Sabtu, April 4, 2026
spot_img

Dedi Mulyadi Gak Peka, Pekerja Pariwisata Ancam Demo ke Istana

BANDUNG – Kekecewaan mendalam terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat para pekerja pariwisata mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Istana Negara, Jakarta.

Langkah ini diambil sebagai bentuk protes lanjutan atas kebijakan larangan study tour keluar daerah yang dinilai menghancurkan roda ekonomi pariwisata di Jawa Barat.

Ancaman aksi demo jilid 2 ini akan dilaksanakan pada 25 Agustus 2025, jika tidak ada tanggapan dari Pemprov Jabar. Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (S-P3JB) menilai Dedi Mulyadi tidak peka terhadap dampak kebijakan tersebut.

“Kalau sampai tanggal itu tidak ada kejelasan, kami akan aksi lagi bahkan sampai ke Istana Presiden di Jakarta,” ujar Koordinator S-P3JB Herdis Subarja, Kamis (7/8/2025).

Berita Lainnya  Ghazali Center : Kebijakan Hemat BBM Tidak Cukup Hanya Sekedar 'Mengandangi' Mobil Dinas

Menurut Herdis, pelarangan study tour ke luar Jabar menyebabkan sektor wisata kolaps. Banyak usaha merugi, karyawan kehilangan pekerjaan, dan sebagian sudah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Banyak yang sudah tidak bisa bekerja. Pendapatan nol, bahkan kebutuhan hidup pun sulit dipenuhi,” katanya.

S-P3JB menilai kebijakan Gubernur Dedi dibuat tanpa dialog dengan pelaku industri wisata. Mereka mengkritik sikap gubernur yang dianggap tertutup terhadap masukan dan enggan berdiskusi.

“Gubernur menganggap keputusannya paling benar, padahal faktanya sangat merugikan kami,” kata Herdis.

Berita Lainnya  700 Angkot Puncak Bogor Dapat Kompensasi Rp 1 Juta

Sebelumnya, kelompok ini telah berdialog dengan sejumlah dinas terkait, mulai dari Disparbud, Disnaker, Dinas UMKM, hingga Dishub. Namun, belum ada solusi konkrit yang ditawarkan.

Kini, S-P3JB telah melayangkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani agar pemerintah pusat turun tangan.

“Kalau terus dibiarkan, kami akan mogok massal. Ini kondisi darurat, pariwisata sekarat,” ujarnya.

Pada aksi 21 Juli 2025 lalu, ribuan massa S-P3JB memblokade Flyover Pasupati dan menggelar aksi di Gedung Sate serta DPRD Jabar. Aksi tersebut membuat arus lalu lintas lumpuh hingga tengah malam.

Berita Lainnya  3.300 Calon Jemaah Haji Bekasi Divaksin Meningitis dan Polio

Larangan study tour keluar Jabar disebut memutus rantai ekonomi yang selama ini menopang banyak sektor, mulai dari perhotelan, transportasi, hingga pelaku UMKM lokal.

“Bukan hanya kehilangan pekerjaan, tapi masa depan kami pun ikut hilang kalau ini terus dibiarkan,” ucapnya.***

Ket foto : Ribuan massa S-P3JB saat memblokade Flyover Pasupati, menuntut pencabutan larangan study tour keluar Jabar. (foto: MPI/Agus Warsudi)

Sumber : iNewsJabar.id

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Remaja Bekasi Tewas Tenggelam di Wisata Green Canyon Karawang

KARAWANG - Suasana ceria di aliran Sungai Ciomas, kawasan wisata Green Canyon, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, mendadak berubah mencekam pada Jumat siang, 3 April...

KPK Sita 250 Juta di Rumah Ono Surono, Kuasa Hukum : itu Uang Arisan Keluarga

BANDUNG - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan terhadap dua rumah milik Ketua DPD PDIP Jawa Barat (Jabar) Ono Surono di Kabupaten...

Razman Nasution : Ada Bohir yang Biaya Kasus Ijazah Jokowi

JAKARTA - Ketua Umum Kami Jokowi - Gibran, Razman Nasution mengaku mendapatkan informasi adanya aliran dana Rp50 miliar agar isu ijazah palsu milik Mantan...

Amsal Sitepu Takut Jaksa Banding

JAKARTA - Rasa takut rupanya sempat menyelimuti videografer Amsal Christy Sitepu, meski dirinya sudah divonis bebas oleh majelis hakim dalam kasus mark-up proyek pembuatan...

Bupati Aep Pasang Badan Lindungi Guru yang Laporkan Kecurangan MBG

KARAWANG - Bupati Karawang, H.  Aep Syaepuloh mengaku siap pasang badan bagi setiap guru yang melaporkan dugaan kecurangan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, besarnya...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan