Senin, Maret 23, 2026
spot_img

Mulai 2 Mei, Siswa Nakal Siap-siap Dijemput TNI-Polri untuk Ikut Kurikulum Wajib Militer

Rencana penerapan kurikulum wajib militer di sekolah oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi ternyata tak main-main.

Bahkan pelaksanaan program pendidikan untuk membina siswa yang terindikasi nakal dan terjerumus ke perilaku negatif akibat pergaulan ini akan diterapkan 2 Mei 2025.

Untuk awal, pendidikan wajib militer ini akan diterapkan di beberapa sekolah di Jawa Barat. Dengan menggandeng TNI-Polri, sekitar 30 hingga 40 barak telah disiapkan TNI.

“Tak harus serentak di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dulu dari daerah yang siap dan dianggap rawan, lalu bertahap,” ujar Dedi dalam keterangan resminya, Sabtu (26/4/2025).

Berita Lainnya  Bupati Rejang Lebong Minta 'Fee Proyek' untuk Kebutuhan Lebaran

Peserta program kurikulum wajib militer ini akan dipilih berdasarkan kesepakatan antara pihak sekolah dan orangtua siswa. Fokus utamanya adalah siswa yang dinilai sulit dibina dan yang terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas atau tindakan kriminal.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa selama enam bulan, para siswa akan tinggal di barak dan tidak mengikuti sekolah formal seperti biasa.

“TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” jelas Dedi.

Pembiayaan program ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten/kota. Dedi berharap, melalui pendidikan ini, perilaku siswa bisa berubah menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab.

Berita Lainnya  Komisi V ke Dedi Mulyadi : Perbaiki Transportasi Umum, Bukan Liburkan Angkot Saat Lebaran

Dedi juga mengumumkan penerapan kurikulum wajib militer di tingkat SMA/SMK mulai tahun ajaran baru nanti. Setiap sekolah nantinya akan memiliki pembina dari kalangan TNI dan Polri.

“Saya serius, mulai tahun ajaran baru, Pemda Provinsi Jabar akan memasukkan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah,” kata Kang Dedi, sapaan akrabnya, dalam keterangan resmi pada Rabu (5/3/2025).

Kehadiran anggota TNI dan Polri di sekolah ditujukan untuk memperkuat karakter bela negara di kalangan siswa. Dengan begitu, Dedi berharap siswa tak lagi terlibat tawuran, perkelahian antarpelajar, atau bentuk kenakalan remaja lainnya.

Berita Lainnya  Hampir 4 Ribu Warga Jabar Tertahan di Timur Tengah, Pemprov Buka Hotline

Lebih jauh, Dedi menekankan bahwa kurikulum ini juga akan membantu menggali potensi siswa di berbagai bidang.

Menurutnya, wajib militer identik dengan kedisiplinan, sehingga siswa bisa lebih fokus belajar dan menjauhi aktivitas yang tidak bermanfaat.

“Setiap sekolah akan memiliki pembina dari TNI dan Polri yang bertugas membentuk karakter siswa serta memetakan bakat mereka, termasuk bagi yang bercita-cita menjadi tentara atau polisi,” tambahnya.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Pelaku Pembunuhan Cucu Mpok Nori Ditangkap

JAKARTA - Kasus pembunuhan tragis menimpa Dwintha Anggary, cucu dari komedian legendaris Mpok Nori. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di kamar kosnya di kawasan...

Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah, MAKI Kritik Keras KPK

JAKARTA  - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengkritik keras sikap KPK yang mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah. KPK dinilai...

Gus Yaqut Menghilang di Rutan, Ternyata Jadi Tahanan Rumah

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) membenarkan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) tak lagi menjalani penahanan di Rumah...

Dedi Mulyadi Mau Pangkas 20% Anggaran Pegawai Jabar

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebut Lebaran menjadi momentum untuk evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama dalam pengelolaan anggaran yang dinilai...

Roy Suryo Ogah Bela Rismon Sianipar, Setelah Minta RJ ke Jokowi

JAKARTA - Pakar telematika Roy Suryo mengaku tidak akan membela Rismon Sianipar yang sedang dilaporkan oleh kubu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan kasus ijazah palsu S2...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan