Kamis, Juli 24, 2025
spot_img

Dedi Mulyadi Larang Ormas Minta THR

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut, wali kota hingga kepala dinas berbagai lembaga pemerintah belakangan dipusingkan dengan permintaan tunjangan hari raya (THR) Lebaran dari berbagai pihak.

“Kita jujur-jujur aja nih, tanggal-tanggal gini kepala dinas pusing, wali kota juga pusing, sama,” ujar Dedi di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Senin (17/3/2024).

Dedi mengungkapkan, banyak organisasi pemerintah (ormas) maupun perseorangan yang jelang Lebaran mendatangi kantor pemerintahan hanya untuk meminta THR.

Padahal, THR yang didapat pejabat pemerintah hanya cukup dibagikan untuk anggota keluarganya.

“Orang datang ke kantor semuanya minta THR, sedangkan kepala dinas cuma dapat THR dari pemerintah untuk keluarganya. Kalau itu dibagiin, keluarganya enggak ada, terus mau ngambilnya dari pos mana,” kata Dedi.

Jika pejabat pemerintah tetap memaksakan diri memberikan THR ke ormas atau pihak lain, kata Dedi, justru dikhawatirkan akan melakukan tindakan korupsi.

“Karena nanti akan mengambil yang bukan peruntukannya karena enggak ada tuh judul anggaran pembagian THR untuk ormas, untuk LSM, untuk siapa pun enggak ada,” tuturnya.

Dedi menekankan, ormas seharusnya tak meminta THR jika mendukung pemerintahan yang bersih dan jauh dari praktik korupsi.

“Ya kan kalau kita ingin dukung antikorupsi, pemerintahan yang bersih, ya enggak boleh ada permintaan-permintaan THR ketika menjelang Lebaran,” tegas dia.

Oleh sebab itu, mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan bahwa semua ormas di wilayahnya dilarang meminta THR, baik ke pengusaha maupun kantor pemerintahan.

“Saya hari ini menyampaikan bahwa termasuk tidak boleh ada permintaan THR kepada toko, kepada lembaga usaha, ke kantor-kantor ke mana pun,” jelas dia.

Di sisi lain, Dedi mengultimatum apabila ada aparatur sipil negara (ASN) terbukti meminta THR, akan dinonaktifkan karena tindakan tersebut masuk kategori pungutan liar (pungli).

“Proses, nonaktifkan,” tegas dia.

(Sumber Kompas dan Instagram @dedimulyadi71)

 

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Reses di Anggadita, Dea Eka Dorong Pengembangan UMKM Lewat Koperasi Desa Merah Putih

KARAWANG - Reses III Tahun Sidang 2025 Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dea Eka Rizaldi SH berlangsung di Aula Kantor Desa Anggadita Kecamatan Klari. Di...

Sekda Jabar Tegaskan Tidak Ada Pengusiran Siswa Difabel di Cimahi

BANDUNG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, memastikan kegiatan belajar-mengajar di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) A Pajajaran Bandung tetap berjalan...

115 PKL di Sepanjang Flayover Cileungsi Ditertibkan

BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penataan kawasan Flyover Cileungsi, Kabupaten Bogor, dengan menertibkan bangunan tanpa...

Kebijakan KDM Soal Jam Masuk Sekolah juga Mulai Dikeluhkan Buruh

KARAWANG - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi mengenai jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB ternyata tidak hanya dikeluhkan para orangtua siswa yang...

Kuasa Hukum Mahasiswi NA Minta Asistensi Komisi III DPR RI

JAKARTA - Setelah menyurati Komnas Perempuan, Gary Gagarin & Patners - Kuasa hukum NA (19) mahasiswi terduga korban kasus pelecehan seksual di Kabupaten Karawang...

Peristiwa

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI