SUBANG – Langkah konkret penanganan bencana banjir di Kecamatan Pamanukan terus diperjuangkan oleh berbagai elemen masyarakat.
Delapan kepala desa bersama unsur warga menggelar audiensi strategis guna mendorong Pemerintah Kabupaten Subang dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, agar segera merealisasikan pembangunan embung air di wilayah tersebut.
Audiensi ini digagas oleh Gerakan Akselerasi Antisipasi Banjir (GAAB) sebagai wujud kepedulian kolektif terhadap persoalan banjir menahun yang kerap melumpuhkan kawasan Pamanukan.
Pertemuan tersebut berlangsung di Aula Kecamatan Pamanukan pada Selasa (10/2/2025).
Hadir dalam forum tersebut sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, Camat Pamanukan, serta perwakilan anggota DPRD Kabupaten Subang dari Daerah Pemilihan (Dapil) V.
Dalam audiensi tersebut, para kepala desa menekankan pentingnya percepatan pembangunan embung air yang direncanakan berlokasi di Desa Rancahilir, Kecamatan Pamanukan.
Embung dengan rencana luas sekitar 2,7 hektare tersebut diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang dalam mengendalikan debit air.
”Pembangunan embung ini dinilai sangat vital untuk menampung limpasan air saat curah hujan tinggi, sehingga potensi banjir yang merendam pemukiman dan lahan pertanian dapat ditekan secara signifikan,” ujar Kepala Desa Lengkongjaya Ade Hermawan dalam forum tersebut, dilansir dari PikiranRakyat.com.
Camat Pamanukan, Bambang Edi P, menambahkan bahwa selain pembangunan embung, peserta audiensi juga mengusulkan langkah teknis lainnya berupa percepatan normalisasi sejumlah saluran air dan sungai utama.
Beberapa titik yang menjadi prioritas usulan normalisasi antara lain Kalen Sema Sungai Cigadung, dan Sungai Cipunagara
Upaya normalisasi ini dianggap krusial untuk mengembalikan kapasitas daya tampung sungai dan menjamin kelancaran aliran air menuju muara, guna mengurangi risiko luapan yang selama ini menjadi pemicu utama banjir di sejumlah desa.
Para kepala desa berharap Pemerintah Daerah (Pemkab Subang) maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan perhatian ekstra dan serius terhadap isu ini.
Banjir tahunan di Pamanukan tidak hanya merugikan secara materi melalui kerusakan infrastruktur, tetapi juga memukul sektor ekonomi pertanian dan menghambat aktivitas publik di jalur Pantura.
Audiensi ini diharapkan menjadi momentum penguatan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak legislatif dalam merumuskan langkah nyata serta alokasi anggaran yang tepat guna membebaskan kawasan Pantura Subang dari ancaman banjir.**
