerap tenaga kerja yang banyak. Bahkan bisa mencapai 100 ribu tenaga kerja.

Berita Lainnya  Puncak Sempur Disiapkan Jadi Destiasi Wisata Minat Khusus

Total, luas tambak yang akan direvitalisasi di Jawa Barat mencapai 20 ribu hektar. Dalam rangka meningkatkan produksi perikanan untuk mendukung ketahanan pangan serta pemenuhan gizi masyarakat melalui protein ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan merevitalisasi 78 ribu hektare tambak kurang produktif di kawasan pantai utara Jawa.

“Kita mulai dulu dari Jawa Barat,” ujar Sakti.(prokompim)

Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Prabowo Naikan Gaji Hakim sampai 280%, Supaya Tidak Bisa ‘Dibeli’

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar hakim menjadi sosok yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Oleh karena itu, ia mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan...

Jawa Barat Jadi Jalur Strategis Distribusi Rokok Ilegal, Cirebon dan Purwakarta Paling Banyak Peredarrannya

JAKARTA - Bea Cukai Jawa Barat mengingatkan ancaman hukuman terkait peredaran rokok ilegal. Bukan cuma produsen dan penjual, pemakai rokok ilegal pun terancam pidana. "Sesuai...

Cek Duit Mengendap Rp 4,17 Triliun, Dedi Mulyadi Sambangi BI dan Kemendagri

JAKARTA  - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi akan menyambangi Bank Indonesia (BI) seusai menyampaikan paparan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hari ini. Dedi mengaku...

Judicial Review SK Bupati Soal 620% Kenaikan Pajak ke MA ‘Salah Kamar’

KARAWANG – Pusat Studi Konstitusi dan Kebijakan (PUSTAKA) menilai langkah hukum judicial review atau menggugat Surat Keputusan (SK) Bupati Karawang Nomor : 973/Kep.502-Huk/2021 tentang...

KBC Pelototi Efisiensi Anggaran Pemkab Karawang, Awas Jadi SiLPA!

KARAWANG - Karawang Budgeting Control (KBC) menyoroti langkah Pemkab Karawang yang melakukan pemangkasan berbagai kegiatan dengan alasan efisiensi anggaran menjelang akhir tahun 2025. Padahal,...

Peristiwa

Puluhan Siswa Purwakarta Keracunan Usai Santap Nasi Kotak di Acara Parade Drumband

PURWAKARTA - Suasana Puskesmas Maniis, Kabupaten Purwakarta, tampak penuh sesak pada Senin (20/10/2025) sore. ‎ ‎Pantauan Tribunjabar.id di lokasi, puluhan pelajar laki-laki dan perempuan terbaring di...

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI