Minggu, Maret 15, 2026
spot_img

Bupati Aep Bangga Karawang Miliki Dewan Provinsi Banyak, Dea Eka : Sering-sering Ajak Diskusi

Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Aula Husni Hamid, Senin (28/4/2025).

Tak hanya anggota DPRD Karawang, sejumlah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang merupakan orang asli Karawang juga turut diundang di Musrenbang. Salah satunya adalah anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Gerindra, Dea Eka Rizaldi SH.

Disampaikan Dea Eka, Musrenbang merupakan agenda penting pemerintah daerah, agar publik mengetahui arah kebijakan pembangunan. Oleh karenanya, ia mengapresiasi Pemda Karawang yang mengudang anggota DPRD Jabar di Musrenbang.

Berita Lainnya  Kemensos Salurkan Santunan bagi Ratusan Anak Yatim di Kota Bekasi

Terlebih, kehadiran Anggota DPRD Jabar di Musrenbang Karawang dapat mensinergikan kebijakan pembangunan ditingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa/kelurahan.

“Kita juga banyak turun ke masyarakat, mendengarkan langsung aspirasi melalui agenda reses. Makanya kehadiran Anggota DPRD Jabar di Musrenbang Karawang sangat penting, untuk menselaraskan program provinsi dengan kabupaten,” tutur Dea Eka.

Disampaikannya, tidak semua program kabupaten bisa direalisasikan dengan anggaran daerah. Oleh karenanya, ia berharap Bupati Aep mampu memilah dan memilih program skala prioritas untuk pembangunan Karawang.

Berita Lainnya  Muslub KORPRI Sepakati 'Uang Kadeudeuh' Rp 7 Juta per Pensiunan

Selebihnya, tentu akan di-support oleh anggaran pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat.

“Makanya saya berharap Bupati Aep sering-sering diskusi dengan Anggota DPRD Jabar yang berasal dari Karawang. Agar sinergitas program bisa kita realisasikan dengan baik,” ucapnya.

Sementara saat Musrenbang, Bupati Aep menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal penting untuk mempercepat pembangunan, seiring dengan rencana Provinsi Jawa Barat menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Aep menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Ia juga mengapresiasi keterwakilan Karawang di DPRD Provinsi Jawa Barat yang dinilai cukup signifikan.

Berita Lainnya  Bupati Karawang Salurkan Insentif Guru Ngaji

“Kita patut bangga, Karawang memiliki jumlah anggota DPRD provinsi yang banyak. Ini menjadi kekuatan untuk mendorong pembangunan daerah,” ujar Aep.

Aep mengingatkan bahwa membangun Karawang yang begitu luas tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh karenanya, ia menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dan masyarakat.***

 

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Polres Karawang Bantah Mandeknya Penanganan Kasus Dugaan Pencabulan Anak 6 Tahun

​KARAWANG – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) PPA dan TPPO Polres Karawang telah melakukan penyidikan kasus dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah...

Dugaan Suap Proyek, KPK OTT Bupati Cilacap

CILACAP - Tim penyidik Komisi Pemberantasan (orupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, dan 26 orang lainnya pada Jumat (13/3/2026). Selain...

Program Gentengisasi di Jabar Dimulai, Pemerintah Borong Genteng Jatiwangi Rp 3 Miliar

MAJALENGKA - Pemerintah memulai program gentengisasi di Jawa Barat (Jabar). Nantinya program tersebut akan dilakukan melalui bedah rumah atau perbaikan rumah tidak layak huni,...

Gus Yaqut Pakai Rompi Orange : Saya Tidak Menerima Uang Sepeser pun…

JAKARTA - Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan rasuah kuota haji. Yaqut mengaku tidak pernah menerima uang...

Bupati Rejang Lebong Minta ‘Fee Proyek’ untuk Kebutuhan Lebaran

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan lima orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Tahun Anggaran...

Hukum

Dugaan Suap Proyek, KPK OTT Bupati Cilacap

CILACAP - Tim penyidik Komisi Pemberantasan (orupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, dan 26 orang lainnya pada Jumat (13/3/2026). Selain...

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan