Rabu, Februari 11, 2026
spot_img

Evakuasi Warga Palestina ke Indonesia, Ma’ruf Amin : Tak Ada Persoalan

Wakil Presiden (Wapres) ke-13 RI Ma’ruf Amin, menilai tidak ada persoalan jika pemerintah berencana mengevakuasi warga Palestina di Gaza ke Indonesia.

Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana membantu meringankan penderitaan warga Gaza melalui cara apa pun yang memungkinkan.

Pernyataan itu disampaikan Ma’ruf usai usai menghadiri acara halalbihalal di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Jakarta, Minggu (20/4/2025).

Saya kira yang penting itu bagaimana mengatasi kesulitan yang ada di Gaza dengan cara apa pun. Kalau itu bisa menyelesaikan, ya tidak ada masalah,” ujar Ma’ruf, dikutip dari Antara.

Berita Lainnya  RDP : Bupati Karawang Mati-matian Tangani Banjir

Namun demikian, Ma’ruf menyadari rencana evakuasi bukan hal yang mudah dilakukan.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah tetap memprioritaskan bantuan kemanusiaan langsung kepada rakyat Palestina, jika evakuasi tidak memungkinkan.

“Buat memindahkan juga hal yang tidak mudah kan, tetapi membantu di sana juga tidak mudah. Jadi, mana yang paling mungkin kita dapat memberi bantuan,” ujarnya.

Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf mengatakan, pemerintah menyiapkan sejumlah tempat untuk menampung pengungsi Palestina dari Jalur Gaza.

Berita Lainnya  Anggota DPRD Bekasi Nyumarno Ditetapkan Tersangka Kasus Pengeroyokan

Salah satu daerah yang disiapkan untuk menampung pengungsi adalah Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung.

Mensos menyebut, pihaknya masih menunggu arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto mengenai rencana evakuasi warga Gaza.

Pria yang juga menjabat sebagai Sekjen PBNU itu menyampaikan, sejauh ini belum ada arahan dari Presiden Prabowo.

“Ya kalau kita siap, menunggu arahan Presiden. Kita tentu mendukung apa yang menjadi keputusan Presiden dan kita persiapkan,” kata Saifullah Yusuf di Jakarta, Kamis (17/4/2025) sebagaimana dikutip Antara.

Berita Lainnya  Kadisdik hingga Kadis Cipta Karya Bekasi juga Diperiksa KPK

“Ada beberapa tempat yang bisa jadi tempat untuk evakuasi. Salah satunya nanti di Pangkalpinang,” tuturnya.

Sumber : Kompas

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Noel Sebut ‘Parpol Tiga Huruf’ Terlibat Kasus Pemerasan yang Menjeratnya

JAKARTA - Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel kini mengungkapkan bahwa partai politik (parpol) yang terlibat dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan...

Pemprov Jabar Akhiri Moratorium, 47 Izin Tambang Kembali Boleh Beroperasi

BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) melunak dengan mengakhiri moratorium 47 ijin usaha pertambangan (IUP). Meski demikian, wilayah yang dipimpin Dedi Mulyadi (KDM)...

Terdampak Proyek Jalan Tol, Pemkab Bekasi Pastikan Relokasi SDN 03 Ciledug

BEKASI -  Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan relokasi Sekolah Dasar Negeri 03 Ciledug Kecamatan Setu, yang terdampak Proyek Strategis Nasional pembangunan jalan tol telah memasuki...

Mediasi Buntu, Ormas GMPI Ancam Demo Kawasan Surya Cipta

KARAWANG - Mediasi Ormas Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) dengan pihak pengelola Kawasan Surya Cipta berujung buntu. Mediasi yang hanya dihadiri oleh manajer security...

Tolak Trans Beken, Sopir Angkot di Kota Bekasi Gelar Demonstrasi

KOTA BEKASI - Menolak kehadiran Trans Beken yang baru saja diluncurkan, ratusan sopir angkutan kota (angkot) di Kota Bekasi - Jawa Barat menggelar aksi...

Peristiwa

Sopir Mengantuk, Artis Sinetron Diva Siregar Alami Kecelakaan di Tol Jagorawi

BOGOR - Sopir diduga mengantuk, artis sinetron Diva Siregar mengalami kecelakaan di Tol Jagorawi di wilayah Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, sekitar pukul 17.00 WIB, pada Sabtu (7/2/2026). Mobil...

CAPTURE

Berita Pilihan

Pemerintahan

spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Pendidikan

- Advertisement -spot_img

INDEKS

HUKUM

KONTROVERSI