Minggu, Oktober 19, 2025
spot_img

Dana Transfer Daerah Berkurang, Anggaran Infrastruktur Jabar Tidak akan Dikurangi

MESKI dana transfer daerah dari pusat berkurang untuk Jabar sebesar Rp2.458.000.000.000 (dua triliun empat ratus lima puluh delapan milyar), namun Gubernur Jabar, Kang Dedi Mulyadi tidak akan mengurangi belanja infrastruktur di Jabar, bahkan akan ditingkatkan.

“Dananya dari mana? Ya dari hasil efesiensi di beberapa bidang, seperti rapat dinas, perjalananan dinas, pengurangan pemakaian air dan listrik di kantor, biaya internet, juga pos-pos lain yang dipandang tidak terlalu penting,” katanya, Senin (13/10/2025).

Berita Lainnya  Nadiem Orang Jujur, Sang Ayah Berharap Anaknya Bebas dari Korupsi

Menurut KDM, infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan sekolah, irigasi, konektivitas listrik dan internet harus tetap menjadi prioritas di Jabar.

“Bila infrastruktur baik, maka investasi akan masuk, bila investasi masuk lancar, maka ekonomi akan berjalan,” tegasnya.

Industri akan tumbuh, maka KDM meyakini, bila industri bisa tumbuh, maka masyarakat bisa memperoleh pekerjaan untuk biaya hidupnya. Jadi pertumbuhan infrastruktur sangat relevan dengan petumbuhan ekonomi.

“Dan bagi masyarakat, pembangunan itu dianggap ada, manakala ada pembangunan jalan, irigasi, bendungan. Andai ada anggapan pembangunan tidak mendukung pertumbuhan ekonomi, itu disebabkan, pembangunannya tidak mandiri, menggunakkan anggaran pinjaman yang pembayarannya lebih besar dari kemampuan daerah atau lebih besar pasak dari pada tiang,” paparnya.

Berita Lainnya  DPR RI Bantah Ada Kenaikan Dana Reses

Jadi bagaimana pemerintah menggunakan anggaran yang baik? Pemerintah yang menggunakkan anggaran yang baik adalah pemerintah yang efesien.

“Menggunakan anggarannya untuk sebesar-besar belanja publik. Mengurangi perjalanan dinas, mengurangi belanja alat tulis kantor, mengurangi belanja air dan lain sebagainya,” tambah KDM.

KDM menyebut juga tidak akan menggunakan dana pinjaman meski ada tawaran untuk itu.

“Lebih baik menggunakan dana sendiri hasil efesiensi daripada meminjam, yang nantinya membebani APBD,” pungkasnya.***

Berita Lainnya  Mensesneg Tegaskan Program MBG Tidak akan Dihentikan

Sumber : jabarprov.go.id

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

KPK Minta Laporan Resmi Dugaan Mark Up Kereta Cepat, Mahfud MD Bilang ‘Aneh’

JAKARTA - Mantan Menkopolhukam era Presiden ke-7 Joko Widodo, Mahfud MD, mengaku merasa aneh dengan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memintanya melaporkan dugaan mark...

Purbaya : Gibran Dukung Saya Ngomong Ceplas-ceplos…

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku mendapat dukungan dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk berbicara blak-blakan di depan publik. Dukungan itu ia dapatkan...

Ultimatum Prabowo ke Para Menteri : 3 Kali Diingatkan Masih Nakal, Reshuffle!

BANDUNG - Presiden Prabowo Subianto memperingatkan para menteri untuk bekerja dengan benar dan tidak melakukan penyalahgunaan. Ia mewanti-wanti kepada menterinya, jika tiga kali diberi...

Korupsi Chromebook, Kerugian Negara Ditaksir Rp 1,98 Triliun, Baru Dikembalikan Rp 10 Miliar

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan bahwa jumlah uang yang dikembalikan di dalam kasus dugaan korupsi dalam program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook...

Mahfud MD Tuding Proyek Kereta Cepat di-Mark Up

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menuding adanya dugaan mark up atau penggelembungan harga dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau...

Peristiwa

Viral Video Perundungan Siswa SMP di Bekasi, Polisi Panggil Sejumlah Pihak

SEBUAH video kasus bullying disertai kekerasan terjadi di Bekasi, Jawa Barat, viral di media sosial. Dalam video berdurasi 16 detik tersebut, terlihat para siswa mengenakan seragam SMP baju putih dan celana biru melakukan kekerasan fisik terhadap...

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

Kriminal

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI