BEKASI – Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi telah menetapkan tiga nama calon yang lolos tahap administrasi dan rekam jejak.
Ketiganya berasal dari lingkungan internal Pemerintah Kabupaten Bekasi: Kepala BKPSDM Endin Samsudin, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Henri Lincoln, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Iwan Ridwan.
Ketiganya akan bersaing memperebutkan kursi strategis yang selama ini disebut-sebut sebagai “panglima ASN” Bekasi—jabatan yang menjadi simpul antara politik kepala daerah dan birokrasi.
Namun, dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dipublikasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), para kandidat menunjukkan profil yang kontras—terutama dalam hal kekayaan.
Endin, Kandidat Terkaya
Endin Samsudin tercatat sebagai kandidat terkaya dengan total harta mencapai Rp 8,79 miliar, berdasarkan laporan per 17 Maret 2025. Ia tidak memiliki utang sepeser pun. Asetnya didominasi oleh 26 bidang tanah seluas 44.160 meter persegi di Bekasi senilai Rp 7,6 miliar, ditambah satu unit Mitsubishi Pajero Sport 2016 dan kas Rp 838 juta.
Iwan dan Henri, di Posisi Berikutnya
Kepala Bapenda Iwan Ridwan menempati posisi kedua dengan total harta Rp 4,64 miliar, setelah dikurangi utang Rp 367 juta. Asetnya terdiri atas tanah dan bangunan Rp 3,05 miliar serta kendaraan senilai hampir Rp 1 miliar.
Sementara Kepala Dinas SDA-BMBK Henri Lincoln tercatat memiliki kekayaan bersih Rp 3,63 miliar. Laporan per 21 Maret 2025 menunjukkan ia memiliki utang cukup besar—Rp 1,19 miliar—dengan aset terbesar berupa tanah dan bangunan senilai Rp 3 miliar, serta tiga mobil termasuk Hyundai Minibus Listrik 2023 dan Land Rover Defender 1997.
Soal Integritas dan Loyalitas
Pengamat kebijakan publik Hamludin mengingatkan agar Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang memilih Sekda bukan hanya berdasar kedekatan politik atau loyalitas pribadi.
“Sekda itu panglima ASN. Bupati perlu figur yang kredibel dan berintegritas, bukan sekadar yang bisa diajak akur,” ujarnya, Minggu(26/10/2025).
Ia menekankan pentingnya kepala daerah keluar dari tekanan politik atau intervensi kelompok tertentu dalam menentukan sosok Sekda. “Integritas calon harus menjadi pertimbangan utama,” katanya.
Hamludin juga mengutip data Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2024 yang menggambarkan rapuhnya sistem merit birokrasi: 63 persen responden menilai nepotisme kerap memengaruhi promosi jabatan, 20 persen menilai pelapor korupsi justru mendapat respon negatif dari instansi, dan 17 persen percaya “pemberian sesuatu” berpengaruh besar dalam kenaikan jabatan.
“Belajar dari Gubernur NTB yang tidak melantik kakaknya meski meraih nilai tertinggi karena dianggap terlalu riskan—itu contoh integritas yang bisa ditiru,” ujarnya.
Bupati dan Harapan Baru
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang mengatakan sosok Sekda yang ia butuhkan adalah yang bisa “bekerja cepat dan solid”.
“Sekda yang bisa nge-handle, bisa ngebantu. Banyak persoalan, 3,2 juta penduduk dengan masalah lingkungan, kesehatan, pendidikan,” kata Ade.
Ia mengakui beban pekerjaan di Pemkab Bekasi cukup besar dan menuntut koordinasi lintas sektor yang baik. “Saya juga pengen orang-orang yang solid, terutama Sekda,” ujarnya.
Bayangan Lama yang Masih Mengintai
Seleksi terbuka kali ini menjadi ujian awal bagi Bupati Ade—apakah ia mampu memutus kebiasaan lama birokrasi Bekasi yang sarat patronase dan kompromi politik. Kursi Sekda bukan sekadar jabatan administratif, melainkan posisi strategis yang selama ini menentukan ritme dan arah kebijakan daerah.
Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan desakan publik akan transparansi, publik menunggu: apakah seleksi ini benar-benar “terbuka”, atau hanya ritual administratif untuk mengesahkan pilihan yang sudah ditentukan.***
Sumber : GoBekasi.id