Kamis, Juli 24, 2025
spot_img

Bupati-Sekda Retak, Ghazali Center : Hanya Isu Murahan yang Dibuat Segelintir Orang

Terkait isu keretakan antara Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh dan Sekda H. Asep Aang Rahmatullah, Lembaga Kajian dan Konsultasi Ghazali Center menilai bahwa kabar tersebut hanya sekedar isu remeh atau murahan yang sengaja dibuat segelintir orang.

Direktur Ghazali Center, Lili Gozali S.Pd mengatakan, kabar disharmonisasi atau keretakan hubungan antara bupati dengan sekda hanya merupakan isu yang dimainkan oleh segelintir orang yang tidak ingin Karawang kondusif.

Yaitu dimana isu tersebut seakan mem-framing bahwa sekda sudah tidak akur dan tidak manut lagi kepada bupati. Padahal faktanya, hubungan bupati dengan sekda masih sangat baik dan tidak bisa dipisahkan.

Berita Lainnya  Tugu Kaleng Kerupuk Rp 7,8 Miliar dan Videotron Rp 1,8 Miliar yang Tak Masuk Akal

“Hubungan di dalam pekerjaan atau pun diluar pekerjaan sangat baik, dibuktikan dengan masih bersama dan saling bahu membahunya dalam membenahi Karawang untuk kemajuan kedepan,” tutur Lili Gozali S.Pd, Senin (26/5/2025).

Lili mengaku belum bisa menyimpulkan motif dibalik framing isu keretakan bupati dengan sekda ini. Yang pasti ia menilai bahwa kabar disharmonisasi antara bupati dengan sekda ini belum bisa dipertanggungjawabkan kebenaran informasinya.

Terlebih dalam program 100 hari kerja bupati dan wakil bupati Aep-Maslani, Karawang justru kembali mendapat predikat Wajat Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Hal ini membuktikan bahwa hubungan antara bupati dengan sekda masih baik-baik saja.

Berita Lainnya  Dedi Mulyadi Pemimpin Musyrik dan Anti Islam?

“Dengan adanya Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2024 dari BPK dengan kembali meraih predikat WTP, ini merupakan salah satu indikator terjalinnya harmonisasi yang baik dalam pengelolaan pemerintahan di Karawang saat ini,” katanya.

Menurut Lili, disharmonisasi kepemimpinan daerah biasanya terjadi antara bupati dengan wakil bupati. Tetapi hari ini tiba-tiba dibuat isu keretakan antara bupati dengan sekda.

“Saya juga heran dasar isu keretakan ini apa. Karena yang saya tahu sekda bergerak sesuai dengan arahan bupati. Karena sekda tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan sendiri. Semuanya harus atas persetujuan bupati,” katanya.

Berita Lainnya  Tugu Kaleng Kerupuk Rp 7,8 Miliar dan Videotron Rp 1,8 Miliar yang Tak Masuk Akal

Sehingga atas isu keretakan bupati dengan sekda ini, Lili menilai hanya sekedar isu remeh yang tidak penting untuk dibesar-besarkan.

“Untuk itu isu terkait keretakan bupati dan sekda hanyalah isu remeh-temeh yang tidak penting untuk dibesar-besarkan. Yang lebih penting adalah ikut berperan aktif dalam memberikan masukan ataupun kritikan yang konstruktif untuk Karawang kedepan yang lebih maju,” tandasnya.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Arti Simbol ‘Angka 80’ di Logo Peringatan HUT Kemerdekaan RI

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan tema dan logo peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Istana Negara,...

Reses di Anggadita, Dea Eka Dorong Pengembangan UMKM Lewat Koperasi Desa Merah Putih

KARAWANG - Reses III Tahun Sidang 2025 Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dea Eka Rizaldi SH berlangsung di Aula Kantor Desa Anggadita Kecamatan Klari. Di...

Sekda Jabar Tegaskan Tidak Ada Pengusiran Siswa Difabel di Cimahi

BANDUNG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, memastikan kegiatan belajar-mengajar di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) A Pajajaran Bandung tetap berjalan...

115 PKL di Sepanjang Flayover Cileungsi Ditertibkan

BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penataan kawasan Flyover Cileungsi, Kabupaten Bogor, dengan menertibkan bangunan tanpa...

Kebijakan KDM Soal Jam Masuk Sekolah juga Mulai Dikeluhkan Buruh

KARAWANG - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi mengenai jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB ternyata tidak hanya dikeluhkan para orangtua siswa yang...

Peristiwa

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI